Andai Ahok Tak 'Menista Agama'
Andai Ahok Tak 'Menista Agama'
A
A
A
Adi Prayitno
Dosen Politik UIN Jakarta dan Peneliti The Political Literacy Institute
Pilkada DKI Jakarta memang fenomenal. Bukan semata pesta demokrasi ini dihelat di jantung Ibu Kota yang pengap hiruk-pikuk. Bukan pula sebatas barometer pertarungan kekuatan politik nasional, melainkan karena hampir seluruh energi bangsa terkuras hanya mengurus Pilkada Jakarta, terutama soal polemik kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Mungkin tak pernah tebersit sedikit pun di benak Ahok bahwa perkataan menyindir Surat Al Maidah 51 bakal berbuntut panjang. Tak pernah terbayang pula jika 'niat baik' Ahok mengkritik tafsir Al Maidah yang kerap dijadikan komoditas politik itu memantik amarah umat Islam berkepanjangan. Nasi sudah menjadi bubur. Begitu pun tak perlu lagi menangisi susu yang sudah tumpah. Ahok sudah telanjur 'divonis' menghina ayat Tuhan yang sakral itu.
Andai Ahok tak menista agama, Pilkada Jakarta tak bakal serunyam saat ini. Andai tak menyindir Al Maidah, bisa dipastikan Ahok akan melenggang mudah memenangkan pertarungan. Bahkan, dia bisa menang satu putaran langsung mengingat dukungan infrastruktur dan suprastruktur politik berlimpah.
Sejak awal, performa Ahok tak terbendung, nyaris tanpa lawan tanding. Siapa pun rivalnya, Ahok diprediksi tetap menang mudah. Popularitas, elektabilitas, serta tingkat kepuasan terhadap kinerja di atas 60% menjadi bukti sahih betapa warga Jakarta mengakui kinerja Ahok. Dalam kondisi normal, perpaduan popularitas, kinerja, dukungan partai politik, dan back-up media sejatinya membuat pertarungan berebut puncak DKI 1 cukup mudah bagi Ahok. Apalagi, dua pesaingnya relatif baru dalam jagat politik. Ahok dan tim sukses pantas jemawa dengan kekuatan yang ada.
Namun, politik tak bergerak linear. Dalam politik apa pun bisa terjadi akhir pertarungan. Buktinya, Ahok yang digdaya nyatanya tak bisa menang mudah. Ia dipaksa main panjang di putaran kedua oleh duet Anies-Sandi. Secara psikologis, jelas ini pukulan telak bagi Ahok-Djarot karena tak bisa menang satu putaran.
Beban Elektoral
Di tengah masyarakat yang masih memegang teguh nilai religiusitas, status penista agama dinilai sepadan dengan kasus-kasus besar lain. Bahkan, bisa dianggap lebih hina dari pelaku korupsi dan pelanggaran hukum berat lainnya. Dalam Islam, agama menjadi denyut nadi tak terpisahkan dari segala lini kehidupan termasuk politik. Sebab itulah, politik tak lebih dari sekadar aksentuasi sikap keberagaman seseorang. Tak ayal jika pernyataan Ahok tentang surat Al Maidah menggelinding liar bak bola salju yang tak bisa dibendung.
Meski terkesan sepele, kasus Surat Al Maidah nyatanya berdampak negatif bagi elektoral Ahok. Gelombang demonstrasi bela Islam terbukti ampuh menggerus elektabilitas mantan Bupati Belitung Timur ini. Pemilih Jakarta yang rasional berangsur luluh beralih pada agama sebagai sentimen utama dalam memilih calon gubernur Jakarta. Selain tutur bahasa tak santun dan kerap menggusur, satu-satunya sisa beban elektoral Ahok yang sulit dihilangkan ialah soal status penista agama. Di luar itu nyaris tak ada celah mengkritik Ahok.
Kinerja jitu mendapat kepuasan dari warga Jakarta menjadi daya jual memikat bagi Ahok, meskipun tingkat kepuasan ini belum tentu berbanding lurus dengan hasrat memilih Ahok. Jika melihat tren pilkada di daerah lain, tingkat kepuasan terhadap kinerja petahana yang mencapai 60% biasanya berkorelasi positif dengan keterpilihan sang petahana. Dengan kata lain, petahana automatically akan terpilih kembali dengan kepuasan kinerja seperti itu.
