Soal Revisi UU Pemilu, Pemerintah Dinilai Tak Fair
Selasa, 11 Juli 2017 - 11:48 WIB
Soal Revisi UU Pemilu, Pemerintah Dinilai Tak Fair
A
A
A
JAKARTA - Tawaran pemerintah agar pelaksanaan pemilu mengacu undang-undang lama jika pembahasan lima isu krusial dalam revisi Undang-undang Pemilu masih buntu, dinilai sebagai sesuatu yang tidak adil.
Seperti diketahui, ada lima isu krusial yang masih tersisa dalam pembahasan revisi revisi UU Pemilu, yakni syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold), syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), metode konversi suara menjadi kursi, alokasi kursi ke daerah pemilihan dan sistem pemilu.
"Saya kira itu tindakan yang tidak fair dari pemerintah," kata Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/5/2017). (Baca juga: Yusril: Presidential Threshold Lahirkan Presiden Inkonstitusional )
Menurut dia, sikap pemerintah yang menawarkan kembali kepada UU lama bukan langkah demokratis. "Perlu dicatat juga keterlambatan (penyelesaian revisi UU Pemilu) karena faktor pemerintah, karena pemerintah mau ngotot dengan sendiri gitu," ujar wakil ketua MPR ini.
Hidayat mengatakan, seharusnya semua pihak saling berdialog untuk menemui titik tengah, terutama mengenai isu presidential threshold.
"Sebaiknya pemerintah tidak mengembangkan budaya saling mengancam karena itu tidak demokratis dan tidak reformis. Itu mengembalikan pada ingatan Orde baru," katanya.
Kemudian, menurut dia, UU lama tidak mungkin digunakan pada Pemilu 2019 mendatang karena kondisi sudah sangat berubah.
"Tidak mungkin UU lama dipakai untuk sekarang, dahulu belum ada provinsi Kalimantan Utara sekarang ada apa mau diabaikan? Itu melanggar konstitusi. Jadi menurut saya enggak mungkin," ungkapnya.
Seperti diketahui, ada lima isu krusial yang masih tersisa dalam pembahasan revisi revisi UU Pemilu, yakni syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold), syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), metode konversi suara menjadi kursi, alokasi kursi ke daerah pemilihan dan sistem pemilu.
"Saya kira itu tindakan yang tidak fair dari pemerintah," kata Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/5/2017). (Baca juga: Yusril: Presidential Threshold Lahirkan Presiden Inkonstitusional )
Menurut dia, sikap pemerintah yang menawarkan kembali kepada UU lama bukan langkah demokratis. "Perlu dicatat juga keterlambatan (penyelesaian revisi UU Pemilu) karena faktor pemerintah, karena pemerintah mau ngotot dengan sendiri gitu," ujar wakil ketua MPR ini.
Hidayat mengatakan, seharusnya semua pihak saling berdialog untuk menemui titik tengah, terutama mengenai isu presidential threshold.
"Sebaiknya pemerintah tidak mengembangkan budaya saling mengancam karena itu tidak demokratis dan tidak reformis. Itu mengembalikan pada ingatan Orde baru," katanya.
Kemudian, menurut dia, UU lama tidak mungkin digunakan pada Pemilu 2019 mendatang karena kondisi sudah sangat berubah.
"Tidak mungkin UU lama dipakai untuk sekarang, dahulu belum ada provinsi Kalimantan Utara sekarang ada apa mau diabaikan? Itu melanggar konstitusi. Jadi menurut saya enggak mungkin," ungkapnya.
(dam)
