Penangkapan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar Musibah bagi Bangsa
Kamis, 26 Januari 2017 - 16:59 WIB
Penangkapan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar Musibah bagi Bangsa
A
A
A
JAKARTA - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar dinilai sebagai musibah bagi bangsa ini atau sebagai sebuah kecelakaan sejarah. Pasalnya, MK diisi oleh para hakim yang terpilih.
"Jadi, kalau kemudian hakim MK yang tertangkap tangan, sekali lagi ini sebuah keperihan juga bagi bangsa kita," ujar Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Sebab, lanjut dia, masyarakat sangat berharap para hakim MK bisa menjaga integritas. "Ternyata menjadi hakim yang culas, maka saya ucapkan Innalilahi Wainailahi Rojiun bagi kejadian ini," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ke depan, dia mengusulkan agar ada perubahan sistem rekrutmen hakim MK yang diatur Undang-undang tentang MK selama ini. Kata Nasir, DPR, Mahkamah Agung (MA) maupun pemerintah harus transparan dan melibatkan publik dalam menempatkan atau merekrut calon hakim MK ke depannya.
Proses yang transparan itu perlu untuk menghindari kejadian adanya hakim penerima suap. "Saya pikir akan menjadi heboh dan negara-negara lain akan melihat sebagai aib bagi bangsa kita," pungkasnya.
"Jadi, kalau kemudian hakim MK yang tertangkap tangan, sekali lagi ini sebuah keperihan juga bagi bangsa kita," ujar Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Sebab, lanjut dia, masyarakat sangat berharap para hakim MK bisa menjaga integritas. "Ternyata menjadi hakim yang culas, maka saya ucapkan Innalilahi Wainailahi Rojiun bagi kejadian ini," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ke depan, dia mengusulkan agar ada perubahan sistem rekrutmen hakim MK yang diatur Undang-undang tentang MK selama ini. Kata Nasir, DPR, Mahkamah Agung (MA) maupun pemerintah harus transparan dan melibatkan publik dalam menempatkan atau merekrut calon hakim MK ke depannya.
Proses yang transparan itu perlu untuk menghindari kejadian adanya hakim penerima suap. "Saya pikir akan menjadi heboh dan negara-negara lain akan melihat sebagai aib bagi bangsa kita," pungkasnya.
(kri)
