Soal Syarat Usung Capres, Pemerintah Tunggu Argumen DPR

Rabu, 11 Januari 2017 - 20:06 WIB
Soal Syarat Usung Capres,...
Soal Syarat Usung Capres, Pemerintah Tunggu Argumen DPR
A A A
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menunggu argumentasi DPR mengenai usulan sejumlah partai politik yang menginginkan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Pemilihan Presiden 2019 dihilangkan atau 0%.

‎"Kan ada pikiran besarannya dinaikkan, diturunkan, dinolkan. Kita lihat argumentasi masing-masing seperti apa‎," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Yasonna menjelaskan, sampai saat ini ‎pemerintah dalam posisi masih mempertahankan draf rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu yang sudah diserahkan kepada DPR. (Baca juga: Parpol Baru Dilarang Nyapres, Parpol Besar Merajalela)

Menurut dia, mengenai besaran presidential threshold harus dibicarakan bersama dengan DPR. Yasonna menegaskan, draf pemerintah masih sama dengan yang digunakan pada Pemilu 2014.

Dia menilai jika presidential threshold diusulkan menjadi nol maka pembahasannya akan lebih alot di DPR. "Di mana pun tentu harusnya ada batasan-batasan. Kita kan mau sistem yang lebih sehat, lebih terukur‎," tandasnya.
(dam)
Berita Terkait
Jimly, Mahfud, dan Refly...
Jimly, Mahfud, dan Refly Hadiri RDPU Komisi II DPR Bahas Pemilu
Perppu Pemilu Disahkan...
Perppu Pemilu Disahkan DPR Jadi Undang-Undang
Argumen Istana Soal...
Argumen Istana Soal RUU Pemilu Tak Menjawab Masalah
RUU Pemilu Dicabut dari...
RUU Pemilu Dicabut dari Prolegnas 2021, Bakal Lahir Perppu?
Maju-Mundur Revisi UU...
Maju-Mundur Revisi UU Pemilu, Kode Inisiatif: Serentak Bukan Hanya Urusan Waktu
Demokrat Sebut Alasan...
Demokrat Sebut Alasan Pemerintah Tolak RUU Pemilu Lemah dan Rapuh
Berita Terkini
KPK Panggil 2 Tersangka...
KPK Panggil 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Kapolri Buka Peluang...
Kapolri Buka Peluang Sipil Duduki Jabatan di Polri, Pakar: Modernisasi Kelembagaan
Fokus Belanja Negara
Fokus Belanja Negara
Said Iqbal Bakal Dilantik...
Said Iqbal Bakal Dilantik Prabowo Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Sore Ini
Korlantas Polri Tunda...
Korlantas Polri Tunda Pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026
25 Wilayah Indonesia...
25 Wilayah Indonesia Berpotensi Tsunami Akibat Gempa M7,7 di Mindanao Filipina
Infografis
3 Syarat Iran di Selat...
3 Syarat Iran di Selat Hormuz: Aturan Ketat untuk Kapal yang Melintas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved