Ulama Perempuan Kuatkan Persaudaraan di Tahun Politik dan Jaga Keutuhan NKRI

Kamis, 29 Maret 2018 - 16:30 WIB
Ulama Perempuan Kuatkan...
Ulama Perempuan Kuatkan Persaudaraan di Tahun Politik dan Jaga Keutuhan NKRI
A A A
SEMARANG - Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi komitmen utama yang dihasilkan dalam Halaqah Ulama Perempuan se-Pulau Jawa di Kota Semarang, Selasa-Kami (27-29/3/2018). Indonesia sebagai negara yang kaya keanekaragaman tidak boleh bubar.

"Ulama perempuan siap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," kata Nyai Jauharotul Farida, Pengasuh Pondok Pesantren Thariqah Mu'tabarah Semarang yang juga Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Walisongo Semarang saat jumpa pers hasil Halaqah Ulama Perempuan se-Pulau Jawa di Hotel Aston Semarang, Kamis (29/3/2018).

Berdirinya negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran ulama. Jejaring ulama dan agawaman mampu menyatukan seluruh kelompok masyarakat serta membentuk konsensus bersama melawan kolonialisme dan membentuk negara berdaulat. Karena itulah hasil kerja keras para ulama harus dihormati bersama.

Untuk mewujudkan tekat bulat itu, seluruh peserta ulama perempuan se-Pulau Jawa menyatakan sikap yang dibacakan oleh Nyai Kamila Hamidah, pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda Al Kautsar Kajen Pati. Berikut 8 poin sikap dan komitmen Ulama Perempuan se-Jawa:

Perlunya mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan amaliyah keagamaan dengan tetap menjaga perbedaan-perbedaan cara pandang agama sebagaimana madzhab ahlussunah wal jama'ah.
Memperkuat paham Islam moderat sebagai kekuatan Islam nusantara yang memiliki keragaman budaya, sosial dan ideologi. Dengan Islam moderat ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap kokoh berdiri sebagai negara yang plural, menghargai segala bentuk perbedaan.
Memperkuat jaringan ulama perempuan dalam upaya edukasi pencegahan tindak radikalisme dan terorisme di daerah masing-masing. Sebab radikalisme dan terorisme yang masuk ke ranah generasi muda ikut mengancam kesatuan negara.
Meneguhkan pentingnya toleransi beragama sebagai pilar penting persatuan dan kesatuan Indonesia.
Meneguhkan kembali Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai ideologi bangsa yang tidak dapat digantikan dan tetap perlu mendorong pelaksaan di tengah masyarakat.
Menjaga persaudaraan lahir dan batin di tahun politik. Perbedaan pilihan bukan satu-satunya cara untuk memutus tali silaturrahmi. Maka kedewasaan berpolitik bagi ulama perempuan menjadi sangat penting.
Menolak segala bentuk berita bohong (hoax) dan menghentikan segala cara ujaran kebencian sebagai solusi menghentikan fitnah yang memecah belah bangsa.
Meminta kepada wakil rakyat untuk menjaga harga diri dengan berucap dan bersikap dengan sopan dan beradab.
(amm)
Berita Terkait
Hebatnya Satuan Korps...
Hebatnya Satuan Korps Hiu Kencana Koarmada II Bertugas dalam Senyap
Lindungi Kedaulatan...
Lindungi Kedaulatan NKRI, Indonesia Rancang Strategi Keamanan Nasional
Ancaman Hoaks Terhadap...
Ancaman Hoaks Terhadap Kedaulatan NKRI di Dunia Siber
Pemerintah Diminta Tegas...
Pemerintah Diminta Tegas dan Serius Jaga Kedaulatan NKRI
Syarief Hasan Demokrat...
Syarief Hasan Demokrat Nilai China Lecehkan Kedaulatan NKRI
Kopassus Ajak Keluarga...
Kopassus Ajak Keluarga Besar TNI Jaga Kedaulatan NKRI
Berita Terkini
Penampakan Bupati Lombok...
Penampakan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Pakai Rompi Oranye KPK
Wamenaker Aplikasi Dermaga...
Wamenaker Aplikasi Dermaga Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi Koperasi TKBM
Hadiri ASCN 2026, Safrizal...
Hadiri ASCN 2026, Safrizal Tegaskan Komitmen Indonesia Kembangkan Kota Cerdas
Harlah ke-28 PKB, Perempuan...
Harlah ke-28 PKB, Perempuan Bangsa Gelar 2 Agenda Akbar Perkuat Mesin Organisasi
9 Jaksa Mulai Bekerja...
9 Jaksa Mulai Bekerja Tangani Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Dirikan LBH, Jro Bima:...
Dirikan LBH, Jro Bima: Perindo Bali Harus Jadi Rumah Keadilan
Infografis
Sensus Ekonomi 2026:...
Sensus Ekonomi 2026: Data untuk Memperkuat UMKM dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved