Mabes Polri Ambil Alih Rekrutmen Taruna Akpol Polda Jabar
Senin, 03 Juli 2017 - 21:50 WIB
Mabes Polri Ambil Alih Rekrutmen Taruna Akpol Polda Jabar
A
A
A
JAKARTA - Mabes Polri mengambil alih proses rekrutmen calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang dilakukan Polda Jabar.
Kebijakan ini diambil menyikapi protes para orangtua calon taruna terhadap keputusan Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan mengenai kuota putra daerah dan nonputra daerah.
"Sambil tim evaluasi berjalan, rekrutmen calon taruna Akpol Polda Jabar diambil alih Mabes," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto, Senin (3/7/2017).
Sebelumnya beredar video ricuh penerimaan anggot Polri di Polda Jabar. Sejumlah orangtua melayangkan protes terutama terkait kebijakan Kapolda Jabar yang tertuang dalam keputusan Nomor Kep/702/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017.
Dalam keputusan tersebut diatur pedoman penerapan presentase kelulusan tingkat panitia daerah bagi putra putri daerah dalam seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, bintara, tamtama) TA 2017.
Dalam keputusan tersebut hasil kekelusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang non putra daerah. Namun setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang nonputra daerah yang diterima.
Menurut Setyo, penerimaan calon Taruna Akpol tidak mengkhususkan atau membeda bedakan kesukuan. Kecuali, kata dia, penerimaan calon Bintara ada pengkhususan putra daerah.
"Akpol dengan Bintara itu berbeda. Kalau Bintara bisa disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing sehingga bisa merekrut putra daerah. Kalau Akpol tidak, dia harus bersedia ditempatkan dimana saja," ucapnya. (Baca juga: Ricuh Seleksi Calon Taruna Akpol, Kapolda Sebut Penilaian Sudah Obyektif )
Dia mengakui saat ini tim masih melakukan evaluasi atas persoalan ini. "Tim masih melakukan evaluasi, yang jelas kalau nanti terbukti ada pelanggaran, pasti ada sangsinya," ucapnya.
Sebelumnya, Asisten SDM Kapolri Inspektur Jenderal Polisi Arief Sulistyanto menegaskan Polri tidak pernah mendikotomi soal rekrutmen calon taruna Akpol seperti yang dilakukan Polda Jabar. Polri kata dia, hanya menerapkan kebijakan local boy for local police dan itu hanya level bintara," ujarnya.
Kebijakan ini diambil menyikapi protes para orangtua calon taruna terhadap keputusan Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan mengenai kuota putra daerah dan nonputra daerah.
"Sambil tim evaluasi berjalan, rekrutmen calon taruna Akpol Polda Jabar diambil alih Mabes," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto, Senin (3/7/2017).
Sebelumnya beredar video ricuh penerimaan anggot Polri di Polda Jabar. Sejumlah orangtua melayangkan protes terutama terkait kebijakan Kapolda Jabar yang tertuang dalam keputusan Nomor Kep/702/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017.
Dalam keputusan tersebut diatur pedoman penerapan presentase kelulusan tingkat panitia daerah bagi putra putri daerah dalam seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, bintara, tamtama) TA 2017.
Dalam keputusan tersebut hasil kekelusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang non putra daerah. Namun setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang nonputra daerah yang diterima.
Menurut Setyo, penerimaan calon Taruna Akpol tidak mengkhususkan atau membeda bedakan kesukuan. Kecuali, kata dia, penerimaan calon Bintara ada pengkhususan putra daerah.
"Akpol dengan Bintara itu berbeda. Kalau Bintara bisa disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing sehingga bisa merekrut putra daerah. Kalau Akpol tidak, dia harus bersedia ditempatkan dimana saja," ucapnya. (Baca juga: Ricuh Seleksi Calon Taruna Akpol, Kapolda Sebut Penilaian Sudah Obyektif )
Dia mengakui saat ini tim masih melakukan evaluasi atas persoalan ini. "Tim masih melakukan evaluasi, yang jelas kalau nanti terbukti ada pelanggaran, pasti ada sangsinya," ucapnya.
Sebelumnya, Asisten SDM Kapolri Inspektur Jenderal Polisi Arief Sulistyanto menegaskan Polri tidak pernah mendikotomi soal rekrutmen calon taruna Akpol seperti yang dilakukan Polda Jabar. Polri kata dia, hanya menerapkan kebijakan local boy for local police dan itu hanya level bintara," ujarnya.
(dam)
