Mengurai Tantangan Menjadi Peluang
Mengurai Tantangan Menjadi Peluang
A
A
A
Candra Fajri Ananda
Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
NYARIS di setiap momentum pergantian tahun selalu menyisipkan harapan dan resolusi baru. Banyak lembaga/institusi yang menyediakan beragam proyeksi ekonomi di 2017.
Hampir semuanya berada pada satu frekuensi yang sama. Rata-rata menangkap sinyal yang kuat terkait tantangan pembangunan ekonomi yang akan berjalan cukup berat. Ihwal yang mendasari keseragaman asumsi tersebut, pada umumnya menyebutkan karena kondisi perekonomian global yang belum akan stabil.
Fenomena yang ada kini semakin meyakinkan bahwa perlu ada penyegaran paradigma yang terkait dengan sistem ekonomi di Indonesia. Titik tujuannya dapat kita fokuskan pada upaya penurunan tingkat interdependensi Indonesia terhadap negara-negara lain di dunia.
Pemikiran ini bukan berarti Indonesia perlu menghilang dari peredaran perdagangan internasional secara radikal, melainkan membantu “meluruskan” semangat ketahanan ekonomi nasional agar semakin kuat dan sehat. Lantaran dampaknya bisa sangat fatal jika tidak lekas ditanggulangi, khususnya akan banyak menyinggung upaya penciptaan iklim sosial ekonomi yang superkondusif.
Kita bayangkan saja misalnya nilai tukar rupiah terus terombang-ambing, efek terdekatnya akan memengaruhi kinerja sektor industri yang ketergantungannya mencapai 64% terhadap produk impor. Ketergantungan yang tinggi dalam suplai bahan baku, bahan penolong, dan barang modal impor akan mengganggu produktivitas sektor industri nasional (Kemenperin, 2014). Isu-isu strategis seperti inilah yang perlu segera kita atasi.
Kita berada pada momentum yang pas untuk melakukan kajian ulang kebijakan ekonomi domestik. Kondisi pasar internasional yang semakin sempit dan ketat, sebenarnya selaras dengan posisi pasar dalam negeri yang perlu dijaga melalui ketahanan daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah selaku stakeholder utama di Indonesia untuk menyediakan rentetan kebijakan yang mengarah pada pembangunan ekonomi yang berkualitas. Antara lain, dengan menyediakan lapangan kerja yang dinamis dengan jumlah angkatan kerja, proses birokrasi yang efisien, alokasi anggaran yang tepat, serta aturan/regulasi yang sifatnya lebih mapan.
Tahap-tahap strategis bisa pemerintah awali dengan mengamati kinerja beberapa sektor ekonomi yang berdampak besar terhadap indikator pembangunan Indonesia. Prioritas ini bukan berarti menegasikan peran sektor-sektor yang lain, namun kita anggap strategi ini sebagai “jalan pintas” yang dapat mengantarkan pada langkah konvergensi berikutnya.
Kalau dilihat berdasarkan struktur kontribusi produk domestik bruto (PDB) dan jumlah tenaga kerja yang terlibat, maka pemerintah perlu menggenjot kinerja dari sektor industri pengolahan, pertanian (dalam arti luas), dan perdagangan sebagai lini utama pembangunan. Terkait dengan pengembangan industri pengolahan dan pertanian, keduanya memiliki masalah yang cukup pelik pada aspek kelembagaan yang menunjang daya saing, serta pasar input dan output yang sangat terbatas. Akibatnya kondisi kedua sektor tampak sulit mengulang kejayaan di era 80-an.
Lebih spesifik lagi, penyebab sulitnya mendorong produktivitas sektor pertanian ditengarai karena desain kelembagaan rantai nilai (transaksi) yang ada sulit memberikan insentif kesejahteraan (upah/hasil) yang layak, khususnya bagi petani skala kecil. Akibatnya proses regenerasi tenaga kerja dan alih fungsi lahan pertanian semakin tidak terkendali.
Apalagi pola pengelolaan pertanian kita masih didominasi cara-cara tradisional dan relatif sulit mengimbangi faktor iklim/cuaca yang seringkali bergerak secara anomali. Dan biasanya pemerintah akan melakukan impor sebagai solusi jangka pendek untuk menanggulangi kelangkaan yang terjadi pada produk pertanian.
Sementara pada sektor industri, masalah yang dihadapi lebih kompleks lagi. Permasalahan yang dihadapi secara simultan bersumber dari sisi internal seperti penyediaan input produksi yang berkualitas (bahan baku, tenaga kerja produktif, alat dan teknologi produksi), diversifikasi produk, dan efisiensi usaha, hingga faktor eksternal seperti birokrasi dan regulasi perizinan serta daya dukung infrastruktur.
