Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Mabes Polri: Kasus SMS HT Baru Sebatas Penyelidikan
Mabes Polri: Kasus SMS HT Baru Sebatas Penyelidikan
A
A
A
JAKARTA - Kasus pesan pendek (SMS) Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) yang dilaporkan Kasubdit Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Yulianto baru sebatas penyelidikan. Dalam kasus ini, HT masih berstatus saksi terlapor.
"Dalam proses penyelidikan ini, penyidik mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang saat ini sudah memeriksa 13 orang saksi, termasuk di dalamnya ahli untuk kita ambil keterangan," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, Jumat (16/6/2017).
Martinus menjelaskan, polisi masih melakukan penyelidikan guna menentukan apakah kasus ini dapat naik ke tingkat penyidikan atau tidak.
"Jadi, sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan yang akan kita gelar secara internal. (Agar) kita bisa menentukan apakah ini akan kita naikkan ke proses penyidikan atau tidak," ujarnya. (Baca juga: Pakar Hukum Al-Azhar: Tak Cukup Barang Bukti, Kasus SMS HT Bisa Dihentikan )
Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu memaparkan penyidik berencana menggelar perkara kasus SMS ke jaksa Yulianto pada Minggu, 25 Juni 2017. "Saat ini kita masih dalam proses penyelidikan, minggu depan kita akan gelar, kita akan tentukan apakah ini bisa naik ke penyidikan atau tidak," terangnya.
Sebelumnya, praktisi hukum Tony Akbar Hasibuan menilai SMS HT itu bukanlah suatu ancaman. Bahkan ia berpendapat aduan Yulianto ke Bareskrim akan mandek. Sebab, tidak terpenuhi unsur delik yang dituduhkan.
"Jadi untuk menjerat perbuatan orang itu masuk sebagai perbuatan pidana, itu ya harus terbukti unsur delik dalam pasal yang dituduhkan. Nah salah satu unsur dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE itu kan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi," ucap praktisi hukum jebolan Universitas Indonesia tersebut.
Namun unsur menakut-nakuti ini tidak terpenuhi. "Nah karena tidak terpenuhinya salah satu unsur itu maka tidak layak perkara itu dilanjutin," tambahnya.
Pengamat Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda juga mengatakan, seharusnya isi pesan SMS tersebut tak perlu dipolisikan sebab tak mengandung unsur ancaman. "SMS itu kan cuma curhatan," kata Chairul beberapa waktu lalu.
"Dalam proses penyelidikan ini, penyidik mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang saat ini sudah memeriksa 13 orang saksi, termasuk di dalamnya ahli untuk kita ambil keterangan," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, Jumat (16/6/2017).
Martinus menjelaskan, polisi masih melakukan penyelidikan guna menentukan apakah kasus ini dapat naik ke tingkat penyidikan atau tidak.
"Jadi, sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan yang akan kita gelar secara internal. (Agar) kita bisa menentukan apakah ini akan kita naikkan ke proses penyidikan atau tidak," ujarnya. (Baca juga: Pakar Hukum Al-Azhar: Tak Cukup Barang Bukti, Kasus SMS HT Bisa Dihentikan )
Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu memaparkan penyidik berencana menggelar perkara kasus SMS ke jaksa Yulianto pada Minggu, 25 Juni 2017. "Saat ini kita masih dalam proses penyelidikan, minggu depan kita akan gelar, kita akan tentukan apakah ini bisa naik ke penyidikan atau tidak," terangnya.
Sebelumnya, praktisi hukum Tony Akbar Hasibuan menilai SMS HT itu bukanlah suatu ancaman. Bahkan ia berpendapat aduan Yulianto ke Bareskrim akan mandek. Sebab, tidak terpenuhi unsur delik yang dituduhkan.
"Jadi untuk menjerat perbuatan orang itu masuk sebagai perbuatan pidana, itu ya harus terbukti unsur delik dalam pasal yang dituduhkan. Nah salah satu unsur dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE itu kan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi," ucap praktisi hukum jebolan Universitas Indonesia tersebut.
Namun unsur menakut-nakuti ini tidak terpenuhi. "Nah karena tidak terpenuhinya salah satu unsur itu maka tidak layak perkara itu dilanjutin," tambahnya.
Pengamat Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda juga mengatakan, seharusnya isi pesan SMS tersebut tak perlu dipolisikan sebab tak mengandung unsur ancaman. "SMS itu kan cuma curhatan," kata Chairul beberapa waktu lalu.
(poe)
Explore More
