Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Jokowi-JK di Mata PAN

Jum'at, 20 Oktober 2017 - 12:12 WIB
Kelebihan dan Kekurangan...
Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Jokowi-JK di Mata PAN
A A A
JAKARTA - Hari ini tepat tiga tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Banyak program telah dijalankan yang mendapat perhatian berbagai kalangan, salah satunya dari Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno.

Menurutnya, pemerintah Jokowi-JK telah bekerja dengan 'full speed' untuk membenahi permasalahan di Indonesia. “Pada dasarnya keberhasilan pemerintah yang paling menonjol dan terlihat secara kasat mata adalah pembangunan infrastruktur secara masif di seluruh Tanah Air. Pembangunan, jalan tol, bandara, pelabuhan dan lain-lain jelas terlihat fisiknya dan dirasakan dampak ekonominya secara instan,” ujar Eddy lewat rilis yang diterima SINDOnews, Jumat (20/10/2017).

Eddy menjelaskan, pembangunan infrastruktur transportasi darat seperti jalan tol dan pembangunan bandara di beberapa kota yang bisa dikatakan tidak terlalu besar tentu menjadi kabar gembira bagi dunia usaha. Sebab, biaya untuk distribusi barang tentu menjadi lebih murah dan efisien.

“Sontak ekonomi daerah yang dibangun atau dilalui pembangunan infrastruktur menjadi terbuka dan menggeliat karenanya. Atas pencapaian ini, patut kita ‘angkat topi’ kepada Pak Jokowi dan Pak JK,” kata dia.

Namun, lanjut Eddy, tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK bukan tanpa kekurangan, salah satunya masalah kesenjangan. Menurut Eddy, selama tiga tahun pemerintah belum bisa memberikan dampak signifikan terhadap masalah tersebut.

“Kesejahteraan masyarakat yang masih menyisakan gap yang lebar alias kesenjangan, daya beli yang merosot, masalah lapangan kerja yang sulit diakses dan merenggangnya toleransi serta kerukunan anak bangsa,” imbuhnya.

Sebagai kader PAN yang notabene mendukung pemerintah, Eddy pun meminta pemerintah untuk segera memberikan perhatian lebih terhadap masalah kesenjangan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Sejumlah ‘PR’ ini wajib menjadi fokus dan perhatian pemerintah saat ini, agar kelak dikenang sebagai pemerintah yang tidak saja sukses membangun infrastruktur, namun juga berhasil menyejahterakan dan mengayomi segenap anak negeri,” pungkasnya.
(kri)
Berita Terkait
Relawan Jokowi Jawa...
Relawan Jokowi Jawa Timur Deklarasi Dukung PAN
Beri Sambutan di HUT...
Beri Sambutan di HUT ke-22 PAN, Jokowi Bicara Soal Reformasi
Dihantam Covid, Kinerja...
Dihantam Covid, Kinerja Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Tak Maksimal
Deretan Gubernur dan...
Deretan Gubernur dan Menteri Hadiri Bimtek PAN di Bali
Jokowi: Saya Percaya...
Jokowi: Saya Percaya PAN Selalu Istiqomah Usung Obor Reformasi
BM PAN Bersama Buruh...
BM PAN Bersama Buruh Dampingi Riyan Hidayat Ambil Formulir Caketum
Berita Terkini
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Tiyo Eks Ketua BEM UGM...
Tiyo Eks Ketua BEM UGM Mengaku Ditawari Miliaran Rupiah dari Lembaga Berbintang, Ini Respons TNI
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved