Anah Buahnya Kembali Kena OTT KPK, Kinerja Jaksa Agung Dikritik
A
A
A
JAKARTA - Kinerja Jaksa Agung M Prasetyo yang berlatar belakang dari partai politik kembali dikritik. Pasalnya, hingga saat ini masih ada oknum jaksa yang diduga tersangkut masalah hukum.
Diketahui, dikabarkan ada oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dini hari tadi. "Kalau Kejaksaan dari dulu saya bilang sekarang ini kegiatan aparat penegak hukum sudah disoriented (Kehilangan orientasi)," ujar Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i dihubungi wartawan, Jumat (9/6/2017).
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, bahwa seharusnya penegakan hukum itu untuk negara. "Maka aparat penegak hukum seperti kejaksaan untuk menegakkan keadilan dan memastikan hukum," paparnya.
Dia pun membandingkan penegakan hukum di Indonesia saat ini dengan beberapa negara lain. Kata dia di negara lain, penegak hukumnya berani memeriksa presiden ataupun menteri aktif.
"Karena itulah maka penegakan hukum menjadi kepentingan elite politik penguasa apalagi kalau jajarannya kader partai. Ketika ia duduk di pemerintahan berhentilah sebagai kader partai karena memimpin lembaga negara, nah ini yang susah," ucapnya.
Sekadar informasi, dalam OTT KPK pukul 00.30 WIB tadi, oknum jaksa diamankan dari tempat hiburan malam di kawasan pantai di Bengkulu. Sebuah ruangan kerja di Kejati Bengkulu pun disegel KPK.
Di depan ruangan kerja yang disegel KPK itu tergantung papan nama yang bertuliskan Parlin Purba dengan jabatan Kasi III. OTT KPK terhadap oknum jaksa itu bukan lah yang pertama kali.
Pada April 2016, dua oknum jaksa di Kejati Jawa Barat juga diamankan KPK dalam OTT. Kemudian, Jaksa Ahmad Fauzi dari Kejati Jawa Timur pun pernah terjaring OTT KPK.
Diketahui, dikabarkan ada oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dini hari tadi. "Kalau Kejaksaan dari dulu saya bilang sekarang ini kegiatan aparat penegak hukum sudah disoriented (Kehilangan orientasi)," ujar Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i dihubungi wartawan, Jumat (9/6/2017).
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, bahwa seharusnya penegakan hukum itu untuk negara. "Maka aparat penegak hukum seperti kejaksaan untuk menegakkan keadilan dan memastikan hukum," paparnya.
Dia pun membandingkan penegakan hukum di Indonesia saat ini dengan beberapa negara lain. Kata dia di negara lain, penegak hukumnya berani memeriksa presiden ataupun menteri aktif.
"Karena itulah maka penegakan hukum menjadi kepentingan elite politik penguasa apalagi kalau jajarannya kader partai. Ketika ia duduk di pemerintahan berhentilah sebagai kader partai karena memimpin lembaga negara, nah ini yang susah," ucapnya.
Sekadar informasi, dalam OTT KPK pukul 00.30 WIB tadi, oknum jaksa diamankan dari tempat hiburan malam di kawasan pantai di Bengkulu. Sebuah ruangan kerja di Kejati Bengkulu pun disegel KPK.
Di depan ruangan kerja yang disegel KPK itu tergantung papan nama yang bertuliskan Parlin Purba dengan jabatan Kasi III. OTT KPK terhadap oknum jaksa itu bukan lah yang pertama kali.
Pada April 2016, dua oknum jaksa di Kejati Jawa Barat juga diamankan KPK dalam OTT. Kemudian, Jaksa Ahmad Fauzi dari Kejati Jawa Timur pun pernah terjaring OTT KPK.
(kri)