Pekan Depan Partai Politik Mulai Lengkapi Sipol
Rabu, 06 September 2017 - 20:30 WIB
Pekan Depan Partai Politik Mulai Lengkapi Sipol
A
A
A
JAKARTA - Pekan depan partai politik (parpol) calon peserta pemilihan umum (pemilu) 2019 mulai diwajibkan mengisi daftar kepengurusan dan keanggotannya, dalam sistem informasi partai politik (sipol).
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan, meski pendaftaran parpol baru dilakukan pada 3 Oktober 2017, namun pengisian sipol perlu dilakukan lebih awal.
Terpenuhinya pengisian sipol menurut Hasyim, akan terlihat ketika parpol datang ke KPU untuk mendaftar. "Nanti bisa tahu apakah sudah input data apa belum," ujar Hasyim saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Hasyim memastikan, kewajiban pengisian sipol berlaku untuk semua parpol atau yang telah berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Jumlahnya menurut dia mencapai 73 parpol.
"Apakah mereka semua mau daftar peserta pemilu apa tidak, kalau mau ya harus didahului input data,” kata Hasyim.
Dari 73 parpol berbadan hukum, terbagi dalam partai peserta pemilu 2014 serta partai baru dan yang tidak lolos parlemen. Berdasarkan UU 7/2017, hanya partai peserta pemilu 2014 yang hanya cukup menjalani verifikasi administasi.
Sementara sambung Hasyim, parpol baru diwajibkan menjalani verifikasi hingga faktual. "Tapi kalau partai lama ada yang kurang dan belum lengkap, kita minta untuk melengkapi," tambah Hasyim.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan, meski pendaftaran parpol baru dilakukan pada 3 Oktober 2017, namun pengisian sipol perlu dilakukan lebih awal.
Terpenuhinya pengisian sipol menurut Hasyim, akan terlihat ketika parpol datang ke KPU untuk mendaftar. "Nanti bisa tahu apakah sudah input data apa belum," ujar Hasyim saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Hasyim memastikan, kewajiban pengisian sipol berlaku untuk semua parpol atau yang telah berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Jumlahnya menurut dia mencapai 73 parpol.
"Apakah mereka semua mau daftar peserta pemilu apa tidak, kalau mau ya harus didahului input data,” kata Hasyim.
Dari 73 parpol berbadan hukum, terbagi dalam partai peserta pemilu 2014 serta partai baru dan yang tidak lolos parlemen. Berdasarkan UU 7/2017, hanya partai peserta pemilu 2014 yang hanya cukup menjalani verifikasi administasi.
Sementara sambung Hasyim, parpol baru diwajibkan menjalani verifikasi hingga faktual. "Tapi kalau partai lama ada yang kurang dan belum lengkap, kita minta untuk melengkapi," tambah Hasyim.
(maf)
