Formappi: Presidential Threshold Hambat Figur Capres Alternatif
Selasa, 24 Januari 2017 - 06:08 WIB
Formappi: Presidential Threshold Hambat Figur Capres Alternatif
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyatakan pembatasan angka ambang batas pengajuan presiden (presidential threshold) akan mengebiri semangat demokrasi.
Menurut Lucius, pembatasan presidential threshold akan menghambat kemunculan figur-figur alternatif yang bisa saja muncul dari partai-partai kecil.
"Jadi saya kira presidential threshold tak perlu atau nol persen," kata Lucius kepada SINDOnews, Senin 23 Januari 2017.
Lucius pun mendorong agar DPR meniadakan presidential threshold dalam revisi Undang-undang (UU) Pemilu yang kini tengah bergulir di parlemen.
"Peniadaan ini akan memberikan peluang bagi kontestasi yang demokratis dengan hadirnya banyak alternatif yang disuguhkan ke publik," imbuhnya.
Lucius juga mengkritisi sejumlah partai politik besar yang mematok angka presidential threshold cukup tinggi. Desakan untuk memberlakukan presidential threshold ini disebut Lucius, sebagai ekspresi dari kegagalan partai politik yang mengabaikan kerja persiapan di internal partai untuk menemukan figur yang layak diusung untuk calon presiden.
"Ketakutan parpol-parpol besar kemudian ingin ditutupi dengan membuat pembatasan bagi hadirnya banyak pesaing di pilpres dengan memberlakukan presidential threshold," ucap Lucius.
Menurut Lucius, pembatasan presidential threshold akan menghambat kemunculan figur-figur alternatif yang bisa saja muncul dari partai-partai kecil.
"Jadi saya kira presidential threshold tak perlu atau nol persen," kata Lucius kepada SINDOnews, Senin 23 Januari 2017.
Lucius pun mendorong agar DPR meniadakan presidential threshold dalam revisi Undang-undang (UU) Pemilu yang kini tengah bergulir di parlemen.
"Peniadaan ini akan memberikan peluang bagi kontestasi yang demokratis dengan hadirnya banyak alternatif yang disuguhkan ke publik," imbuhnya.
Lucius juga mengkritisi sejumlah partai politik besar yang mematok angka presidential threshold cukup tinggi. Desakan untuk memberlakukan presidential threshold ini disebut Lucius, sebagai ekspresi dari kegagalan partai politik yang mengabaikan kerja persiapan di internal partai untuk menemukan figur yang layak diusung untuk calon presiden.
"Ketakutan parpol-parpol besar kemudian ingin ditutupi dengan membuat pembatasan bagi hadirnya banyak pesaing di pilpres dengan memberlakukan presidential threshold," ucap Lucius.
(kri)
