Mabes Polri: Pertemuan dengan Lukas Enembe Bahas Keamanan Papua
Jum'at, 15 September 2017 - 22:26 WIB
Mabes Polri: Pertemuan dengan Lukas Enembe Bahas Keamanan Papua
A
A
A
JAKARTA - Mabes Polri membenarkan adanya pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpao yang fotonya tersebar luas ke publik, Kamis (14/9/2017). Foto itu memicu kontroversi karena saat ini penyidik Bareskrim Mabes Polri tengah memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi APBD 2013-2016.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Rikwanto mengungkapkan pertemuan tersebut hanya membahas aspek keamanan wilayah Papua menjelang penyelenggaran Pilkada 2018 mendatang. Ia menegaskan pertemuan tersebut tidak membahas dukungan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 serta penandatanganan 16 poin komitmen dengan Lukas Enembe selaku Gubenur Papua.
"Jadi pertemuan itu terkait diselenggarakan Pilkada serentak pada 2018, Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsolidasi terutama menyangkut dengan aspek keamanan," kata Rikwanto kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (15/9/2017).
Dia menjelaskan, berdasarkan catatan ada beberapa konflik horizontal yang terjadi di Papua akibat dampak dari Pilkada 2017 seperti di Lany Jaya, Intan Jaya dan Puncak Jaya. "Pertemuan antara Kapolri, Kapala BIN, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Irjen Paulus Waterpauw, selaku putra daerah Papua adalah untuk mencari solusi terkait pencegahan, penanganan dan antisipasi konflik horizontal," terangnya. (Baca juga: Bertemu Kepala BIN, Gubernur Papua Berdiskusi Menjaga Persatuan )
Sebelumnya, beredar informasi adanya pertemuan pejabat tersebut di kediaman Kepala Bidang Budi Gunawan, di Jakarta Selatan. Bahkan foto-foto pertemuan mereka sudah beredar luas. Kabarnya, selain membahas keamanan Papua juga ada agenda lebih jauh dari itu.
Mulai dari kesetiaan pada NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sampai pada komitmen “mengamankan" Presiden Jokowi dan PDIP pada Pemilu 2019. Juga rencana memasangkan Lukas Enembe dengan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua 2018. Termasuk menghentikan semua proses hukum yang sedang terjadi atas Lukas Enembe.
Rikwanto menegaskan bahwa informasi itu tidak benar (hoax). "Jadi tidak benar kabar itu," tegasnya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Rikwanto mengungkapkan pertemuan tersebut hanya membahas aspek keamanan wilayah Papua menjelang penyelenggaran Pilkada 2018 mendatang. Ia menegaskan pertemuan tersebut tidak membahas dukungan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 serta penandatanganan 16 poin komitmen dengan Lukas Enembe selaku Gubenur Papua.
"Jadi pertemuan itu terkait diselenggarakan Pilkada serentak pada 2018, Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsolidasi terutama menyangkut dengan aspek keamanan," kata Rikwanto kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (15/9/2017).
Dia menjelaskan, berdasarkan catatan ada beberapa konflik horizontal yang terjadi di Papua akibat dampak dari Pilkada 2017 seperti di Lany Jaya, Intan Jaya dan Puncak Jaya. "Pertemuan antara Kapolri, Kapala BIN, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Irjen Paulus Waterpauw, selaku putra daerah Papua adalah untuk mencari solusi terkait pencegahan, penanganan dan antisipasi konflik horizontal," terangnya. (Baca juga: Bertemu Kepala BIN, Gubernur Papua Berdiskusi Menjaga Persatuan )
Sebelumnya, beredar informasi adanya pertemuan pejabat tersebut di kediaman Kepala Bidang Budi Gunawan, di Jakarta Selatan. Bahkan foto-foto pertemuan mereka sudah beredar luas. Kabarnya, selain membahas keamanan Papua juga ada agenda lebih jauh dari itu.
Mulai dari kesetiaan pada NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sampai pada komitmen “mengamankan" Presiden Jokowi dan PDIP pada Pemilu 2019. Juga rencana memasangkan Lukas Enembe dengan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua 2018. Termasuk menghentikan semua proses hukum yang sedang terjadi atas Lukas Enembe.
Rikwanto menegaskan bahwa informasi itu tidak benar (hoax). "Jadi tidak benar kabar itu," tegasnya.
(poe)
