Putusan MK dan Oligarki Partai

Kamis, 18 Januari 2018 - 07:50 WIB
Putusan MK dan Oligarki Partai
Putusan MK dan Oligarki Partai
A A A
Adelline Syahda
Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif

LAMA dinanti, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terhadap pengujian dua pasal krusial dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui putusan 53/PUU-XV/2017 pada 11 Januari lalu. Putusan ini mengabulkan pasal 173 ayat (1) dan (3) tentang verifikasi partai politik (parpol) dan menolak Pasal 222 tentang ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kehadiran putusan MK mestinya dapat menjawab perdebatan soal konstitusionalitas norma UU Pemilu yang sejak lama diperdebatkan bahkan jauh sebelum normanya disahkan menjadi UU.

Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu ini mengatur bahwa parpol peserta pemilu merupakan parpol yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun ayat (3) menyebut bahwa parpol yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lagi diverifikasi dan ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu.

Dalam putusannya MK menyatakan bahwa frasa "ditetapkan" dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh ketentuan pada Pasal 173 ayat (3) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK menilai pasal tersebut inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Singkatnya, putusan MK bisa dimaknai bahwa verifikasi faktual berlaku untuk seluruh parpol calon peserta Pemilu 2019, termasuk 12 parpol yang merupakan peserta Pemilu 2014. Verifikasi faktual ini tidak lagi hanya berlaku bagi 6 parpol baru yang lolos pada tahap penelitian administrasi.

Menyikapi putusan ini, maka Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) bersama Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas tindak lanjut putusan a quo. Penyelenggara pemilu dan DPR kemudian bersepakat untuk menindaklanjuti Putusan MK. KPU selaku penyelenggara menunjukkan kesiapannya untuk melakukan verifikasi faktual terhadap keseluruhan parpol yang lolos verifikasi administrasi.

Bagi KPU, tantangan pasca-putusan MK adalah melanjutkan tahapan verifikasi faktual terhadap 12 parpol yang sebelumnya dikecualikan dalam norma 173 ayat (3) dengan beban waktu yang sangat singkat karena dibatasi aturan bahwa peserta pemilu sudah harus ditetapkan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Selain itu, KPU juga dihadapkan dengan beban anggaran tambahan sebagai konsekuensi atas putusan tersebut. Setidaknya tantangan inilah yang dilemparkan oleh KPU dalam forum RDP untuk dicarikan jalan keluar bersama.

Terhadap hal ini agaknya Komisi II DPR memiliki cara baca tersendiri menyikapi putusan MK. Komisi II menilai KPU tidak perlu melakukan verifikasi faktual terhadap parpol calon peserta Pemilu 2019 karena penelitian administrasi yang telah dilakukan KPU dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) adalah juga bentuk verifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam putusan MK. Apalagi, istilah verifikasi faktual tidak terdapat dalam UU Pemilu melainkan hanya ada dalam Peraturan KPU (PKPU).

Atas alasan itu pula Komisi II meminta dilakukan revisi atas PKPU tersebut. Dalam pandangan Komisi II, 16 parpol yang telah dinyatakan lolos penelitian administrasi sudah dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2019 agar mempermudah proses penetapan menjadi peserta Pemilu 2019.

Membaca cara pandang Komisi II, ini jelas bentuk pengingkaran terhadap maksud Putusan MK No 53/PUU-XV/2017. Sebab semangat dikabulkannya frasa "telah ditetapkan" dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) tentang "parpol yang telah lulus verifikasi tidak perlu diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai peserta pemilu" jelas dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

MK menilai pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti pemilu, perlakuan berbeda (unequal treatment) tidak dapat dibenarkan. Hal ini merupakan pertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1015 seconds (10.177#12.26)