Pengamat Nilai Surat Pimpinan DPR ke KPK Adalah Hal Biasa
Kamis, 14 September 2017 - 08:09 WIB
Pengamat Nilai Surat Pimpinan DPR ke KPK Adalah Hal Biasa
A
A
A
JAKARTA - Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis menilai, surat pimpinan DPR yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pemeriksaan Setya Novanto (Setnov), hingga praperadilan selesai sebagai hal yang biasa.
Margarito mengatakan, sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu, KPK belum pernah memeriksa Setnov. Sementara itu, pemeriksaan langsung dijadwalkan saat ketua DPR tersebut mengajukan gugatan praperadilan.
"Novanto sudah lama ditetapkan jadi tersangka tapi tidak diperiksa-periksa. Ini dia (Novanto) ajukan praperadilan, KPK percepat pemeriksaan," kata Margarito saat dihubungi, Rabu (13/9/2017).
(Baca juga: Disurati DPR Soal Setya Novanto, KPK Merasa Tak Diintervensi)
Dalam suratnya, pimpinan DPR menjadikan kasus Budi Gunawan sebagai acuan. Kala itu, KPK menghentikan seluruh proses hukum saat praperadilan diajukan Budi. Sementara pada kasus Setnov, KPK justru bersikeras akan melakukan pemeriksaan saat praperadilan diajukan.
Margarito menilai, ada perbedaan perlakuan KPK dalam menangani kasus Budi dan Setnov. Perbedaan tersebut dinilai Margarito mencedarai asas keadilan.
"Atas dasar itu teman-teman DPR berpendapat bahwa tidak ada urgensinya pemeriksaan ini. Tunda saja dulu, kalau teman-teman di DPR seperti itu, saya bisa memahami," kata Margarito.
Margarito mengatakan, sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu, KPK belum pernah memeriksa Setnov. Sementara itu, pemeriksaan langsung dijadwalkan saat ketua DPR tersebut mengajukan gugatan praperadilan.
"Novanto sudah lama ditetapkan jadi tersangka tapi tidak diperiksa-periksa. Ini dia (Novanto) ajukan praperadilan, KPK percepat pemeriksaan," kata Margarito saat dihubungi, Rabu (13/9/2017).
(Baca juga: Disurati DPR Soal Setya Novanto, KPK Merasa Tak Diintervensi)
Dalam suratnya, pimpinan DPR menjadikan kasus Budi Gunawan sebagai acuan. Kala itu, KPK menghentikan seluruh proses hukum saat praperadilan diajukan Budi. Sementara pada kasus Setnov, KPK justru bersikeras akan melakukan pemeriksaan saat praperadilan diajukan.
Margarito menilai, ada perbedaan perlakuan KPK dalam menangani kasus Budi dan Setnov. Perbedaan tersebut dinilai Margarito mencedarai asas keadilan.
"Atas dasar itu teman-teman DPR berpendapat bahwa tidak ada urgensinya pemeriksaan ini. Tunda saja dulu, kalau teman-teman di DPR seperti itu, saya bisa memahami," kata Margarito.
(maf)
