Fraksi PKS Juga Tetap Ingin Presidential Threshold Dihapus

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menginginkan Presidential Threshold dihapuskan atau 0%. Sebab, hal itu sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pileg dan Pilpres digelar serentak mulai tahun 2019 mendatang.

"Kami memilih opsi untuk nol persen sekarang ini dan kami melihat itu sesuai dengan prinsip apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS‎ Hidayat Nur Wahid (HNW) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Selain itu, kata dia, penghapusan Presidential Threshold juga untuk menghadirkan demokrasi yang berkualitas. Kemudian, untuk m‎enghadirkan calon-calon presiden yang lebih berkualitas.

"Tentu saja ini akan kita bahas secara terbuka dan akan kita lihat mudah-mudahan hari ini bisa diputuskan," tutur mantan ketua MPR ini.

Dikatakannya, Fraksi PKS pun siap voting untuk memutuskan lima isu krusial dalam RUU Pemilu itu. "Ya nanti kita lihat tapi secara prinsip ada komunikasi dengan pihak-pihak ya antara yang mendukung nol persen kan PKS, Gerindra, Demokrat," kata anggota Komisi I DPR ini.

Dia juga mendengar bahwa Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) bisa mendukung Presidential Threshold 0%. "Kita lihat bagaimana dengan fraksi lain," pungkasnya.