Arief Hidayat Tepis Isu Miring Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Selasa, 27 Maret 2018 - 21:49 WIB
Arief Hidayat Tepis Isu Miring Dugaan Pelanggaran Kode Etik
A
A
A
JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menepis isu miring yang menerpa dirinya. Arief diduga dekat dengan DPR dan melakukan lobi agar dipilih kembali sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua.
Arief menegaskan, hubungannya dengan DPR hanya sebatas kepentingan uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon hakim konsitusi. Terkait kedatangannya ke DPR, Arief mengaku telah mendapat lampu hijau dari Dewan Etik MK.
"Saya datang ke DPR karena undangan DPR. Saya sudah izin dewan etik, tapi saya dipersoalkan. Lha saya harus ke sana," kata Arief di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Arief menegaskan, bila dirinya tidak memenuhi undangan DPR, maka pencalonan dirinya sebagai hakim konsitusi periode kedua tidak akan diproses. Dalam proses tersebut akhirnya Arief kembali diloloskan DPR menjadi hakim konstitusi pada 7 Desember 2017.
Arief membantah dia dekat dengan kelompok tertentu. Ia menegaskan akan menjunjung tinggi independensi Hakim sebagaimana diatur dalam kode etik hakim. "Saya setelah jadi hakim harus independen. Harus imparsial. Itu yang harus," tegas Arief.
Sementara itu, terkait jabatannya yang kini menuai kontroversi, Arief menyerahkan seluruhnya kepada rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang Akan digelar besok.
"Itu nanti terserah pada RPH. Meski belum habis, tapi hakim lain tidak mengendaki, saya juga tidak bisa. Makanya terserah RPH," ucap Arief.
Arief menegaskan, hubungannya dengan DPR hanya sebatas kepentingan uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon hakim konsitusi. Terkait kedatangannya ke DPR, Arief mengaku telah mendapat lampu hijau dari Dewan Etik MK.
"Saya datang ke DPR karena undangan DPR. Saya sudah izin dewan etik, tapi saya dipersoalkan. Lha saya harus ke sana," kata Arief di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Arief menegaskan, bila dirinya tidak memenuhi undangan DPR, maka pencalonan dirinya sebagai hakim konsitusi periode kedua tidak akan diproses. Dalam proses tersebut akhirnya Arief kembali diloloskan DPR menjadi hakim konstitusi pada 7 Desember 2017.
Arief membantah dia dekat dengan kelompok tertentu. Ia menegaskan akan menjunjung tinggi independensi Hakim sebagaimana diatur dalam kode etik hakim. "Saya setelah jadi hakim harus independen. Harus imparsial. Itu yang harus," tegas Arief.
Sementara itu, terkait jabatannya yang kini menuai kontroversi, Arief menyerahkan seluruhnya kepada rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang Akan digelar besok.
"Itu nanti terserah pada RPH. Meski belum habis, tapi hakim lain tidak mengendaki, saya juga tidak bisa. Makanya terserah RPH," ucap Arief.
(maf)
