Respons Ketua MPR Terkait Pejabat Daerah Marak Ditangkap KPK
Jum'at, 15 September 2017 - 15:23 WIB
Respons Ketua MPR Terkait Pejabat Daerah Marak Ditangkap KPK
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) belakangan ini. Di antaranya, Bupati Batubara, Sumatera Utara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Batubara Helman Heldady, serta Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali.
Ketua MPR Zulkifli Hasan pun menanggapi peristiwa tersebut. "Inalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Banyaknya sejumlah kepala daerah korupsi ini, Zulkifli yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan kembali, bahwa mengelola Pemerintahan harus sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.
"Jadi pejabat DPR, jadi bupati, itu bukan jalan mencari kaya, bukan jalan mencari proyek, bukan jalan untuk mencari harta," ucap Zulkifli.
Menurutnya, setiap pejabat harus taat kepada konstitusi sebagaimana dalam sumpahnya. "Karena tugasnya hanya satu, melayani rakyat dan melayani negara sesuai dengan Undang-undang," ujar mantan Menteri Kehutanan (Menhut) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Dirinya pun menilai, Pemerintah pusat perlu menaikkan gaji para pejabat daerah. Karena diakuinya, korupsi atau suap terjadi karena gaji yang tak sebanding dengan uang yang dikeluarkan ketika kampanye.
"Apabila tidak ada aturan (menaikkan gaji) korupsi tidak akan bisa hilang," pungkasnya.
Ketua MPR Zulkifli Hasan pun menanggapi peristiwa tersebut. "Inalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Banyaknya sejumlah kepala daerah korupsi ini, Zulkifli yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan kembali, bahwa mengelola Pemerintahan harus sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.
"Jadi pejabat DPR, jadi bupati, itu bukan jalan mencari kaya, bukan jalan mencari proyek, bukan jalan untuk mencari harta," ucap Zulkifli.
Menurutnya, setiap pejabat harus taat kepada konstitusi sebagaimana dalam sumpahnya. "Karena tugasnya hanya satu, melayani rakyat dan melayani negara sesuai dengan Undang-undang," ujar mantan Menteri Kehutanan (Menhut) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Dirinya pun menilai, Pemerintah pusat perlu menaikkan gaji para pejabat daerah. Karena diakuinya, korupsi atau suap terjadi karena gaji yang tak sebanding dengan uang yang dikeluarkan ketika kampanye.
"Apabila tidak ada aturan (menaikkan gaji) korupsi tidak akan bisa hilang," pungkasnya.
(maf)
