PDIP Janji Realisasikan TGPF Travel Umrah Bermasalah
PDIP Janji Realisasikan TGPF Travel Umrah Bermasalah
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR berjanji bakal merealisasikan usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus travel umrah bermasalah. Pasalnya, Fraksi PDIP DPR menilai masalah penipuan travel umrah harus menjadi prioritas pengungkapan kasusnya di masyarakat.
"Ini akan jadi konsen di DPR dan pemerintah, dan saya setuju bentuk TGPF agar proses pengembalian dan proses hukum justru merugikan jamaah. Dan usulan TGPF ini akan kami sampaikan ke presiden," ujar Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Diah Pitaloka dalam Rapat Dengar Pendapat Fraksi PDIP dengan para jamaah umrah First Travel di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).
Dia menilai, kasus travel umrah bermasalah seperti First Travel, Abutours dan Azizi sudah sangat keterlaluan. Menurut dia, kasus tersebut merupakan masalah kemanusiaan.
Sebab, kata dia, para calon jamaah menyisihkan tabungan dan uang pensiun untuk bisa berangkat umrah, namun uang itu justru digunakan untuk foya-foya dan belanja kebutuhan pribadi para pemilik agen travel. Dia pun tidak sepakat jika masalah pajak kasus itu diprioritaskan, namun ganti ruginya dibelakangkan.
Karena, ganti rugi jamaah tidak sebanding dengan kerugian jamaah pada akhirnya. "Jangan sampai aset sitaan dirioritaskan untuk hutang," kata Diah.
Hal senada dikatakan oleh Anggota Komisi VIII dari PDIP, Alfia Reziani. Dia mengaku prihatin dengan kasus penipuan travel umrah tersebut.
"Kami PDIP akan sekuat tenaga untuk memperjuangkan ini dan mengkomunikasikan dengan Kementerian Agama dan Menag ini. Kami akan membuka diri dengan jamaah umrah yang dirugikan dan kami akan terus mengawal ini, dan tidak pernah kami lupakan," kata Alfia dalam kesempatan sama.
Diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat, pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus travel umrah bermasalah diusulkan. "Sebagai partai pengusung Presiden, tolong dong dibantu kami, minta dibikinin TGPF," kata Kuasa Hukum Korban First Travel Riesqi Rahmadiansyah.
"Ini akan jadi konsen di DPR dan pemerintah, dan saya setuju bentuk TGPF agar proses pengembalian dan proses hukum justru merugikan jamaah. Dan usulan TGPF ini akan kami sampaikan ke presiden," ujar Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Diah Pitaloka dalam Rapat Dengar Pendapat Fraksi PDIP dengan para jamaah umrah First Travel di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).
Dia menilai, kasus travel umrah bermasalah seperti First Travel, Abutours dan Azizi sudah sangat keterlaluan. Menurut dia, kasus tersebut merupakan masalah kemanusiaan.
Sebab, kata dia, para calon jamaah menyisihkan tabungan dan uang pensiun untuk bisa berangkat umrah, namun uang itu justru digunakan untuk foya-foya dan belanja kebutuhan pribadi para pemilik agen travel. Dia pun tidak sepakat jika masalah pajak kasus itu diprioritaskan, namun ganti ruginya dibelakangkan.
Karena, ganti rugi jamaah tidak sebanding dengan kerugian jamaah pada akhirnya. "Jangan sampai aset sitaan dirioritaskan untuk hutang," kata Diah.
Hal senada dikatakan oleh Anggota Komisi VIII dari PDIP, Alfia Reziani. Dia mengaku prihatin dengan kasus penipuan travel umrah tersebut.
"Kami PDIP akan sekuat tenaga untuk memperjuangkan ini dan mengkomunikasikan dengan Kementerian Agama dan Menag ini. Kami akan membuka diri dengan jamaah umrah yang dirugikan dan kami akan terus mengawal ini, dan tidak pernah kami lupakan," kata Alfia dalam kesempatan sama.
Diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat, pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus travel umrah bermasalah diusulkan. "Sebagai partai pengusung Presiden, tolong dong dibantu kami, minta dibikinin TGPF," kata Kuasa Hukum Korban First Travel Riesqi Rahmadiansyah.
(pur)
Explore More