Pemerintah Fasilitasi KPU Hadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019
Selasa, 14 November 2017 - 20:34 WIB
Pemerintah Fasilitasi KPU Hadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memastikan keterpenuhan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 maupun pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menteri Sekretaris Negera (Mensesneg) Pratikno mengatakan, kebutuhan dua agenda tersebut harus sudah mulai dipastikan dari sekarang. Dan tugas pemerintah menurut dia untuk hadir memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan pemilu tersebut.
“Tugasnya pemerintah ini kan memfasilitasi tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu,” ujar Pratikno saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Menurut Pratikno, dari hasil pembicaraan dengan KPU dilaporkan beberapa hal yang masih menjadi persoalan penyelenggaraan dua kegiatan tersebut. Seperti anggaran maupun sosialisasi yang pemerintah bisa bantu untuk menyukseskannya.
“Selanjutnya infrastruktur gedung dan lain lain juga dibahas,” kata Pratikno.
Lebih lanjut, Pratikno berharap dukungan dari pemerintah dapat mengantisipasi hadirnya konflik dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu nanti. Pemerintah pun telah menyiapkan institusi keamanan untuk memastikan tidak adanya hambatan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi nanti.
“Sekali lagi pemerintah kan tugasnya untuk membackup dari sisi keamanan. Bagaimana mensejahterakan politik masyarakat, menjauhi beberapa yang (hal) kita kira berisiko, menjadi pemilu yang sukses sekaligus damai,” tambah Pratikno.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, permohonan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah agenda rutin KPU yang harus melaporkan perkembangan tahapan penyelenggaraan pilkada maupun pemilu kepada pemerintah. “Itu sesuai perinth UU saja, termasuk dengan DPR,” ujarnya.
Menurut Arief, pertemuan dengan Mensesneg menghasilkan satu kepastian bahwa pemerintah siap memfasilitasi kebutuhan KPU terutama yang menyangkut tentang kendala penyelenggaraan pilkada maupun pemilu. “Misalnya pembiayaan kampanye, kotak suara transparan, ya kami sampaikan prinsip KPU memilih yang efektif dan efisien, bagus dan murah,” tutur Arief.
Arief juga menerangkan kepada Mensesneg tentang target peningkatan jumlah pemilih pada Pemilu 2019 nanti. Dimana hal tersebut akan diupayakan dengan peningkatan sosialiasi kepada masyarakat berbasis keluarga.
“Maka dibutuhkan bukan hanya anggaran besar tapi juga tenaga pendukung di daerah. Dan pak menteri katakan siap bantu melalui kementerian mana yang cocok model dan strategi KPU,” pungkasnya.
Menteri Sekretaris Negera (Mensesneg) Pratikno mengatakan, kebutuhan dua agenda tersebut harus sudah mulai dipastikan dari sekarang. Dan tugas pemerintah menurut dia untuk hadir memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan pemilu tersebut.
“Tugasnya pemerintah ini kan memfasilitasi tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu,” ujar Pratikno saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Menurut Pratikno, dari hasil pembicaraan dengan KPU dilaporkan beberapa hal yang masih menjadi persoalan penyelenggaraan dua kegiatan tersebut. Seperti anggaran maupun sosialisasi yang pemerintah bisa bantu untuk menyukseskannya.
“Selanjutnya infrastruktur gedung dan lain lain juga dibahas,” kata Pratikno.
Lebih lanjut, Pratikno berharap dukungan dari pemerintah dapat mengantisipasi hadirnya konflik dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu nanti. Pemerintah pun telah menyiapkan institusi keamanan untuk memastikan tidak adanya hambatan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi nanti.
“Sekali lagi pemerintah kan tugasnya untuk membackup dari sisi keamanan. Bagaimana mensejahterakan politik masyarakat, menjauhi beberapa yang (hal) kita kira berisiko, menjadi pemilu yang sukses sekaligus damai,” tambah Pratikno.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, permohonan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah agenda rutin KPU yang harus melaporkan perkembangan tahapan penyelenggaraan pilkada maupun pemilu kepada pemerintah. “Itu sesuai perinth UU saja, termasuk dengan DPR,” ujarnya.
Menurut Arief, pertemuan dengan Mensesneg menghasilkan satu kepastian bahwa pemerintah siap memfasilitasi kebutuhan KPU terutama yang menyangkut tentang kendala penyelenggaraan pilkada maupun pemilu. “Misalnya pembiayaan kampanye, kotak suara transparan, ya kami sampaikan prinsip KPU memilih yang efektif dan efisien, bagus dan murah,” tutur Arief.
Arief juga menerangkan kepada Mensesneg tentang target peningkatan jumlah pemilih pada Pemilu 2019 nanti. Dimana hal tersebut akan diupayakan dengan peningkatan sosialiasi kepada masyarakat berbasis keluarga.
“Maka dibutuhkan bukan hanya anggaran besar tapi juga tenaga pendukung di daerah. Dan pak menteri katakan siap bantu melalui kementerian mana yang cocok model dan strategi KPU,” pungkasnya.
(kri)
