Sisa 2 Tahun Kabinet Kerja Harus Terbebas dari Persepsi Negatif
Kamis, 11 Januari 2018 - 09:19 WIB
Sisa 2 Tahun Kabinet Kerja Harus Terbebas dari Persepsi Negatif
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik Kedai KOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Hendri Satrio menilai sedikit banyak pemanggilan menteri di Kabinet Kerja oleh penegak hukum akan mencoreng kabinet itu sendiri. Yang terbaru, Menkumham Yasonna Laoly kemarin dipanggil oleh KPK untuk menjadi saksi tersangka mega korupsi e-KTP Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sediharjo.
"Bersihkan menteri di Kabinet Kerja yang belepotan dengan kasus hukum," ujar dia dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Kamis (11/1/2018).
Hendri mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dapat bersikap tegas terhadap menterinya yang tidak fokus kerja karena tersandung kasus dugaan korupsi. Pasalnya sisa Kepemimpinan kabinet Jokowi tinggal dua tahun lagi, Kabinet Kerja harus terbebas dari persepsi negatif.
"Karena Kabinet Kerja yang menyisakan waktu dua tahun menteri-menteri yang bebas dari korupsi," tegas Hendri.
Hendri juga menjelaskan menteri-menteri yang tersandera kasus dugaan korupsi di KPK secara otomatis akan mencoreng citra bersih Presiden Jokowi. "Tentu kalau tersandera kasus korupsi akan merusak citra presiden. Sekarang ini orang tidak kapok-kapok dengan kasus korupsi, maka Jokowi harus tegas. Kalau tidak akan tercoreng namanya," imbuh dia.
Apalagi, kata Hendri, jika menteri tersebut sampai menyandang status tersangka di KPK. Jika demikian, Presiden Jokowi harus bertindak tegas terhadap para pembantunya yang terseret kasus korupsi.
"Sebaiknya Jokowi memecat, kalau tidak maka namanya akan jelek. Apalagi kalau sudah tersangka, langsung pecat saja, tidak perlu menunggu vonis," tegasnya.
Menurutnya, sikap tegas Jokowi terhadap menterinya yang tersandung kasus dugaan korupsi bisa berdampak pada elektabilitasnya di Pilpres 2019 nanti. "Itu menunjukkan presidennya bersih. Kalau tidak pecat, maka Jokowi dianggap melindungi koruptor. Karena ini menyangkut citra, kalau tidak tegas maka bisa jadi Jokowi tidak terpilih pada 2019," tegasnya.
"Bersihkan menteri di Kabinet Kerja yang belepotan dengan kasus hukum," ujar dia dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Kamis (11/1/2018).
Hendri mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dapat bersikap tegas terhadap menterinya yang tidak fokus kerja karena tersandung kasus dugaan korupsi. Pasalnya sisa Kepemimpinan kabinet Jokowi tinggal dua tahun lagi, Kabinet Kerja harus terbebas dari persepsi negatif.
"Karena Kabinet Kerja yang menyisakan waktu dua tahun menteri-menteri yang bebas dari korupsi," tegas Hendri.
Hendri juga menjelaskan menteri-menteri yang tersandera kasus dugaan korupsi di KPK secara otomatis akan mencoreng citra bersih Presiden Jokowi. "Tentu kalau tersandera kasus korupsi akan merusak citra presiden. Sekarang ini orang tidak kapok-kapok dengan kasus korupsi, maka Jokowi harus tegas. Kalau tidak akan tercoreng namanya," imbuh dia.
Apalagi, kata Hendri, jika menteri tersebut sampai menyandang status tersangka di KPK. Jika demikian, Presiden Jokowi harus bertindak tegas terhadap para pembantunya yang terseret kasus korupsi.
"Sebaiknya Jokowi memecat, kalau tidak maka namanya akan jelek. Apalagi kalau sudah tersangka, langsung pecat saja, tidak perlu menunggu vonis," tegasnya.
Menurutnya, sikap tegas Jokowi terhadap menterinya yang tersandung kasus dugaan korupsi bisa berdampak pada elektabilitasnya di Pilpres 2019 nanti. "Itu menunjukkan presidennya bersih. Kalau tidak pecat, maka Jokowi dianggap melindungi koruptor. Karena ini menyangkut citra, kalau tidak tegas maka bisa jadi Jokowi tidak terpilih pada 2019," tegasnya.
(kri)
