Pertahankan M Prasetyo, Kinerja Hukum Jokowi Terus Terdegradasi
Sabtu, 10 Juni 2017 - 10:27 WIB
Pertahankan M Prasetyo, Kinerja Hukum Jokowi Terus Terdegradasi
A
A
A
JAKARTA - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum Jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menjadi catatan bahwa kejaksaan tidak pernah berubah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, selama ini reformasi ditubuh kejaksaan tidak pernah dilakukan. Sehingga, stigma jaksa sebagai pedagang hukum masih melekat di benak publik.
"OTT kemarin membuktikan bahwa perdagangan hukum masih dilakukan," ujar Dahnil kepada SINDOnews, Sabtu (10/6/2017).
Menurutnya, stigma jaksa sebagai pedagang kasus berujung pada lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Hal itu, lanjut Dahnil, kemudian diperpanjang dengan pengaruh politisasi kejaksaan karena latar belakang Jaksa Agung M Prasetyo orang partai politik.
Seperti masukan-masukan yang pernah disampaikan sebelumnya oleh Pemuda Muhammadiyah, Dahnil mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pergantian jaksa agung.
"Pilih tokoh-tokoh yang independen dan bisa melakukan reformasi mendasar di kejaksaan. Bila tidak, kinerja hukum pemerintahan Jokowi bisa terus terdegradasi seperti saat ini," kata Dahnil.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, selama ini reformasi ditubuh kejaksaan tidak pernah dilakukan. Sehingga, stigma jaksa sebagai pedagang hukum masih melekat di benak publik.
"OTT kemarin membuktikan bahwa perdagangan hukum masih dilakukan," ujar Dahnil kepada SINDOnews, Sabtu (10/6/2017).
Menurutnya, stigma jaksa sebagai pedagang kasus berujung pada lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Hal itu, lanjut Dahnil, kemudian diperpanjang dengan pengaruh politisasi kejaksaan karena latar belakang Jaksa Agung M Prasetyo orang partai politik.
Seperti masukan-masukan yang pernah disampaikan sebelumnya oleh Pemuda Muhammadiyah, Dahnil mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pergantian jaksa agung.
"Pilih tokoh-tokoh yang independen dan bisa melakukan reformasi mendasar di kejaksaan. Bila tidak, kinerja hukum pemerintahan Jokowi bisa terus terdegradasi seperti saat ini," kata Dahnil.
(kri)
