Menimbang Ekspansi Ekonomi China di ASEAN

Sukamta PhD
Anggota Komisi I DPR RI Sekretaris FPKS DPR RI

CHINA telah memainkan peran utama dalam pembangunan infrastruktur transportasi, pertambangan, dan telekomunikasi di wilayah ASEAN. China menduduki peringkat pertama sebagai investor di Kamboja, Myanmar, dan Laos.

Sementara di beberapa negara ASEAN seperi Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, nilai investasi terus mengalami kenaikan. Upaya ini kemudian didukung dengan pendirian Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di mana China siap menyuntikkan dana sebesar 50 miliar dolar di lembaga tersebut.

Meskipun bank ini dicurigai sebagai pesaing ADB di mana AS dan Jepang menjadi investor utama, beberapa negara yang selama ini dekat dengan AS seperti Jerman, Korea Selatan, Jepang, dan Australia ikut bergabung. Selain itu, sepuluh negara ASEAN juga ikut menandatangani sebagai anggota AIIB.

Gencarnya pembangunan infrastruktur ini tentu tidak bisa lepas dari upaya China memperkuat pengaruh di wilayah ASEAN sebagai wilayah yang strategis secara geopolitik maupun ekonomi. Hal yang menarik untuk dikaji adalah mengapa China menggunakan pendekatan pembangunan infrastruktur ke berbagai negara ASEAN dan bagaimana pengaruhnya terhadap geopolitik di wilayah Asia Tenggara?

Asia Tenggara atau ASEAN merupakan suatu kawasan di Asia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat yakni sekitar 625 juta jiwa atau 8,8% penduduk dunia. Secara geografis kawasan strategis ini yang menghubungkan Samudera Hindia dan Laut China Selatan ini salah satu jalur perdagangan laut terpadat di dunia.

Di kawasan ini, menurut ADB, tercatat masih ada 108 juta penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengurangi kemiskinan menurut dokumen Masterplan for ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 dibutuhkan dana USD3,3 triliun untuk membangun infrastruktur di mana sebagian besarnya sekitar USD1,2 triliun dialokasikan untuk infrastruktur transportasi, USD1 triliun untuk listrik, dan penyediaan air sebesar USD0,6 triliun.

Kebutuhan anggaran yang sangat besar tersebut tentu tidak mampu ditanggung sendiri oleh negara-negara di ASEAN dan membutuhkan mitra kerja sama dan dana segar dari pihak lain. Industri di China yang tumbuh pesat dalam dua dekade ini membutuhkan pasar yang lebih luas agar dapat menyerap produksi melimpah yang dihasilkan.

Agar pasar mampu menyerap, dibutuhkan daya beli masyarakat yang luas. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN sebagai pasar potensial juga harus meningkat dan hal ini sangat terkait dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan penyediaan listrik yang akan menjadi daya ungkit ekonomi yang berefek pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

Kepentingan China dalam pembangunan infrastruktur tidak lepas dari skenario jangka panjang menjaga pertumbuhan ekonomi negaranya melalui peningkatan ekspor. Besarnya potensi pasar ASEAN bagi China dapat terlihat dari terus tumbuhnya volume perdagangan dan nilai investasi.

China merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN yang hingga Desember 2014 nilai perdagangan mencapai USD366,5 miliar. Sementara nilai investasi hingga Desember 2014 mencapai USD21,3 miliar, urutan keempat setelah Uni Eropa, Jepang, dan AS.

Masih secara ekonomi, China juga berkepentingan terhadap pembangunan infrastruktur ASEAN sebagai bagian dari jalur utama perdagangan laut ke wilayah Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan yang masuk dalam proyek One Belt One Road (OBOR) yang dicanangkan pada 2013 yang juga untuk mempermudah suplai minyak dari kawasan Timur Tengah ke China.

Dalam hal ini, pembangunan pelabuhan dan tol laut akan menjadi bidikan investor China. Secara politik China memiliki kepentingan untuk memperkuat pengaruh di kawasan ASEAN dengan pendekatan nonmiliter (soft power). Pendekatan investasi dalam pembangunan infrastruktur tentu sangat menarik bagi negara-negara ASEAN yang giat membangun, namun kekurangan anggaran.

Sebagai contoh Indonesia, menurut kepala Bappenas, kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun membutuhkan investasi Rp4.796,2 triliun, pemerintah masih kekurangan dana infrastruktur Rp3.296,2 triliun. China melihat peluang ini apalagi di saat yang sama Uni Eropa dan AS masih mengalami kemandekan ekonomi dan hubungan yang kurang harmonis dengan beberapa negara ASEAN.

Peningkatan pengaruh China setidaknya bisa terlihat dari semakin dekatnya beberapa pemimpin negara ASEAN dengan China. Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara nyata mengambil garis menjauh dari AS dan mendekat ke China serta Rusia.

