Megawati: Keputusan Politik Jangan Hanya Pertimbangkan Finansial

SUMEDANG - Pengambilan keputusan politik dinilai jangan hanya mempertimbangkan aspek teknis administratif yang malah membuat jarak dengan rakyat. Misalnya hanya menghitung untung rugi dari sisi anggaran sesaat.

“Keputusan politik tidak boleh diambil hanya mempertimbangkan aspek finansial kas negara belaka,” tegas Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Hal itu disampaikan Megawati dalam orasi ilmiah usai menerima Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Politik dan Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis 8 Maret 2018.

Hadir dalam acara anak-anak Megawati, yakni Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Prananda Prabowo dan Puan Maharani, dan sejumlah pejabat negara seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, serta jajaran DPP PDI Perjuangan, seperti Sekjen Hasto Kristiyanto dan pimpinan partai lainnya.

Megawati melanjutkan, saat ini dirinya sedang memperjuangkan nasib para peneliti madya Indonesia terkait penerbitan aturan menteri yang mempercepat usia masa pensiun bagi peneliti dari usia 65 tahun menjadi 60 tahun.

“Padahal bangsa ini sangat kekurangan peneliti. Dari awal saya telah memberi saran kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar membuat kajian pemetaan aparatur negara. Artinya reformasi birokrasi harus secara tepat memperhitungkan mana aparatus yang harus dipangkas, mana yang harus dipertahankan dan diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan,” tutur Ketua Umum PDIP itu.

Menurut Megawati, tidak ada salahnya jika aturan tersebut ditinjau kembali. “Apalagi saat ini kita sedang berupaya membangun Science Based Policy. Dengan sudah diputuskannya MEA, saya sangat khwatir suatu saat, justru profesor-profesor terbaik kita ini dibawa pergi negara lain untuk jadi peneliti-peneliti yang baik.

"Bagaimana kalau seperti demikian? Saya sengaja menyentuh persoalan ini untuk bisa didengar seluruh peneliti, profesor dan pejabat yang ada. Jangan diputuskan sesuai umur,” tegasnya.

Sementara itu, dalam orasi ilmiahnya, Megawati mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional 8 Maret yang bertepatan dengan hari pemberian gelar doktor kehormatan bagi dirinya.

“Hari Perempuan Internasional merupakan peringatan atas pengakuan hak politik bagi kaum perempuan di dunia. Perkenankan saya ucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional kepada seluruh perempuan Indonesia,” kata Megawati disambut tepuk tangan para hadirin.

Megawati mengatakan, pada tahun 1928, Bung Karno pernah membuat tulisan berjudul Kongres Kaum Ibu. Di situ, sang proklamator menjelaskan bahwa persoalan emansipasi perempuan tidak hanya sebatas persoalan persamaan hak dan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan.

“Persoalan emansipasi perempuan bagian dari emansipasi bangsa. Artinya, keterlibatan dan kesadaran dari kaum perempuan untuk bersama kaum laki-laki mewujudkan bangsa Indonesia yang Merdeka,” kata Megawati.

Megawati mengatakan, gagasan ayahnya tersebut menjadi landasan baginya dalam berpolitik, bahwa politik tidak boleh diskriminatif. “Politik harus membuka ruang dan akses partisipasi seluruh rakyat. Rakyat adalah rakyat. Seluruh rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap rakyat memikul tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi pada kepentingan nasional,” tutur Megawati.

Ruang dan akses bagi rakyat terhadap keputusan-keputusan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, juga mental dan spiritual hanya dapat terjadi jika pemerintah membukanya. “Dengan kata lain, kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah harus mampu menjamin, melindungi dan memastikan partisipasi rakyat dalam pembangunan,” ujarnya.

Berdasarkan hal itu, lanjut Megawati, maka arah politik adalah hal inti di dalam suatu pemerintahan. Bukan dua hal yang terpisah. “Pemerintahan tanpa politik yang jelas, ibarat kapal tanpa kompas. Pemerintahan tanpa pemimpin yang memiliki visi misi politik yang jelas, ibarat kapal tanpa nahkoda, yang akan hancur karena membentur karang atau tenggelam karena diterjang badai,” ujarnya.

Rektor IPDN Prof Ermaya Suradinata menjelaskan pemberian gelar Doktor Honoris Causa dilakukan setelah tim promotor mempelajari dan menilai dengan seksama gagasan, prestasi, jasa yang luar biasa dari Megawati selama menjadi Presiden kelima.

Setidaknya ada 9 gagasan, prestasi dan jasa Megawati yang menjadi dasar pemberian gelar kehormatan ini. Antara lain mendorong penataan pemerintahan yang baik melalui dukungan terhadap amandemen konstitusi UUD 1945 dan menggagas perlunya koridor desentralisasi dalam bentuk grand design otonomi daerah.

“Dalam forum berwibawa ini, tim promotor mempunyai alasan yang kuat untuk meganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Politik dan Pemerintahan kepada Ibu Hj Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri,” ujar Prof Ermaya.