Ada semacam anomali dalam Pilkada Jakarta. Meski puas terhadap kinerja Ahok, pilihan warga Jakarta berlabuh ke calon lain karena alasan penistaan agama. Hati dan pikiran masyarakat terbelah. Antara mengakui kesuksesan kinerja dan menolak penistaan agama yang dilakukan petahana. Ahok mungkin lupa, sejumlah intelektual 'dihalalkan darahnya' karena dianggap menghina ayat-ayat Tuhan.
Dalam lingkungan yang paling dekat, sosok cendekiawan muslim Nurcholis Madjid (Cak Nur) sepanjang hidupnya divonis sesat sebagian umat Islam lantaran progresivitas pemikirannya soal pembaharuan Islam. Cak Nur sejak aktif di HMI memang berwawasan terbuka. Sikapnya yang lantang mendekonstruksi teks-teks Alquran harus berhadapan dengan protes umat Islam. Saat menulis artikel 'Keharusan Pembaharuan Pemikiran dalam Islam' Cak Nur difatwa sesat, kafir, dan seterusnya. Tulisan lain 'Islam Yes Partai Islam No' semakin membuat sosok perumus NDP HMI ini makin dibenci sebagian kelompok umat.
Cak Nur saja yang fasih agama, menguasai kitab klasik Islam, menawarkan ide konstruktif soal kemajuan Islam, harus rela divonis sesat. Apalagi, Ahok yang tak memiliki otoritas keagamaan apa pun jelas membuat umat Islam marah. Ahok bukan siapa-siapa dalam menafsir ayat Alquran. Ahok juga lupa, cukup lama Islam politik tersubordinasi di bawah tekanan rezim menindas. Jarang menikmati indahnya kekuasaan. Inilah kemudian yang harus dibaca utuh bahwa sikap reaksioner dan perlawanan umat Islam didasarkan pada perasaan 'dizalimi' yang cukup lama.
Meski begitu, terlalu simplistis jika umat Islam dituding tak toleran. Dalam banyak pilkada, memilih pemimpin nonmuslim perkara biasa bagi pemilih Islam. Tak ada kegaduhan apa pun karena kandidat yang muncul tak pernah melukai perasaan umat. Bahkan, partai-partai Islam bergandengan mesra dengan calon dari kalangan nonmuslim.
Dalam konteks inilah penolakan terhadap Ahok tak bisa digeneralisasi sebagai sikap antipemimpin nonmuslim. Namun, lebih pada sikap Ahok yang kerap 'meledek' ayat Tuhan. Sekali lagi, status penista agama adalah beban elektoral yang sesungguhnya bagi Ahok.
Pertarungan Terakhir
Pilkada menyisakan hitungan hari. Bagi pasangan Ahok-Djarot maupun Anies-Sandi, putaran kedua merupakan pertarungan terakhir. Apa pun bisa terjadi di akhir laga. Kedua calon sama-sama berpeluang menang. Jika bisa menetralisasi gejolak umat akibat penistaan agama, tentu Ahok-Djarot bisa memenangkan pertarungan. Sebaliknya, jika Anies-Sandi mampu mengapitalisasi kelemahan lawan, pasangan nomor urut 3 inilah yang akan menjadi gubernur baru Jakarta.
Otto Von Bismarck seorang ahli politik Prusia (1815-1898) menyebut politik adalah seni kemungkinan. Politik berada di tubir jurang antara titik pasti dan ketidakpastian. Meski divonis menista agama, Ahok tetap berpeluang menang. Tergantung strategi dan manuver politik apa yang ditawarkan di putaran kedua. Sebaliknya, jika gagal menghilangkan beban elektoralnya itu, Ahok akan terjungkal oleh Anies yang elektabilitasnya terus meningkat.
Bagi Ahok, kemenangan di putaran kedua harga mati sebagai pembuktian terakhir bahwa status penista agama tak berpengaruh bagi elektabilitas dirinya. Jika kalah, pilkada ini akan menjadi akhir cerita dari petualangan Ahok. Di luar itu, siapa pun pemenangnya tak usah lagi menyinggung agama saat pilkada. Surat Al Maidah bukan lelucon, apalagi 'diledek' oleh seorang yang tak memiliki kapasitas keagamaan apa pun.
