72 Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 Provinsi Telah Dilantik
Rabu, 20 September 2017 - 12:39 WIB
72 Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 Provinsi Telah Dilantik
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melantik 72 anggota Bawaslu provinsi periode 2017-2022. Pelantikan dilakukan langsung Ketua Bawaslu Abhan beserta jajaran dan disaksikan oleh sejumlah tamu undangan seperti Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali, Komisioner KPU Viryan serta Ketua dan Anggota DKPP.
"Jadi pertama kami ucapkan selamat kepada kawan-kawan kami, Bawaslu provinsi di 25 provinsi yang terpilih," ujar Abhan di Crowne Hotel Jakarta Rabu (20/9/2017).
Abhan menjelaskan, proses seleksi anggota Bawaslu 2017-2022 dilakukan secara transparan dan melibatkan tim seleksi yang independen. Dia berharap, anggota Bawaslu terpilih bisa mengemban tugas pengawasan sebaiknya.
"Ini sudah melalui proses panjang dan transparan, sekitar 2 bulan (seleksi) ditambah fit and proper satu bulan, jadi total 3 bulan," kata Abhan.
Abhan juga mengingatkan, tugas pengawasan kedepan tidaklah semudah sebelumnya. Pelaksanaan pilkada serentak 2018 serta pemilu legislatif dan presiden yang dilakukan bersamaan menjadi tantangan penyelenggara untuk bekerja lebih maksimal.
"Karena tugas pengawasan sangat berat, 2018 ada pilkada serentak 171 daerah, kemudian pileg dan pilpres serentak yang pertama kali," tutur Abhan.
"Jadi pertama kami ucapkan selamat kepada kawan-kawan kami, Bawaslu provinsi di 25 provinsi yang terpilih," ujar Abhan di Crowne Hotel Jakarta Rabu (20/9/2017).
Abhan menjelaskan, proses seleksi anggota Bawaslu 2017-2022 dilakukan secara transparan dan melibatkan tim seleksi yang independen. Dia berharap, anggota Bawaslu terpilih bisa mengemban tugas pengawasan sebaiknya.
"Ini sudah melalui proses panjang dan transparan, sekitar 2 bulan (seleksi) ditambah fit and proper satu bulan, jadi total 3 bulan," kata Abhan.
Abhan juga mengingatkan, tugas pengawasan kedepan tidaklah semudah sebelumnya. Pelaksanaan pilkada serentak 2018 serta pemilu legislatif dan presiden yang dilakukan bersamaan menjadi tantangan penyelenggara untuk bekerja lebih maksimal.
"Karena tugas pengawasan sangat berat, 2018 ada pilkada serentak 171 daerah, kemudian pileg dan pilpres serentak yang pertama kali," tutur Abhan.
(maf)
