Lewat Catatan Akhir Tahun, Fadli Kritik Perlakuan terhadap Ahok

loading...
Lewat Catatan Akhir Tahun, Fadli Kritik Perlakuan terhadap Ahok
Lewat Catatan Akhir Tahun, Fadli Kritik Perlakuan terhadap Ahok
A+ A-
JAKARTA - Saat ini hukum dinilai semakin menjadi alat kekuasaan sehingga akhirnya gagal memenuhi tuntutan keadilan.

Padahal, Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut tercantum jelas pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. "Ingat, ini adalah pasal pertama konstitusi kita. Jadi, penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) disebut di bagian paling awal konstitusi, sesudah konstitusi kita menegaskan soal bentuk negara dan pentingnya kedaulatan rakyat," kata Fadli melalui Catatan Akhir Tahun 2017 Bidang Hukum yang diterima SINDOnews, Jumat (29/12/2017).

Hal itu dinilainya menunjukkan desain konstitusi tidak menghendaki Indonesia menjadi negara kekuasaan. Menuru dia, kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum.

“Sayangnya sepanjang 2017 saya memperhatikan negara kita justru makin bergerak ke arah negara kekuasaan. Pemerintah telah menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan, bukan instrumen menegakkan keadilan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Menurut dia, berbagai survei tentang kinerja pemerintahan Jokowi, misalnya selalu menempatkan hukum, selain ekonomi sebagai sumber utama ketidakpuasan masyarakat.

Pemerintah, kata dia, seharusnya menyadari keadilan hukum merupakan salah satu alat menciptakan stabilitas dan kohesi sosial.



Hal itu, sambung dia, menjadi sebab pemerintah tidak boleh melakukan politisasi hukum. Adanya standar ganda dalam bidang penegakan hukum bisa mengancam kohesi sosial dan melonggarkan tenun kebangsaan.

Namun, kata dia, batas api (fire line) itu telah banyak dilanggar oleh pemerintah sepanjang tahun ini. "Di satu sisi, kita melihat dengan jelas adanya pengistimewaan hukum yang luar biasa terhadap para sekutu pemerintah, dan di sisi lain ada upaya kriminalisasi terhadap lawan-lawan politik pemerintah,” tandasnya.

Fadli mencontohkan kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mulai dari sejak terdakwa, hingga menjadi terpidana, Ahok selalu mendapatkan pengistimewaan hukum.
halaman ke-1 dari 3
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top