Dosen Politik UIN Jakarta dan Peneliti The Political Literacy Institute
Pilkada DKI Jakarta memang fenomenal. Bukan semata pesta demokrasi ini dihelat di jantung Ibu Kota yang pengap hiruk-pikuk. Bukan pula sebatas barometer pertarungan kekuatan politik nasional, melainkan karena hampir seluruh energi bangsa terkuras hanya mengurus Pilkada Jakarta, terutama soal polemik kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Mungkin tak pernah tebersit sedikit pun di benak Ahok bahwa perkataan menyindir Surat Al Maidah 51 bakal berbuntut panjang. Tak pernah terbayang pula jika 'niat baik' Ahok mengkritik tafsir Al Maidah yang kerap dijadikan komoditas politik itu memantik amarah umat Islam berkepanjangan. Nasi sudah menjadi bubur. Begitu pun tak perlu lagi menangisi susu yang sudah tumpah. Ahok sudah telanjur 'divonis' menghina ayat Tuhan yang sakral itu.
Andai Ahok tak menista agama, Pilkada Jakarta tak bakal serunyam saat ini. Andai tak menyindir Al Maidah, bisa dipastikan Ahok akan melenggang mudah memenangkan pertarungan. Bahkan, dia bisa menang satu putaran langsung mengingat dukungan infrastruktur dan suprastruktur politik berlimpah.
Sejak awal, performa Ahok tak terbendung, nyaris tanpa lawan tanding. Siapa pun rivalnya, Ahok diprediksi tetap menang mudah. Popularitas, elektabilitas, serta tingkat kepuasan terhadap kinerja di atas 60% menjadi bukti sahih betapa warga Jakarta mengakui kinerja Ahok. Dalam kondisi normal, perpaduan popularitas, kinerja, dukungan partai politik, dan back-up media sejatinya membuat pertarungan berebut puncak DKI 1 cukup mudah bagi Ahok. Apalagi, dua pesaingnya relatif baru dalam jagat politik. Ahok dan tim sukses pantas jemawa dengan kekuatan yang ada.
Namun, politik tak bergerak linear. Dalam politik apa pun bisa terjadi akhir pertarungan. Buktinya, Ahok yang digdaya nyatanya tak bisa menang mudah. Ia dipaksa main panjang di putaran kedua oleh duet Anies-Sandi. Secara psikologis, jelas ini pukulan telak bagi Ahok-Djarot karena tak bisa menang satu putaran.
Beban Elektoral
Di tengah masyarakat yang masih memegang teguh nilai religiusitas, status penista agama dinilai sepadan dengan kasus-kasus besar lain. Bahkan, bisa dianggap lebih hina dari pelaku korupsi dan pelanggaran hukum berat lainnya. Dalam Islam, agama menjadi denyut nadi tak terpisahkan dari segala lini kehidupan termasuk politik. Sebab itulah, politik tak lebih dari sekadar aksentuasi sikap keberagaman seseorang. Tak ayal jika pernyataan Ahok tentang surat Al Maidah menggelinding liar bak bola salju yang tak bisa dibendung.
Meski terkesan sepele, kasus Surat Al Maidah nyatanya berdampak negatif bagi elektoral Ahok. Gelombang demonstrasi bela Islam terbukti ampuh menggerus elektabilitas mantan Bupati Belitung Timur ini. Pemilih Jakarta yang rasional berangsur luluh beralih pada agama sebagai sentimen utama dalam memilih calon gubernur Jakarta. Selain tutur bahasa tak santun dan kerap menggusur, satu-satunya sisa beban elektoral Ahok yang sulit dihilangkan ialah soal status penista agama. Di luar itu nyaris tak ada celah mengkritik Ahok.
Kinerja jitu mendapat kepuasan dari warga Jakarta menjadi daya jual memikat bagi Ahok, meskipun tingkat kepuasan ini belum tentu berbanding lurus dengan hasrat memilih Ahok. Jika melihat tren pilkada di daerah lain, tingkat kepuasan terhadap kinerja petahana yang mencapai 60% biasanya berkorelasi positif dengan keterpilihan sang petahana. Dengan kata lain, petahana automatically akan terpilih kembali dengan kepuasan kinerja seperti itu.
