Prabowo dan Ramalan Indonesia 2030

Muhammad Takdir
Alumni Geneva Centre for Security Policy (GCSP), Swiss

PIDATO Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tentang Indonesia bubar 2030 terlalu disikapi reaktif. Pandangan yang mengambil latar novel fiksi Ghost Fleet karya Peter Warren Singer dan August Cole itu telah memancing kontroversi yang seharusnya bisa diarahkan konstruktif bagi tumbuhnya perdebatan masa depan Indonesia. Terlepas dari valid tidaknya argumentasi yang digunakan Prabowo, digesting pernyataan Indonesia bubar sangat menentukan takaran antisipasi yang diperlukan dalam menavigasi tantangan Indonesia ke depan.

Kita misalnya menyaksikan variasi tanggapan yang hanya menyentuh kulit luarnya saja. Beberapa di antaranya menyebut pandangan itu refleksi sikap pesimistis. Lainnya menuding pernyataan itu hanya bikin gaduh. Sebagian lagi melihatnya sebagai imbas tahun politik, sebuah periode ketika politisi membentuk atau menciptakan panggung masing-masing. Memang sebenarnya by constitution , setiap tahun sudah pasti adalah tahun politik. Mereka yang naif sajasecara politis akan rugi sendiri jika tidak "memanfaatkannya".

Jika diringkas secara keseluruhan, respons publik secara umum memang cenderung tendensius. Kita dapat mengonfirmasi hal itu dalam diskusi yang berkembang di ILC episode terbaru yang membahas topik "Tahun Politik Memanas: Prabowo Mulai Menyerang " (3/4). Kemasan topiknya lebih banyak mengupas antagonisme personal di antara para tokoh politik ketika mendiskusikan wacana yang digulirkan Prabowo. Seperti kata Rizal Ramli, perdebatannya norak.

Pandangan rasional dan objektif Rizal Ramli mungkin patut digarisbawahi. Dalam diskusi itu, Rizal Ramli mengingatkan bahwa apa yang disampaikan Prabowo semata-mata bagian ramalan (forecasting ) yang normal. Menurutnya, setiap forecasting pasti selalu dilakukan berdasarkan asumsis ehingga yang mestinya dikupas adalah asumsi-asumsi yang mendasari pandangan Prabowo, bukan personalit as maupun antagonisme mereka yang pro maupun kontra.

Untuk ukuran sebuah pidato politik, pernyataan itu memang normal. Tidak ada yang istimewa atau baru. Seperti saya singgung sebelumnya, masalah kekhawatiran Indonesia bubar sudah sempat muncul pada awal periode reformasi mencari bentuk. Bahkan beberapa diksi serupa sejatinya pernah akrab digunakan ketika masa-masa awal Indonesia memasuki era reformasi pada akhir dekade 1990-an. Di antaranya, balkanisasi, ambruknya istana kertas, disintegrasi, pecahnya Indonesia, atau Indonesia hancur.

Yang membuat wacananya berbeda dengan saat ini adalah gradasi penerimaan kita dalam menyikapi esensi pidato tersebut. Ada orang yang mengekspresikan seruan itu sebagai bagian kecintaannya terhadap negeri ini. Saat bersamaan, sebagian lainnya yang menolak sentimen itu tidak ingin pandangan tersebut memengaruhi standing yang dimiliki saat ini.

Validitas argumentasi masing-masing sangat tergantung pada pola kecenderungan yang terbentuk menuju 2030. Variabel yang dibutuhkan sangat kompleks dan multidimensional, mulai dari soal ketahanan nasional, kebijakan utang luar negeri, maraknya arus pekerja asing, penyelesaian kasus-kasus hukum yang tidak tuntas, megakorupsi yang masif melibatkan kaum birokrasi, politisi maupun aparat hukum, insiden-insiden bernuansa SARA, pengelolaan sumber daya alam, cara-cara elite politik mengomunikasikan kepentingan masing-masing, dan masih banyak lagi lainnya.

Pada intinya, Indonesia bubar 2030 dalam konteks pidato Prabowo hanyalah manifesto keprihatinan. Tentu ukuran keprihatinan Prabowo tidak lepas dari kedudukannya sebagai politisi yang mengambil "jarak seberang" selaku oposisi. Gaungnya menjadi "menggelegar" karena ucapan tersebut keluar dari mulut seorang tokoh yang kebetulan dianggap memiliki kapital politik protagonis. Lalu bagaimana publik sebaiknya membaca reminder tersebut?

Pertama, deskripsi yang cocok untuk menggambarkan pandangan Prabowo itu ialah bahwa ia sedang berbicara dengan base- nya serta mengirim sinyal terbuka kepada konstituen di luar kelompoknya yang mulai dibalut keraguan (swing voters ). Kedua, sebagai calon lawan utama Joko Widodo dalam pemilu calon presiden mendatang, Prabowo ingin menarik garis demarkasi yang akan membedakan dirinya dengan petahana, terutama di mata kalangan pemilih muda/mula maupun konstituen kelas menengah yang agak kritis terhadap situasi poleksosbud-hankam saat ini.

Ketiga, persepsi politik Prabowo terhadap dinamika pengelolaan kebangsaan dan negara yang tidak atau belum terkomunikasikan baik dengan para koleganya sesama politikus yang kebetulan duduk dalam pemerintahan sehingga meninggalkan dirinya dalam blind spot yang menggusarkan. Apa pun simpulan yang kita tarik dari wacana yang dilempar Prabowo, satu hal yang pasti, Indonesia harus bisa menarik pelajaran dari bubarnya banyak negara besar.

Kita tidak boleh lugu menyaksikan perubahan-perubahan cepat yang menyinggung kepentingan banyak negara. Jika tanda-tanda kebangkrutan sebagai sebuah paguyuban negara tidak dapat kita tangani dengan baik, bukan soal waktu lagi kita menunggu datangnya masa kehancuran itu.

Mungkin itulah gunanya kita semua membangun dialog dan membahas kecenderungan distortif dan destruktif yang mungkin kini tengah dihadapi untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan entitas yang mudah bubar sebagaimana sinyalemen Prabowo.