Menteri Tjahjo Umumkan Cabut 51 Permendagri yang Hambat Birokrasi
Rabu, 07 Februari 2018 - 15:04 WIB
Menteri Tjahjo Umumkan Cabut 51 Permendagri yang Hambat Birokrasi
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah regulasi yang dianggap menghambat birokrasi dihapus oleh pemerintah. Setidaknya ada 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dihapus untuk mempermudah seluruh proses teknis di birokrasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, penghapusan 51 Permendagri tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sesuai arahan presiden, hari ini saya umumkan mencabut 51 Permendagri yang menghambat birokrasi," ujar Tjahjo dalam acara Rakergub di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018).
Permendagri yang dicabut di antaranya meliputi bidang kepemerintahan, kepegawaian, penanggulangan bencana, perpajakan, komunikasi dan telekomunikasi, pelatihan dan pendidikan, hingga usaha mikro kecil dan menengah.
Tak hanya itu, Mendagri juga menghapus Permendagri bidang wawasan kebangsaan, kepamongprajaan, perencanaan pembangunan dan tata ruang, dan Permendagri yang berkaitan dengan perizinan dan penelitian riset.
"Kita juga akan cabut RPJMD desa supaya kepala daerah lebih fokus kepada program bantuan desanya," kata Tjahjo.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, penghapusan 51 Permendagri tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sesuai arahan presiden, hari ini saya umumkan mencabut 51 Permendagri yang menghambat birokrasi," ujar Tjahjo dalam acara Rakergub di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018).
Permendagri yang dicabut di antaranya meliputi bidang kepemerintahan, kepegawaian, penanggulangan bencana, perpajakan, komunikasi dan telekomunikasi, pelatihan dan pendidikan, hingga usaha mikro kecil dan menengah.
Tak hanya itu, Mendagri juga menghapus Permendagri bidang wawasan kebangsaan, kepamongprajaan, perencanaan pembangunan dan tata ruang, dan Permendagri yang berkaitan dengan perizinan dan penelitian riset.
"Kita juga akan cabut RPJMD desa supaya kepala daerah lebih fokus kepada program bantuan desanya," kata Tjahjo.
(kri)