Ada semacam anomali dalam Pilkada Jakarta. Meski puas terhadap kinerja Ahok, pilihan warga Jakarta berlabuh ke calon lain karena alasan penistaan agama. Hati dan pikiran masyarakat terbelah. Antara mengakui kesuksesan kinerja dan menolak penistaan agama yang dilakukan petahana. Ahok mungkin lupa, sejumlah intelektual 'dihalalkan darahnya' karena dianggap menghina ayat-ayat Tuhan.
Dalam lingkungan yang paling dekat, sosok cendekiawan muslim Nurcholis Madjid (Cak Nur) sepanjang hidupnya divonis sesat sebagian umat Islam lantaran progresivitas pemikirannya soal pembaharuan Islam. Cak Nur sejak aktif di HMI memang berwawasan terbuka. Sikapnya yang lantang mendekonstruksi teks-teks Alquran harus berhadapan dengan protes umat Islam. Saat menulis artikel 'Keharusan Pembaharuan Pemikiran dalam Islam' Cak Nur difatwa sesat, kafir, dan seterusnya. Tulisan lain 'Islam Yes Partai Islam No' semakin membuat sosok perumus NDP HMI ini makin dibenci sebagian kelompok umat.
Cak Nur saja yang fasih agama, menguasai kitab klasik Islam, menawarkan ide konstruktif soal kemajuan Islam, harus rela divonis sesat. Apalagi, Ahok yang tak memiliki otoritas keagamaan apa pun jelas membuat umat Islam marah. Ahok bukan siapa-siapa dalam menafsir ayat Alquran. Ahok juga lupa, cukup lama Islam politik tersubordinasi di bawah tekanan rezim menindas. Jarang menikmati indahnya kekuasaan. Inilah kemudian yang harus dibaca utuh bahwa sikap reaksioner dan perlawanan umat Islam didasarkan pada perasaan 'dizalimi' yang cukup lama.
Meski begitu, terlalu simplistis jika umat Islam dituding tak toleran. Dalam banyak pilkada, memilih pemimpin nonmuslim perkara biasa bagi pemilih Islam. Tak ada kegaduhan apa pun karena kandidat yang muncul tak pernah melukai perasaan umat. Bahkan, partai-partai Islam bergandengan mesra dengan calon dari kalangan nonmuslim.
Dalam konteks inilah penolakan terhadap Ahok tak bisa digeneralisasi sebagai sikap antipemimpin nonmuslim. Namun, lebih pada sikap Ahok yang kerap 'meledek' ayat Tuhan. Sekali lagi, status penista agama adalah beban elektoral yang sesungguhnya bagi Ahok.
Pertarungan Terakhir
Pilkada menyisakan hitungan hari. Bagi pasangan Ahok-Djarot maupun Anies-Sandi, putaran kedua merupakan pertarungan terakhir. Apa pun bisa terjadi di akhir laga. Kedua calon sama-sama berpeluang menang. Jika bisa menetralisasi gejolak umat akibat penistaan agama, tentu Ahok-Djarot bisa memenangkan pertarungan. Sebaliknya, jika Anies-Sandi mampu mengapitalisasi kelemahan lawan, pasangan nomor urut 3 inilah yang akan menjadi gubernur baru Jakarta.
Otto Von Bismarck seorang ahli politik Prusia (1815-1898) menyebut politik adalah seni kemungkinan. Politik berada di tubir jurang antara titik pasti dan ketidakpastian. Meski divonis menista agama, Ahok tetap berpeluang menang. Tergantung strategi dan manuver politik apa yang ditawarkan di putaran kedua. Sebaliknya, jika gagal menghilangkan beban elektoralnya itu, Ahok akan terjungkal oleh Anies yang elektabilitasnya terus meningkat.
Bagi Ahok, kemenangan di putaran kedua harga mati sebagai pembuktian terakhir bahwa status penista agama tak berpengaruh bagi elektabilitas dirinya. Jika kalah, pilkada ini akan menjadi akhir cerita dari petualangan Ahok. Di luar itu, siapa pun pemenangnya tak usah lagi menyinggung agama saat pilkada. Surat Al Maidah bukan lelucon, apalagi 'diledek' oleh seorang yang tak memiliki kapasitas keagamaan apa pun.
(nag)
Explore More