Bulan Depan Bawaslu Launching Indeks Kerawanan Pemilu

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) menyampaikan hasil tindaklanjut pengawasan Pilkada serentak tahun 2017 dan rencana pengawasan Pilkada serentak tahun 2018.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu, Abhan Misbah mengatakan, evaluasi pilkada dan rencana pengawasan sudah diprogramkan lembaganya. Untuk pengawasan pilkada pihaknya terus berkoordinasi dengan Bawaslu daerah.

"Terkait NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) masih tersisa 10 kabupaten/kota yang saat ini belum ada pembahasan. Sisanya sudah dilakukan pembahasan tinggal menunggu," kata Abhan saat jumpa pers di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (21/9/2017).

Sementara itu, Anggota Bawaslu, M Afiffudin mengatakan, pengawasan juga dilakukan terhadap daerah-daerah yang dianggap berpotensi rawan kecurangan pilkada.

Menurutnya, Indeks kerawanan pemilu (IKP) menjadi produk dan orientasi pencegahan yang bakal dilakukan Bawaslu. Afif mengaku pihaknya saat ini tengah mengolah data di 171 daerah yang bakal menyelenggarakan pilkada serentak pada 2018 mendatang.

"Hal ini sudah berjalan, kira-kira satu bulan lagi akan launching daerah mana saja yang paling rawan dan ini menjadi early warning untuk melakukan pencegahan. Di Oktober akhir akan launching IKP 2018," ujar Afif.