Tolak Gedung Baru, PPP Minta DPR Empati Kondisi Masyarakat
Rabu, 16 Agustus 2017 - 14:58 WIB
Tolak Gedung Baru, PPP Minta DPR Empati Kondisi Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Penolakan terhadap rencana pembangunan gedung baru dan apartemen bagi anggota DPR di Senayan, Jakarta, terus bergulir.
Setelah Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera, kali ini Partai Persatuan Pembangunan menunjukkan sikap penolakan. (Baca juga: Tolak Pembangunan Apartemen, Gerindra: DPR Harus Lebih Produktif )
Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Romi) mengatakan, alasan pembangunan gedung baru dan apartemen tidak masuk akal.
"Jangan terlalu banyak minta fasilitas tapi tak sejalan dengan kinerja. PPP tak setuju jika usulan pembangunan gedung dan apartemen karena ada penambahan anggota DPR yang jumlahnya sangat kecil," kata politikus yang biasa disapa Romi itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2017).
Menurut Romi, keinginan untuk membangun gedung baru dan apartemen bertentangan dengan kehendak masyarakat yang sedang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Romi pun meminta para anggota Dewan untuk berempati kepada rakyat daripada meminta fasilitas.
"Tentunya DPR tidak dalam posisi menambahi defisit fiskal kita dengan infrastruktur yang tak diperlukan," ucap Romi.
Setelah Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera, kali ini Partai Persatuan Pembangunan menunjukkan sikap penolakan. (Baca juga: Tolak Pembangunan Apartemen, Gerindra: DPR Harus Lebih Produktif )
Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Romi) mengatakan, alasan pembangunan gedung baru dan apartemen tidak masuk akal.
"Jangan terlalu banyak minta fasilitas tapi tak sejalan dengan kinerja. PPP tak setuju jika usulan pembangunan gedung dan apartemen karena ada penambahan anggota DPR yang jumlahnya sangat kecil," kata politikus yang biasa disapa Romi itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2017).
Menurut Romi, keinginan untuk membangun gedung baru dan apartemen bertentangan dengan kehendak masyarakat yang sedang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Romi pun meminta para anggota Dewan untuk berempati kepada rakyat daripada meminta fasilitas.
"Tentunya DPR tidak dalam posisi menambahi defisit fiskal kita dengan infrastruktur yang tak diperlukan," ucap Romi.
(dam)
