Kebijakan Dagang Trump

SELAMAT tinggal Trans Pacific Partnership (TPP). Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mewujudkan janjinya ketika kampanye yang menyatakan menarik diri dari keanggotaan Perjanjian Perdagangan Kemitraan Trans Pasifik (TPP) bila kelak memenangkan pemilihan presiden AS.

Menyikapi keputusan Donald Trump yang baru dilantik sebagai orang nomor satu di Negeri Paman Sam itu, pemerintah Indonesia tenang-tenang saja. Simak saja sikap Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution yang mengungkapkan bahwa Indonesia tanpa beban sebab belum menjadi anggota TPP.

Sebelumnya Presiden Jokowi sempat menyatakan secara resmi siap bergabung dengan TPP saat bertemu Presiden AS Barack Obama di Gedung Putih pada Oktober 2015 lalu. Namun, keinginan mantan gubernur DKI Jakarta itu mengundang pro dan kontra yang tajam di dalam negeri. Pasalnya, pihak yang kontra menilai pemerintah belum memiliki kajian secara lengkap untuk bergabung dengan TPP.

Penandatanganan keanggotaan TPP dilaksanakan di Selandia baru yang melibatkan 12 negara, yakni Amerika Serikat, Australia, Brunei, Chile, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam. Bagi anggota TPP yang menguasai 40% investasi dan perdagangan dunia, disiapkan fasilitas perdagangan yang menjanjikan berupa penghapusan semua tarif perdagangan.

Di mata Donald Trump yang juga dikenal sebagai seorang pebisnis sukses, TPP salah satu “pembunuh” lapangan kerja dan “pemerkosa” kepentingan AS dalam perdagangan global. Masalahnya, perjanjian perdagangan bebas yang diikuti sebanyak 12 negara justru diprakarsai pihak AS di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama.

Walau sejumlah negara sudah menyatakan keikusertaan dalam TPP dua tahun lalu, yang dibentuk sebagai salah satu upaya melawan pengaruh ekonomi China yang makin menggurita itu belum berjalan sebagaimana diharapkan.

Janji Donald Trump keluar dari keanggotaan TPP sesaat usai dilantik sebagai presiden AS dibuktikan. Sebagai pengganti TPP, Donald Trump yang mengungguli Hillary Clinton dalam pemilihan presiden AS tahun lalu itu akan menjalin sejumlah perjanjian perdagangan yang dilaksanakan secara bilateral. Keputusan melepas TPP oleh Donald Trump dinilai sebagai langkah tepat bagi pekerja di negeri multietnis itu.

Sejauh mana respons dari negara yang sudah menandatangani keanggotaan TPP? Bagi Australia, keluarnya AS dalam keanggotaan TTP bukanlah akhir dari segalanya.

Pemerintah Negeri Kanguru itu berharap perjanjian perdagangan bebas tersebut bisa tetap berjalan tanpa AS. Jalan keluarnya mengundang China sebagai pengganti AS.

Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, mengklaim telah berdiskusi dengan sejumlah anggota TPP lain, di antaranya Jepang, Selandia Baru, dan Singapura untuk tetap melanjutkan TPP.

Bagaimana dampak bagi Indonesia setelah AS keluar dari keanggotaan TPP? Tidak ada dampak langsung ke Indonesia, demikian ditegaskan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani, karena Indonesia belum menandatangani keanggotaan dalam organisasi perdagangan bebas yang sudah merekrut sejumlah negara ASEAN tersebut.

Meski demikian, pihak AS masih tetap membuka pintu untuk kerja sama perdagangan bilateral. AS hanya menutup diri kerja sama perdagangan untuk banyak negara dalam satu organisasi perdagangan. Justru yang dikhawatirkan banyak pihak adalah kebijakan proteksi perdagangan yang siap dilancarkan Presiden Donald Trump yang bisa berpengaruh langsung terhadap Indonesia.

Mengantisipasi kebijakan proteksi perdagangan AS, sejumlah pengusaha dalam negeri masih terus memantau apa gerangan yang akan terjadi. Seandainya kebijakan proteksi perdagangan yang dilancarkan nanti pemerintahan Donald Trump berdampak pada kenaikan bea impor, maka jelas akan memengaruhi harga jual produk ekspor dari Indonesia.

Kalau itu terjadi, sebagaimana diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mendey, imbasnya baru akan terasa paling cepat semester kedua tahun ini. Hal yang sudah pasti, perekonomian China sudah pasti terganggu di tengah pencapaian pertumbuhan yang sedang melambat atau sekitar 6,7% pada tahun lalu.

Kebijakan di bidang perdagangan yang ditempuh presiden ke-47 AS itu telah memaksa sejumlah negara untuk mengubah strategi perdagangan internasional. Mengantisipasi kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, menyebut pemerintah memiliki dua skenario.

Memperkuat pasar domestik dan memperbanyak perjanjian bilateral perdagangan. Kita berharap, hubungan Indonesia-AS sebagai mitra dagang utama selain China tidak banyak berubah, kalau perlu semakin meningkat di bawah kepemimpinan Donald Trump.