Indonesia Bisa Jadi Macan Asean Lagi

JAKARTA - Indonesia bisa berperan sebagai bridge builder untuk mempererat Asean. Kompleksitas ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) kawasan yang muncul dalam satu dasawarsa ini harus menjadi perhatian bersama Asean.

Contoh, naiknya eskalasi ancaman terkait Laut China Selatan yang melibatkan pertentangan diametral antara negara-negara Asean harus dicarikan solusi. Harapannya, semangat persatuan Asean tidak terkikis.

"Juga semakin maraknya ISIS masuk wilayah Asean utamanya di Filipina juga harus ada konklusi yang mapan dan mengikat sehingga pemberantasan ISIS dapat dikerjakan secara holistik," ujar pengamat intelijen Nuning Kertopati dalam siaran persnya yang diterima SINDOnews, Sabtu (5/8/2017).

Menurutnya Indonesia bisa menjadi Macan Asean lagi, mengingat wilayah Indonesia terluas. Syaratnya, kata dia politik luar negeri Indonesia secara konsisten berperan menghidupkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk menjaga keamanan kawasan secara integratif baik perairan maupun regional Asean.

"Sangat penting diadakan forum-forum ilmiah dilakukan antar negara Asean untuk menjaga kohesivitas 10 negara Asean.Kita harus terus menguatkan kerja sama menghadapi tantangan keamanan global yang menyangkut ihwal kontra-terorisme dan deradikalisasi," ucapnya. (Baca: Kapal Selam Mini Efektif Jaga Perairan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia)

Dia menambahkan, dalam hal pemberantasan terorisme, Indonesia menekankan tiga hal pokok. Dia menyebutkan, penguatan kerja sama kontra-terorisme, penguatan kemampuan unit antiteror dan counter cyber terorism, serta pengarusutamaan pendekatan soft power melalui pendidikan, peningkatan peran perempuan, civil society serta organisasi kemasyarakatan dan agama.

"Untuk isu penanggulangan terorisme dalam perspektif teori gerakan sosial, fenomena terorisme tidak bisa dipandang hanya sebatas persoalan ideologis semata, tetapi juga persoalan ketidakseimbangan sosiologis. Ketidakseimbangan semacam ini mewujud dalam bentuk deprivasi sosial, kesenjangan ekonomi, dan represi politik," katanya.