Sikap politik ini tampaknya terkait dengan persoalan AS yang dianggap terlalu campur tangan soal HAM, upaya memperkuat geopolitik di Laut China Selatan dengan melihat China yang makin kuat secara militer serta tidak lepas dari pengaruh pengusaha Filipina yang banyak di antaranya keturunan China.

Malaysia yang sejak zaman Mahathir memiliki hubungan yang kurang baik dengan AS, juga memilih lebih mendekat ke China. Pembelian empat kapal perang ke China terlihat sebagai reaksi PM Malaysia Najib Razak atas sikap AS yang dianggap ikut campur dalam isu skandal perusahaan investasi milik pemerintah bernama 1 Malaysia Development Berhad atau 1MDB yang melibatkan dirinya.

Pemimpin Laos secara terbuka juga menyatakan afiliasi kepada China pada awal 2016. Kebijakan ini dipicu keinginan Laos untuk menarik investasi infrastruktur China skala besar berupa proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang menghubungkan Asia ke Eropa. Kamboja juga mengalami hal sama, lebih mendekat ke China dengan ada investasi pembangunan infrastruktur dan dana pinjaman.

Sementara Thailand yang sejak militer berkuasa mengalami kemerosotan hubungan dengan AS dan Eropa mendorong peningkatan hubungan perdagangan dengan China, termasuk dalam pembelian persenjataan. Pada 2016 China menjadi mitra dagang terbesar Thailand dan mampu melampaui Jepang.

Pendekatan ekonomi China terlihat semakin menguatkan pengaruh politik di kawasan ASEAN. China dalam hal ini mampu memanfaat sentimen negatif sebagian negara ASEAN terhadap AS yang dianggap terlalu campur tangan terhadap isu dalam negeri. Selain itu, China juga mampu mengambil inisiatif saat ekonomi AS dan Eropa masih mengalami stagnasi.

Pada saat kondisi ekonomi global masih labil upaya penetrasi ekonomi China dapat menjadi peluang pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjalin kerja sama dan mendapatkan dana pinjaman guna membangun infrastruktur.

Meski demikian, kesiapan dan kemandirian negara dalam mengelola kerja sama sangat dibutuhkan untuk memastikan kerja sama tersebut berjalan saling menguntungkan. Apabila negara tidak siap dan teledor, investasi dari China dapat menjadi ancaman dan persoalan serius sebagaimana terjadi di Zimbabwe dan Srilanka.

Kegagalan pengelolaan dana pinjaman dari China di Zimbabwe, negara di Benua Afrika, menyebabkan negara tersebut terjerat krisis ekonomi yang lebih berat. Dengan dalih memperkuat perdagangan dengan China, Zimbabwe pada akhir 2015 setuju menjadikan yuan China sebagai mata uang publik dan pada saat yang bersamaan China membatalkan sebagian utang Zimbabwe sebesar USD40 juta atau Rp560 miliar.

Sementara di Srilanka, kegagalan dalam mengelola kerja sama dan pinjaman luar negeri untuk pembangunan infrastruktur dalam satu dekade menyebabkan permasalahan keuangan serius. Upaya penyelesaian dengan menawarkan pengelolaan atas sejumlah infrastruktur terbesar yang ada di Srilanka, termasuk Mattala International Airport dan porsi pengelolaan Pelabuhan Hambatota sebagai ganti atas pembayaran utang oleh Srilanka ditolak China.

Salah satu poin kunci dalam penawaran tersebut jika China menolak skema debt equity swap, perusahaan China dapat mengambil alih proyek-proyek yang ada di Srilanka. Dalam kondisi krisis ekonomi yang berat ini, Srilanka tidak lagi memiliki posisi tawar terhadap Pemerintah China.

Indonesia sebagai bagian dari ASEAN saat ini juga sedang cukup hangat membangun kerja sama dengan China. Berbagai proyek infrastruktur penting semakin banyak dikerjasamakan dengan China sebagaimana dimuat di situs Sekretariat Kabinet disebutkan, proyek infrastruktur yang menggandeng China antara lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW).

Kita tentu berharap kerja sama dilakukan dengan kesadaran ekonomi sekaligus politik bahwa tidak ada makan siang gratis. Kesiapan dan kemandirian negara harus diutamakan untuk memastikan kerja sama yang dilakukan mampu menyejahterakan masyarakat dan tidak membahayakan kedaulatan bangsa.

Pemerintah juga harus memastikan tidak ada klausul perjanjian kerja sama yang berpotensi merugikan Indonesia, termasuk dalam penggunaan tenaga kerja. Pencaplokan dan eksploitasi kekayaan sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan asing jangan sampai terulang kembali ibarat ”ingin keluar dari mulut harimau malah masuk ke mulut buaya”.