Jokowi Dinilai Wajar Tegur Keras Menteri dalam Penanganan Corona
loading...
Jubirsus Partai Gerindra, Habiburokhman menilai, wajar jika Presiden Jokowi nampak beberapa kali memarahi menterinya terkait penanganan Covid-19 ini. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Khusus (Jubirsus) Partai Gerindra, Habiburokhman menilai, wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampak beberapa kali memarahi menterinya terkait penanganan Covid-19 ini. Karena, presiden merupakan komandan dari para menteri karena situasinya sedang luar biasa akibat Covid-19 ini.
(Baca juga: Jokowi Kembali Tegur Menteri, Reshuffle Kabinet Disebut Masih Relevan)
"Presiden kan komandannya para menteri tentu wajar kalau beliau memberi teguran, mengingatkan para menteri tersebut. Ini situasi extra ordinary tentu semua harus bekerja extra ordinary," kata Habib saat dihubungi, Rabu (5/8/2020).
(Baca juga: Kembali Tegur Menteri, Jokowi: Percuma Punya Anggaran Tapi Tak Cepat Dibelanjakan)
Soal efektif tidaknya tindakan itu, menurut anggota Komisi III DPR ini, menegur atau memarahi menterinya itu menjadi salah satu metode. Dan hal itu biasa dalam tentara, komandan menegur pasukannya agar bekerja lebih baik.
"Namanya komandan kalau di tentara ya begitu supaya lebih perform ditegur dengan keras, tidak ada masalah," ujarnya.
Habib menilai, cara presiden sudah benar karena hanya presiden yang bisa mengingatkan dan mengevaluasi menteri-menterinya. "Sudah benar apa yang dilakukan pak presiden gitu harus terus diingatkan, beliau sendiri juga yang bisa mengevaluasi," bela Habib.
Namun soal reshuffle, dia menegaskan bahwa pihaknnya enggan mendorong presiden untuk melakukan reshuffle karena, isu itu rawan dijadikan komoditas politik. Selain itu, Gerindra sebagai partai pendukung enggan mendorong itu karena merupakan hak pretogatif presiden.
"Kalau saya sebagai partai yang mendukung pemerintah saya nggak mau mendukung mendorong presiden reshuffle atau tidak reshuffle, itu hak prerogatif presiden, hak beliau," pungkasnya.
(Baca juga: Jokowi Kembali Tegur Menteri, Reshuffle Kabinet Disebut Masih Relevan)
"Presiden kan komandannya para menteri tentu wajar kalau beliau memberi teguran, mengingatkan para menteri tersebut. Ini situasi extra ordinary tentu semua harus bekerja extra ordinary," kata Habib saat dihubungi, Rabu (5/8/2020).
(Baca juga: Kembali Tegur Menteri, Jokowi: Percuma Punya Anggaran Tapi Tak Cepat Dibelanjakan)
Soal efektif tidaknya tindakan itu, menurut anggota Komisi III DPR ini, menegur atau memarahi menterinya itu menjadi salah satu metode. Dan hal itu biasa dalam tentara, komandan menegur pasukannya agar bekerja lebih baik.
"Namanya komandan kalau di tentara ya begitu supaya lebih perform ditegur dengan keras, tidak ada masalah," ujarnya.
Habib menilai, cara presiden sudah benar karena hanya presiden yang bisa mengingatkan dan mengevaluasi menteri-menterinya. "Sudah benar apa yang dilakukan pak presiden gitu harus terus diingatkan, beliau sendiri juga yang bisa mengevaluasi," bela Habib.
Namun soal reshuffle, dia menegaskan bahwa pihaknnya enggan mendorong presiden untuk melakukan reshuffle karena, isu itu rawan dijadikan komoditas politik. Selain itu, Gerindra sebagai partai pendukung enggan mendorong itu karena merupakan hak pretogatif presiden.
"Kalau saya sebagai partai yang mendukung pemerintah saya nggak mau mendukung mendorong presiden reshuffle atau tidak reshuffle, itu hak prerogatif presiden, hak beliau," pungkasnya.
(maf)
