Pemerintah Minta Bawaslu-KPU Fair kepada Semua Peserta Pilkada

Rabu, 31 Januari 2018 - 14:51 WIB
Pemerintah Minta Bawaslu-KPU...
Pemerintah Minta Bawaslu-KPU Fair kepada Semua Peserta Pilkada
A A A
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berkompeten untuk menilai perilaku pelanggaran pemilu khususnya menyangkut kampanye hoax dan ujaran kebencian dalam pilkada.

Menurutnya, Bawaslu akan mengawasi konten-konten yang berseliweran di media sosial. "Permintaan take down yang paling tahu kan Bawaslu," ujar Rudiantara di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Menurutnya, Bawaslu bisa meminta kepada platform atau perusahaan penyedia konten-konten media sosial untuk melakukan take down. "Kalau situs kami punya AIS. Kita bisa AIS dengan key word tertentu," ucapnya.

Rudiantara meyakini, Bawaslu dan KPU sebagai lembaga independen mampu membedakan mana konten yang berbentuk kritik, dan mana yang hoax. "Kita percayakan ke Bawaslu. Yang penting kita harus fair kepada semuanya," kata dia.
(kri)
Berita Terkait
Penundaan Pilkada Serentak...
Penundaan Pilkada Serentak pada Desember 2020 Dinilai Tak Efektif
Jika Tak Setuju, KPU...
Jika Tak Setuju, KPU Persilakan Bawaslu Gugat PKPU Pendaftaran Parpol
Komisioner KPU - Bawaslu...
Komisioner KPU - Bawaslu Baru Diharapkan Punya Inovasi tentang Pemilu
KPU Minta Bawaslu Tolak...
KPU Minta Bawaslu Tolak Laporan Partai Pelita dan Partai Ibu
Bawaslu Tindak Lanjuti...
Bawaslu Tindak Lanjuti 4 Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU
Pendaftaran Calon Anggota...
Pendaftaran Calon Anggota KPU-Bawaslu Bisa Lewat Tiga Jalur Ini
Berita Terkini
Apresiasi Pelaksanaan...
Apresiasi Pelaksanaan PTT BSPS di Bandung, Mendagri: Tender Rakyat Perkuat Transparansi
Mantan Ketua MK Sebut...
Mantan Ketua MK Sebut Kondisi Indonesia Suram: Hukum Sangat Tajam ke Bawah, tapi Tumpul ke Atas
Dugaan Keterkaitan Eks...
Dugaan Keterkaitan Eks Jampidsus dengan Sejumlah Kasus Korupsi Disorot
Febrie Adriansyah Belum...
Febrie Adriansyah Belum Putuskan Ajukan Praperadilan
Perhitungan Kerugian...
Perhitungan Kerugian Negara Dipertanyakan, Pengamat Dorong Reformasi Audit BPKP
Wamendagri: Indonesia...
Wamendagri: Indonesia Punya Satu Kesempatan Manfaatkan Bonus Demografi Menuju Negara Maju
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved