Presiden Jokowi Diberi Rekomendasi Penguatan Lembaga Penegak Hukum
Senin, 23 Oktober 2017 - 20:35 WIB
Presiden Jokowi Diberi Rekomendasi Penguatan Lembaga Penegak Hukum
A
A
A
JAKARTA - Isu korupsi menjadi pembahasan tersendiri dalam forum Rembuk Nasional 2017 bidang Rembuk Pengelolaan Polhukam dan Ketahanan Nasional. Maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia serta adanya upaya pelemahan lembaga pemberantas korupsi (KPK) oleh parlemen dinilai bisa menjadi ancaman.
Wakil Ketua Pokja bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan (Polhukam) Rembuk Nasional 2017, Tubagus (Tb) Hasanuddin mengatakan, perlu ada penguatan lembaga penegak hukum agar bahaya laten korupsi tidak merusak masa depan bangsa.
"Harus ada penguatan kelembagaan," ujar Hasanuddin di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).
Penguatan kelembagaan tersebut, kata Hasanuddin, menjadi salah satu rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rekomendasi lainnya untuk menangani korupsi yakni perlunya sinergi antara lembaga penegak hukum. Sinergi tersebut perlu diatur agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
"Sinergi positif dari lembaga penegak hukum agar tidak tumpang tindih aturan," kata Hasanuddin.
Wakil Ketua Pokja bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan (Polhukam) Rembuk Nasional 2017, Tubagus (Tb) Hasanuddin mengatakan, perlu ada penguatan lembaga penegak hukum agar bahaya laten korupsi tidak merusak masa depan bangsa.
"Harus ada penguatan kelembagaan," ujar Hasanuddin di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).
Penguatan kelembagaan tersebut, kata Hasanuddin, menjadi salah satu rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rekomendasi lainnya untuk menangani korupsi yakni perlunya sinergi antara lembaga penegak hukum. Sinergi tersebut perlu diatur agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
"Sinergi positif dari lembaga penegak hukum agar tidak tumpang tindih aturan," kata Hasanuddin.
(kri)
