Golkar Singgung Posisi PAN Saat Pembahasan UU Pemilu
Senin, 24 Juli 2017 - 14:00 WIB
Golkar Singgung Posisi PAN Saat Pembahasan UU Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang berseberangan dengan Pemerintah dalam Undang-Undang (UU) tentang Penyelenggaraan Pemilu juga disinggung elite Partai Golkar.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Golkar Dave Akbarshah Fikarno alias Dave Laksono, yang namanya koalisi pendukung pemerintah harus solid dalam membela semua kepentingan dan kebijakan pemerintah.
"Kecuali kebijakannya menindas rakyat. Ini kan tidak," kata Dave di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).
Dia berpendapat, seharusnya ada ketegasan sikap dari masing-masing partai. "Kalau memang tak mau membela lagi ya mungkin sudah waktunya untuk berpikir di mana posisinya. Saya tak katakan untuk keluar atau tidak, tapi waktunya berpikir maunya posisinya di mana," ujar anggota komisi I DPR ini.
(Baca juga: Revisi UU Pemilu Alot, Gerindra-Demokrat-PKS-PAN Walk Out)
Karena kata Dave, masih banyak agenda Pemerintah ke depan yang membutuhkan dukungan koalisi partai politik (parpol) pendukung. Namun Dave mengaku tak ingin ada anggota koalisi yang hilang.
Dave justru menginginkan agar ada penambahan anggota koalisi pendukung pemerintah. "Tapi kalau sudah di dalam tapi masih bersikap di luar kebijakan Pemerintah, ya berarti bukan dalam koalisi," ujar legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat VIII ini.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Golkar Dave Akbarshah Fikarno alias Dave Laksono, yang namanya koalisi pendukung pemerintah harus solid dalam membela semua kepentingan dan kebijakan pemerintah.
"Kecuali kebijakannya menindas rakyat. Ini kan tidak," kata Dave di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).
Dia berpendapat, seharusnya ada ketegasan sikap dari masing-masing partai. "Kalau memang tak mau membela lagi ya mungkin sudah waktunya untuk berpikir di mana posisinya. Saya tak katakan untuk keluar atau tidak, tapi waktunya berpikir maunya posisinya di mana," ujar anggota komisi I DPR ini.
(Baca juga: Revisi UU Pemilu Alot, Gerindra-Demokrat-PKS-PAN Walk Out)
Karena kata Dave, masih banyak agenda Pemerintah ke depan yang membutuhkan dukungan koalisi partai politik (parpol) pendukung. Namun Dave mengaku tak ingin ada anggota koalisi yang hilang.
Dave justru menginginkan agar ada penambahan anggota koalisi pendukung pemerintah. "Tapi kalau sudah di dalam tapi masih bersikap di luar kebijakan Pemerintah, ya berarti bukan dalam koalisi," ujar legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat VIII ini.
(maf)
