Gerindra Sebut Presidential Threshold Sudah Tidak Relevan
Rabu, 25 Januari 2017 - 09:44 WIB
Gerindra Sebut Presidential Threshold Sudah Tidak Relevan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden digelar serentak, maka secara otomatis presidential threshold sudah tidak relevan.
"Karena pileg dan pilpresnya serentak, maka kita, Gerindra anggap (presidential threshold) sudah tidak relevan lagi," kata Sufmi, Rabu (25/1/2017).
Tidak hanya itu, menurut anggota Komisi III DPR RI itu, dengan tidak diberlakukan ambang batas pencalonan presiden maka akan banyak bermunculan calon presiden maupun calon wakil presiden yang berkualitas.
"Dan juga supaya memunculkan calon presiden yang berkualitas maka paling tidak partai politik yang lolos verifikasi dari Kemenkumham dan KPU yang sudah berbadan hukum dan terdaftar di KPU sebaga peserta pemilu maka bisa mecalonkan peresiden biar calonnya banyak," jelas Sufmi.
Sufmi menegaskan, Gerindra sebagai salah satu partai yang tidak sepakat dengan pembelakuan ambang batas pencalonan presiden akan melakukan konsolidasi dan meyakinkan partai lainnya bahwa tidak menutup kemungkinan calon presiden akan muncul dari partai kecil yang akan menjadi tawaran kepada masyarakat.
"Akan terus meyakinkan partai-partai yang besar bahwan tidak menutup kemungkinan partai kecil mempunyai calon yang berkualitas, karena banyak orang-orang yang mumpuni tapi tidak mempunyai kendaraan," pungkas Sufmi.
"Karena pileg dan pilpresnya serentak, maka kita, Gerindra anggap (presidential threshold) sudah tidak relevan lagi," kata Sufmi, Rabu (25/1/2017).
Tidak hanya itu, menurut anggota Komisi III DPR RI itu, dengan tidak diberlakukan ambang batas pencalonan presiden maka akan banyak bermunculan calon presiden maupun calon wakil presiden yang berkualitas.
"Dan juga supaya memunculkan calon presiden yang berkualitas maka paling tidak partai politik yang lolos verifikasi dari Kemenkumham dan KPU yang sudah berbadan hukum dan terdaftar di KPU sebaga peserta pemilu maka bisa mecalonkan peresiden biar calonnya banyak," jelas Sufmi.
Sufmi menegaskan, Gerindra sebagai salah satu partai yang tidak sepakat dengan pembelakuan ambang batas pencalonan presiden akan melakukan konsolidasi dan meyakinkan partai lainnya bahwa tidak menutup kemungkinan calon presiden akan muncul dari partai kecil yang akan menjadi tawaran kepada masyarakat.
"Akan terus meyakinkan partai-partai yang besar bahwan tidak menutup kemungkinan partai kecil mempunyai calon yang berkualitas, karena banyak orang-orang yang mumpuni tapi tidak mempunyai kendaraan," pungkas Sufmi.
(maf)
