Pusat Dorong Seluruh Pemerintah Daerah Bangun Mal Pelayanan Publik
Rabu, 04 April 2018 - 07:00 WIB
Pusat Dorong Seluruh Pemerintah Daerah Bangun Mal Pelayanan Publik
A
A
A
BANDUNG - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mendorong seluruh pemerintah daerah di Indonesia membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Pembangunan MPP bertujuan untuk mengintegrasikan pelayanan publik dalam satu gedung.
Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan, MPP akan sangat membantu masyarakat dalam mendapat berbagai pelayanan publik dari pemerintah dalam satu tempat. Jadi warga tak perlu lagi mengunjungi banyak gedung instansi yang berbeda-beda untuk mendapat berbagai pelayanan publik.
"Dari surat nikah sampai bayar pajak, semua beres di situ. Begitu juga mengurus paspor dan STNK, semuanya ada di situ sehingga semua terintegrasi," jelas Asman seusai menghadiri acara Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (3/4/2018).
Asman mencontohkan, MPP yang telah dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyediakan lebih dari 300 pelayanan publik. Sedangkan di Banyuwangi, MPP baru menyediakan 100 pelayanan publik karena belum diintegrasikan dengan pelayanan dari pemerintah pusat atau kementerian.
"Makanya, nanti kita harap semua perizinan terintegrasi, mulai dari pusat, provinsi, sampai daerah. Semuanya masuk ke dalam mall pelayanan publik dalam satu gedung," katanya.
Asman menambahkan, di saat yang sama, pemerintah pusat juga akan mengintegrasikan e-government secara menyeluruh. Pihaknya akan mengatur secara nasional agar belanja teknologi informasi (TI) tidak terlalu tinggi dan lebih efisien. Saat ini, kata Asman, e-government masih berjalan di masing-masing kementerian/lembaga.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, Pemprov Jabar sebenarnya sudah sejak lama berencana mendirikan MPP. Menurutnya, selama ini, berbagai pelayanan publik di Jabar sudah terselenggara baik dan tinggal disatukan dalam satu gedung jika ingin mendirikan MPP.
"Kita sudah bagus pelayanan publik di mana-mana, tinggal disatupadukan dalam satu gedung. Tidak ada kendala, besok lusa juga bisa jadi. Tapi harus ada gedungnya dulu. Tanpa mal, semua sudah bagus. Kalau harus ada mal pelayanan publik, harus disatukan," katanya.
Aher, sapaan akrabnya menyebutkan, untuk mewujudkan MPP di Jabar, terdapat sejumlah opsi, di antaranya memanfaatkan aset gedung milik Pemprov Jabar untuk dijadikan MPP. Selain itu, bisa juga menyewa mal atau pusat perbelanjaan yang sudah beroperasi. Meski begitu, kata Aher, penganggaran pembangunan gedung atau penyewaan gedung untuk MPP tersebut, baru bisa dilakukan tahun depan.
Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan, MPP akan sangat membantu masyarakat dalam mendapat berbagai pelayanan publik dari pemerintah dalam satu tempat. Jadi warga tak perlu lagi mengunjungi banyak gedung instansi yang berbeda-beda untuk mendapat berbagai pelayanan publik.
"Dari surat nikah sampai bayar pajak, semua beres di situ. Begitu juga mengurus paspor dan STNK, semuanya ada di situ sehingga semua terintegrasi," jelas Asman seusai menghadiri acara Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (3/4/2018).
Asman mencontohkan, MPP yang telah dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyediakan lebih dari 300 pelayanan publik. Sedangkan di Banyuwangi, MPP baru menyediakan 100 pelayanan publik karena belum diintegrasikan dengan pelayanan dari pemerintah pusat atau kementerian.
"Makanya, nanti kita harap semua perizinan terintegrasi, mulai dari pusat, provinsi, sampai daerah. Semuanya masuk ke dalam mall pelayanan publik dalam satu gedung," katanya.
Asman menambahkan, di saat yang sama, pemerintah pusat juga akan mengintegrasikan e-government secara menyeluruh. Pihaknya akan mengatur secara nasional agar belanja teknologi informasi (TI) tidak terlalu tinggi dan lebih efisien. Saat ini, kata Asman, e-government masih berjalan di masing-masing kementerian/lembaga.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, Pemprov Jabar sebenarnya sudah sejak lama berencana mendirikan MPP. Menurutnya, selama ini, berbagai pelayanan publik di Jabar sudah terselenggara baik dan tinggal disatukan dalam satu gedung jika ingin mendirikan MPP.
"Kita sudah bagus pelayanan publik di mana-mana, tinggal disatupadukan dalam satu gedung. Tidak ada kendala, besok lusa juga bisa jadi. Tapi harus ada gedungnya dulu. Tanpa mal, semua sudah bagus. Kalau harus ada mal pelayanan publik, harus disatukan," katanya.
Aher, sapaan akrabnya menyebutkan, untuk mewujudkan MPP di Jabar, terdapat sejumlah opsi, di antaranya memanfaatkan aset gedung milik Pemprov Jabar untuk dijadikan MPP. Selain itu, bisa juga menyewa mal atau pusat perbelanjaan yang sudah beroperasi. Meski begitu, kata Aher, penganggaran pembangunan gedung atau penyewaan gedung untuk MPP tersebut, baru bisa dilakukan tahun depan.
(wib)
