Pendidikan Anti Korupsi Didorong Masuk Pelajaran Khusus
Pendidikan Anti Korupsi Didorong Masuk Pelajaran Khusus
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi dimasukan dalam mata pelaran khusus di sekolah guna menyiapkan generasi muda berintegritas.
“Saya punya pandangan, sebaiknya pendidikan anti korupsi juga dimasukan dalam mata pelaran khusus. Entah itu muatan lokal ataupun kegiatan ekstrakulikuler. Sehingga generasi muda kita terdidik intelektualitasnya untuk ikut memerangi korupsi,” kata Bambang Soesatyo saat menerima Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Jakarta, (5/4/2018).
“Ini sekaligus menyiapkan generasi muda yang lebih tangguh dan lebih berintegritas," tutur pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Dalam kesempatan yang sama, Bamsoet berpendapat politik biaya tinggi dalam demokrasi Indonesia telah menjadi salah satu pemicu korupsi di berbagai sektor. Karenanya, sistem demokrasi pemilihan langsung yang menyebabkan politik biaya tinggi dinilainya perlu dikaji ulang.
"Saya berpandangan, untuk menekan politik biaya tinggi mungkin perlu dikaji lebih, dalam pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada DPRD. KPK maupun aparat hukum lain juga akan lebih mudah mengawasinya. Selain mengurangi beban biaya politik, pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sama sekali tak bertentangan dengan prinsip demorasi yang kita anut," terang Bamsoet.
Mengenai eksistensi GMPK di bawah kepemimpinan Bibit Samad Rianto, dikatakannya, memberikan nafas baru bagi pemberdayaan masyarakat dalam memerangi dan mencegah bahaya korupsi. Sebagai sosok yang pernah menjadi Komisioner KPK pada 2007-2011, kapabilitas dan integritas Bibit Samad Rianto dalam memerangi korupsi tak perlu diragukan lagi.
Sementara, menanggapi pentingnya pendidikan anti korupsi, Bibit menjelaskan GMPK sudah melakukan berbagai kerjasama dengan perguruan tinggi maupun oraganisasi kemasyarakatan dan instasi swasta untuk memberikan training anti korupsi.
"Kedepannya tentu akan kita tingkatkan kembali berbagai kerjasama tersebut. Di Kementerian PAN-RB, kami juga bekerjasama membuat zona integritas wilayah bebas korupsi,” papar Bibit.
“Saya punya pandangan, sebaiknya pendidikan anti korupsi juga dimasukan dalam mata pelaran khusus. Entah itu muatan lokal ataupun kegiatan ekstrakulikuler. Sehingga generasi muda kita terdidik intelektualitasnya untuk ikut memerangi korupsi,” kata Bambang Soesatyo saat menerima Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Jakarta, (5/4/2018).
“Ini sekaligus menyiapkan generasi muda yang lebih tangguh dan lebih berintegritas," tutur pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Dalam kesempatan yang sama, Bamsoet berpendapat politik biaya tinggi dalam demokrasi Indonesia telah menjadi salah satu pemicu korupsi di berbagai sektor. Karenanya, sistem demokrasi pemilihan langsung yang menyebabkan politik biaya tinggi dinilainya perlu dikaji ulang.
"Saya berpandangan, untuk menekan politik biaya tinggi mungkin perlu dikaji lebih, dalam pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada DPRD. KPK maupun aparat hukum lain juga akan lebih mudah mengawasinya. Selain mengurangi beban biaya politik, pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sama sekali tak bertentangan dengan prinsip demorasi yang kita anut," terang Bamsoet.
Mengenai eksistensi GMPK di bawah kepemimpinan Bibit Samad Rianto, dikatakannya, memberikan nafas baru bagi pemberdayaan masyarakat dalam memerangi dan mencegah bahaya korupsi. Sebagai sosok yang pernah menjadi Komisioner KPK pada 2007-2011, kapabilitas dan integritas Bibit Samad Rianto dalam memerangi korupsi tak perlu diragukan lagi.
Sementara, menanggapi pentingnya pendidikan anti korupsi, Bibit menjelaskan GMPK sudah melakukan berbagai kerjasama dengan perguruan tinggi maupun oraganisasi kemasyarakatan dan instasi swasta untuk memberikan training anti korupsi.
"Kedepannya tentu akan kita tingkatkan kembali berbagai kerjasama tersebut. Di Kementerian PAN-RB, kami juga bekerjasama membuat zona integritas wilayah bebas korupsi,” papar Bibit.
(pur)
Explore More