Yuddy Chrisnandi: KBRI Kiev Siap Menjadi Wilayah Bebas Korupsi

JAKARTA - Sejumlah pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Kemen PAN-RB) melakukan kunjungan kerja ke Ukraina.

Dalam kunjungan itu, ada beberapa agenda yang diikuti di antaranya Workshop di KBRI Kyiv yang diikuti oleh para pejabat KBRI dan Lokal Staf dengan tema Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Delegasi Kemenpan dan RB RI terdiri dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kemenpan dan RB, Muhamad Yusuf Ateh, dan Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatus dan Masyarakat, Agus Uji Hantara.

Workshop sendiri dilaksanakan terkait dengan rencana KBRI untuk menjadi Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK da WBBM.

Dalam Workshop tersebut dipaparkan kriteria, langkah-langkah dan strategi mencapai zona Integritas menuju WBK dan WBBM, di antaranya mencakup masalah penataan manajemen, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan SDM, pengawasan, pelaksanaan survei internal dan eksternal dan pengukuran-pengukurannya.

"Workshop ini sebagai langkah awal KBRI Kiev untuk menjadi WBK. Saya berharap kedatangan langsung perwakilan Kemenpan RB, apalagi oleh deputinya langsung, dapat memberikan semangat kepada para ASN dan lokal staf di lingkungan KBRI Kiev untuk meningkatkan pelayanan. Saya telah menunjuk tim untuk menindaklanjuti workshop ini. Tentu saja, saya berharap, tim ini dapat bekerja dengan baik untuk meng encourage seluruh tim di kantor untuk menuju WBK KBRI Kiev" jelas Duta Besar Indonesia untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia Yuddy Chrisnandi.

Sebagai tindak lanjut workshop, saat ini telah dibentuk Tim KBRI terdiri dari Home Staf dan Lokal Staf guna mempersiapkan langkah-langkah penjajagan terkait rencana KBRI Kyiv untuk menjadi Unit Kerja Zona Integritas sebagai WBK dan WBBM.

Sebagai informasi evaluasi dari Kemen PAN-RB dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman tahun 2017 menunjukkan terjadinya peningkatan unit kerja pelayanan yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi. Hal ini menunjukkan trajektori reformasi indonesia, secara parsial, terus membaik.