Soal Putusan MK, KPK Sebut DPR Tak Bisa Campuri Proses Hukum
Jum'at, 09 Februari 2018 - 09:02 WIB
Soal Putusan MK, KPK Sebut DPR Tak Bisa Campuri Proses Hukum
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi menolak pengajuan pemohon uji materi Pasal 79 Ayat 3 tentang MD3 terkait panitia khusus (pansus) hak angket bentukan DPR terhadap KPK. Dengan demikian, pansus angket bentukan DPR sendiri dianggap sah menurut MK.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menghormati keputusan yang diambil oleh MK tersebut. Namun demikian kata Febri, DPR tetap tidak bisa mencampuri proses hukum yang sedang ditangani KPK.
"Ada satu hal yang sama-sama kita dengar‎ terkait pertimbangan hakim, bahwa kewenangan pengawasan DPR tidak masuk pada proses yudisial yang dilakukan oleh KPK," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (9/2/2018).
Menurut Febri, proses yudisial terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan KPK haruslah independen dan bebas dari kepentingan apapun. Sebab, proses yudisial (hukum) KPK sendiri telah diawasi oleh lembaga peradilan.
"Pengawasan sudah dilakukan oleh lembaga peradilan mulai dari praperadilan, pengawasan horizontal dan berlapis di pengadilan Tipikor, banding dan kasasi. Poin penting perlu ditekankan dari pertimbangan MK," ungkapnya.
Sebelumnya diketahui, Hakim MK telah memutuskan bahwa KPK termasuk dalam lembaga eksekutif yang berhak dilakukan angket oleh DPR. Namun, keputusan tersebut diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat oleh empat hakim MK.
Keempat hakim tersebut yakni, Maria Faria Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo. Keempatnya berpandangan bahwa KPK merupakan lembaga yanag independen dan tidak termasuk ke dalam lembaga eksekutif.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menghormati keputusan yang diambil oleh MK tersebut. Namun demikian kata Febri, DPR tetap tidak bisa mencampuri proses hukum yang sedang ditangani KPK.
"Ada satu hal yang sama-sama kita dengar‎ terkait pertimbangan hakim, bahwa kewenangan pengawasan DPR tidak masuk pada proses yudisial yang dilakukan oleh KPK," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (9/2/2018).
Menurut Febri, proses yudisial terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan KPK haruslah independen dan bebas dari kepentingan apapun. Sebab, proses yudisial (hukum) KPK sendiri telah diawasi oleh lembaga peradilan.
"Pengawasan sudah dilakukan oleh lembaga peradilan mulai dari praperadilan, pengawasan horizontal dan berlapis di pengadilan Tipikor, banding dan kasasi. Poin penting perlu ditekankan dari pertimbangan MK," ungkapnya.
Sebelumnya diketahui, Hakim MK telah memutuskan bahwa KPK termasuk dalam lembaga eksekutif yang berhak dilakukan angket oleh DPR. Namun, keputusan tersebut diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat oleh empat hakim MK.
Keempat hakim tersebut yakni, Maria Faria Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo. Keempatnya berpandangan bahwa KPK merupakan lembaga yanag independen dan tidak termasuk ke dalam lembaga eksekutif.
(maf)
