Maruarar Klaim Dukungan Warga Sumut untuk Jokowi Sangat Signifikan
Jum'at, 23 Maret 2018 - 18:35 WIB
Maruarar Klaim Dukungan Warga Sumut untuk Jokowi Sangat Signifikan
A
A
A
JAKARTA - Di Sumatera Utara tingkat elektabilitas Jokowi sangat tinggi sekali yaitu mencapai 57,4%. Sementara elektabilitas Prabowo hanya 14%. Calon lain berada di bawah 1%. Bahkan bila dilakukan survei tertutup, masyarakat Sumatera Utara (Sumut) yang menginginkan kembali Jokowi menjadi Presiden mencapai 64%.
Demikian hasil survei Indo Barometer menggelar survei elektabilitas calon gubernur di Pilgub Sumut 2018. Survei juga menggunakan variabel peta politik Pilpres 2019 di Sumut.
Survei dilakukan pada tanggal 4-10 Februari 2018 lalu di 33 kabupaten kota di Provinsi Sumut dengan responden sebanyak 800 orang. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error sebesar +/- 3,46% dan tingkat kepercayaan 95%.
Menurut Politikus PDIP Maruarar Sirait, ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipercaya rakyat Sumut. Jokowi benar-benar bekerja dan hasilnya dirasakan benar oleh rakyat.
"Sumatera Utara ini jumlah penduduknya terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi dukungan ini sangat signifikan," ujar Maruarar saat menjadi pembicara dalam hasil survei Indobarometer terhadap Pilgub Sumut di Hotel Atlete Century, Senayan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).
Pria yang akrab disapa Ara tersebut mengungkapkan bahwa di era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla upaya pemerataan ekonomi terus dilakukan. Ara melanjutkan setidaknya setidaknya ada empat program nyata yang telah dilakukan.
Pertama, di era Pemerintahan Jokowi-JK telah memberkan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Melalui Program ini setidaknya ada 19 juta siswa kurang mampu dapat menikmati pendidikan.
Kedua di Pemerintahan Jokowi-JK telah memberikan bantuan dana kesehatan bagi rakyat Indonesia melalui Kartu Indonesia sehat (KIS). “Program ini telah dinikmati setidaknya 90 juta masyarakat kurang mampu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ara menjelaskan program yang ketiga yakni mengalokasikan anggaran desa sebesar Rp60 triliun. Menurutnya, hanya di era Pemerintahan Jokowi-JK yang mampu melakukan kebijakan tersebut.
“Kebijakan ini sangat penting untuk melakukan pemerataan ekonomi. Karena tidak mungkin ingin melakukan pemerataan tanpa membangun desa,” jelasnya.
Program keempat pemerataan ekonomi yang dilakukan Presiden Jokowi adalah membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Kebijakan ini juga sangat penting, sebab esensi dari pemerataan adalah kepemilikan.
"Kita senang sebab rakyat puas dengan pemerintahan Jokowi-JK," ucap Maruarar.
Demikian hasil survei Indo Barometer menggelar survei elektabilitas calon gubernur di Pilgub Sumut 2018. Survei juga menggunakan variabel peta politik Pilpres 2019 di Sumut.
Survei dilakukan pada tanggal 4-10 Februari 2018 lalu di 33 kabupaten kota di Provinsi Sumut dengan responden sebanyak 800 orang. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error sebesar +/- 3,46% dan tingkat kepercayaan 95%.
Menurut Politikus PDIP Maruarar Sirait, ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipercaya rakyat Sumut. Jokowi benar-benar bekerja dan hasilnya dirasakan benar oleh rakyat.
"Sumatera Utara ini jumlah penduduknya terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi dukungan ini sangat signifikan," ujar Maruarar saat menjadi pembicara dalam hasil survei Indobarometer terhadap Pilgub Sumut di Hotel Atlete Century, Senayan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).
Pria yang akrab disapa Ara tersebut mengungkapkan bahwa di era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla upaya pemerataan ekonomi terus dilakukan. Ara melanjutkan setidaknya setidaknya ada empat program nyata yang telah dilakukan.
Pertama, di era Pemerintahan Jokowi-JK telah memberkan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Melalui Program ini setidaknya ada 19 juta siswa kurang mampu dapat menikmati pendidikan.
Kedua di Pemerintahan Jokowi-JK telah memberikan bantuan dana kesehatan bagi rakyat Indonesia melalui Kartu Indonesia sehat (KIS). “Program ini telah dinikmati setidaknya 90 juta masyarakat kurang mampu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ara menjelaskan program yang ketiga yakni mengalokasikan anggaran desa sebesar Rp60 triliun. Menurutnya, hanya di era Pemerintahan Jokowi-JK yang mampu melakukan kebijakan tersebut.
“Kebijakan ini sangat penting untuk melakukan pemerataan ekonomi. Karena tidak mungkin ingin melakukan pemerataan tanpa membangun desa,” jelasnya.
Program keempat pemerataan ekonomi yang dilakukan Presiden Jokowi adalah membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Kebijakan ini juga sangat penting, sebab esensi dari pemerataan adalah kepemilikan.
"Kita senang sebab rakyat puas dengan pemerintahan Jokowi-JK," ucap Maruarar.
(kri)
