Kebijakan Trump Soal Yerusalem Rusak Proses Damai Palestina-Israel
Kamis, 07 Desember 2017 - 17:45 WIB
Kebijakan Trump Soal Yerusalem Rusak Proses Damai Palestina-Israel
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengumumkan pengakuan AS terhadap kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mendapatkan kritik keras dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Sebagai koordinator peran diplomasi parlemen Indonesia, Fadli Zon menilai, kebijakan Trump ini provokatif dan merusak upaya perdamaian yang sedang berjalan antara Palestina-Israel.
"Kebijakan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ini sangat provokatif. Hal ini tak hanya akan merusak prospek perdamaian Palestina-Israel, namun juga memicu konflik baru di Timur Tengah," kata Fadli Zon, Kamis (7/12/2017).
Fadli Zon mengungkapkan, keputusan Trump memiliki landasan formal dalam Undang-Undang (UU) yang disetujui Kongres AS tahun 1995. Selain memang itu janji kampanyenya.
Namun katanya, sebagai negara yang berperan penting dalam perdamaian Israel-Palestina, Trump masih memiliki opsi lain, yaitu dengan menandatangani the waiver penundaan realokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Hal inilah yang dijalankan oleh Presiden AS sejak tahun 1995. Clinton, Obama, dan bahkan Bush yang sama-sama dari Partai Republik, mengambil opsi ini," ungkapnya.
Di sisi lain menurut Fadli Zon, pengumuman Trump ini jelas melanggar konsensus internasional tentang status kota Yerusalem. Konsensus internasional dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 Tahun 1947.
"Menganggap Yerusalem adalah wilayah yang harusnya berada di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum, politik yang terpisah. Sehingga, keputusan Trump ini jelas bertentangan," ucapnya.
"Trump harus memikirkan ulang kebijakannya ini. Hampir seluruh negara-negara besar, termasuk negara yang dekat dengan AS seperti Inggris, Perancis, dan Arab Saudi, meminta agar kebijakan tersebut dipikirkan ulang," tegasnya.
Sebagai koordinator peran diplomasi parlemen Indonesia, Fadli Zon menilai, kebijakan Trump ini provokatif dan merusak upaya perdamaian yang sedang berjalan antara Palestina-Israel.
"Kebijakan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ini sangat provokatif. Hal ini tak hanya akan merusak prospek perdamaian Palestina-Israel, namun juga memicu konflik baru di Timur Tengah," kata Fadli Zon, Kamis (7/12/2017).
Fadli Zon mengungkapkan, keputusan Trump memiliki landasan formal dalam Undang-Undang (UU) yang disetujui Kongres AS tahun 1995. Selain memang itu janji kampanyenya.
Namun katanya, sebagai negara yang berperan penting dalam perdamaian Israel-Palestina, Trump masih memiliki opsi lain, yaitu dengan menandatangani the waiver penundaan realokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Hal inilah yang dijalankan oleh Presiden AS sejak tahun 1995. Clinton, Obama, dan bahkan Bush yang sama-sama dari Partai Republik, mengambil opsi ini," ungkapnya.
Di sisi lain menurut Fadli Zon, pengumuman Trump ini jelas melanggar konsensus internasional tentang status kota Yerusalem. Konsensus internasional dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 Tahun 1947.
"Menganggap Yerusalem adalah wilayah yang harusnya berada di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum, politik yang terpisah. Sehingga, keputusan Trump ini jelas bertentangan," ucapnya.
"Trump harus memikirkan ulang kebijakannya ini. Hampir seluruh negara-negara besar, termasuk negara yang dekat dengan AS seperti Inggris, Perancis, dan Arab Saudi, meminta agar kebijakan tersebut dipikirkan ulang," tegasnya.
(maf)
