Partai Pendukung Pemerintah Sepakat Presidential Treshold 0%

JAKARTA - Salah satu partai pendukung Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Partai Hanura, tidak setuju ada ambang batas presiden atau presidential threshold berbasis perolehan kursi di DPR.

"Ngapain sih pakai treshold-treshold. Nol persen saja‎," kata Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Oesman mengaku, pihaknya tidak setuju adanya presidential threshold bukan berarti agar dirinya mudah mencalonkan diri sebagai presiden. Wakil Ketua MPR ini mengklaim, tidak memiliki niat menjadi presiden.

"Saya enggak mungkin majulah. Saya enggak mau dan saya tak niat untuk itu. Saya senang di politik bukan di pemerintahan," ujarnya.

Seperti diketahui, fenomena peningkatan dan pengurangan ambang batas pencalonan presiden mewarnai perdebatan politik di DPR terkait pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.

Ada sejumlah fraksi di DPR yang meminta agar presidential threshold dipertahankan, ada yang meminta ditambah, namun ada juga yang meminta dihapus atau dihilangkan menjadi nol persen.