Akibatnya kecenderungan daya saing yang dimiliki industri nasional semakin tereduksi. Apalagi sebagian besar industri sangat tergantung dengan impor input-input produksi. Sehingga alih-alih hasil industri kita hendak menguasai pasar ekspor dan domestik, kita sekarang justru tengah berjuang keras menahan gempuran produk impor yang daya tariknya tampak lebih baik dibandingkan produk asli dari dalam negeri.
Dari perkembangan terakhir, sekarang ini justru sektor perdagangan yang tengah menarik untuk dikaji lebih dalam.Beberapa komoditas strategis ekspor yang sebelumnya didominasi produk di kategori hasil SDA atau barang mentah, kinerjanya semakin lesu karena negara-negara tujuan ekspor yang sulit move on dari iklim ketidakpastian.
Dari sini kita perlu mulai mengalihkan perhatian pada potensi ekspor produk setengah jadi atau barang akhir yang dihasilkan dari sektor industri. Momentumnya sudah sangat ideal mengingat situasi global yang cenderung serba-ambigu sangat rentan membawa mudharat bagi ketahanan perekonomian kita.
Apalagi resolusi kebijakan ala Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang kabarnya hendak merevolusi pola-pola hubungan multilateral (seperti halnya dalam Trans-Pacific Partnership/TPP), untuk lebih condong ke arah hubungan bilateral dapat mengubah gaya perdagangan internasional mayoritas negara dunia. Sehingga nantinya pemerintah dapat lebih leluasa menyusun kebijakan-kebijakan baru yang lebih komprehensif dan bersifat saling terkoneksi antar-lini ekonomi.
Bagaimanapun kita harus memahami, kinerja sektor perdagangan tak lebih sebagai bagian akhir dari seluruh pentahapan perbaikan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah juga seharusnya memperhatikan sektor-sektor hulu yang nantinya dapat memengaruhi kinerja sektor perdagangan agar lebih menarik. Beberapa tonggak pembangunan yang strategis untuk tujuan yang dimaksudkan penulis, dapat disimak pada ide-ide sebagai berikut.
Pertama, tahun 2017 seharusnya diawali dengan resolusi yang baru di sektor hulu perekonomian. Misalnya untuk semakin menegaskan peran sentral sektor industri, pemerintah harus menyediakan beberapa perangkat kebijakan yang memang arahnya menanggulangi berbagai hambatan di sektor industri.
Sebagai contoh, untuk meningkatkan daya saing industri, pemerintah perlu mempersiapkan beberapa hal pendukung yang berkaitan dengan regulasi dan birokrasi yang efisien, unsur tenaga kerja yang berkualitas,serta infrastruktur yang tidak menghambat laju mobilitas dan produktivitas.
Selain itu pemerintah juga perlu mempersiapkan pengembangan industri-industri substitusi impor untuk mengurangi dampak ketergantungan impor yang cenderung negatif.
Kedua, untuk menjamin dampak pengganda (multiplier effects) yang lebih hebat, jenis-jenis industri yang dikembangkan seharusnya juga memprioritaskan pada penggunaan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Proses pelaksanaannya pun mungkin tidak dapat berjalan singkat, namun pemikiran ini akan lebih menjanjikan jika perspektif utamanya adalah penguatan ketahanan ekonomi nasional.
Selain itu, para pengusaha memiliki akses yang lebih mudah untuk menjangkau ketersediaan input produksi tersebut, karena faktor kedekatan secara geografis.
Ketiga, perlu ada desain kelembagaan baru (institutional framework) yang lebih mengejawantahkan tradisi kerja sama yang baik, antara pemerintah dengan seluruh pengusaha. Semuanya akan mengarah pada kombinasi kebijakan pemerintah yang good and clean dan menjurus pada kondisi pasar yang terlindungi berkat susunan regulasi yang baik.
Tujuannya bukan pada terbentuknya hubungan rente ekonomi, melainkan agar seluruh kebijakan ekonomi dapat lebih membumi dan tidak menjadi penghambat kinerja para pengusaha. Dengan demikian hasil akhir yang diharapkan dapat memberikan dampak besar dalam pengembangan lingkungan bisnis dan ekonomi.
Pengusaha dapat diuntungkan karena mendapat efisiensi yang lebih baik, sedangkan pemerintah mendapat manfaat berupa kondisi sosial ekonomi yang lebih kuat dan penerimaan negara (dari pajak) yang dapat lebih meningkat.
Dengan sederet peluang-peluang yang terus mengemuka di tahun 2017 ini, penulis sangat berharap kita semua dapat menikmati proses pergantian masehi dengan adanya transformasi perekonomian bangsa ini.
Penulis menitipkan pesan bahwa setiap peluang yang ada akan sangat tergantung pada cara kita sendiri dalam memanfaatkannya. Pesan itu berlaku baik bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat umum lainnya, karena semuanya dapat berperan langsung dan kuat untuk menciptakan peluang-peluang hebat di tahun 2017.
Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
NYARIS di setiap momentum pergantian tahun selalu menyisipkan harapan dan resolusi baru. Banyak lembaga/institusi yang menyediakan beragam proyeksi ekonomi di 2017.
Hampir semuanya berada pada satu frekuensi yang sama. Rata-rata menangkap sinyal yang kuat terkait tantangan pembangunan ekonomi yang akan berjalan cukup berat. Ihwal yang mendasari keseragaman asumsi tersebut, pada umumnya menyebutkan karena kondisi perekonomian global yang belum akan stabil.
Fenomena yang ada kini semakin meyakinkan bahwa perlu ada penyegaran paradigma yang terkait dengan sistem ekonomi di Indonesia. Titik tujuannya dapat kita fokuskan pada upaya penurunan tingkat interdependensi Indonesia terhadap negara-negara lain di dunia.
Pemikiran ini bukan berarti Indonesia perlu menghilang dari peredaran perdagangan internasional secara radikal, melainkan membantu “meluruskan” semangat ketahanan ekonomi nasional agar semakin kuat dan sehat. Lantaran dampaknya bisa sangat fatal jika tidak lekas ditanggulangi, khususnya akan banyak menyinggung upaya penciptaan iklim sosial ekonomi yang superkondusif.
Kita bayangkan saja misalnya nilai tukar rupiah terus terombang-ambing, efek terdekatnya akan memengaruhi kinerja sektor industri yang ketergantungannya mencapai 64% terhadap produk impor. Ketergantungan yang tinggi dalam suplai bahan baku, bahan penolong, dan barang modal impor akan mengganggu produktivitas sektor industri nasional (Kemenperin, 2014). Isu-isu strategis seperti inilah yang perlu segera kita atasi.
Kita berada pada momentum yang pas untuk melakukan kajian ulang kebijakan ekonomi domestik. Kondisi pasar internasional yang semakin sempit dan ketat, sebenarnya selaras dengan posisi pasar dalam negeri yang perlu dijaga melalui ketahanan daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah selaku stakeholder utama di Indonesia untuk menyediakan rentetan kebijakan yang mengarah pada pembangunan ekonomi yang berkualitas. Antara lain, dengan menyediakan lapangan kerja yang dinamis dengan jumlah angkatan kerja, proses birokrasi yang efisien, alokasi anggaran yang tepat, serta aturan/regulasi yang sifatnya lebih mapan.
Tahap-tahap strategis bisa pemerintah awali dengan mengamati kinerja beberapa sektor ekonomi yang berdampak besar terhadap indikator pembangunan Indonesia. Prioritas ini bukan berarti menegasikan peran sektor-sektor yang lain, namun kita anggap strategi ini sebagai “jalan pintas” yang dapat mengantarkan pada langkah konvergensi berikutnya.
Kalau dilihat berdasarkan struktur kontribusi produk domestik bruto (PDB) dan jumlah tenaga kerja yang terlibat, maka pemerintah perlu menggenjot kinerja dari sektor industri pengolahan, pertanian (dalam arti luas), dan perdagangan sebagai lini utama pembangunan. Terkait dengan pengembangan industri pengolahan dan pertanian, keduanya memiliki masalah yang cukup pelik pada aspek kelembagaan yang menunjang daya saing, serta pasar input dan output yang sangat terbatas. Akibatnya kondisi kedua sektor tampak sulit mengulang kejayaan di era 80-an.
Lebih spesifik lagi, penyebab sulitnya mendorong produktivitas sektor pertanian ditengarai karena desain kelembagaan rantai nilai (transaksi) yang ada sulit memberikan insentif kesejahteraan (upah/hasil) yang layak, khususnya bagi petani skala kecil. Akibatnya proses regenerasi tenaga kerja dan alih fungsi lahan pertanian semakin tidak terkendali.
Apalagi pola pengelolaan pertanian kita masih didominasi cara-cara tradisional dan relatif sulit mengimbangi faktor iklim/cuaca yang seringkali bergerak secara anomali. Dan biasanya pemerintah akan melakukan impor sebagai solusi jangka pendek untuk menanggulangi kelangkaan yang terjadi pada produk pertanian.
Sementara pada sektor industri, masalah yang dihadapi lebih kompleks lagi. Permasalahan yang dihadapi secara simultan bersumber dari sisi internal seperti penyediaan input produksi yang berkualitas (bahan baku, tenaga kerja produktif, alat dan teknologi produksi), diversifikasi produk, dan efisiensi usaha, hingga faktor eksternal seperti birokrasi dan regulasi perizinan serta daya dukung infrastruktur.
Akibatnya kecenderungan daya saing yang dimiliki industri nasional semakin tereduksi. Apalagi sebagian besar industri sangat tergantung dengan impor input-input produksi. Sehingga alih-alih hasil industri kita hendak menguasai pasar ekspor dan domestik, kita sekarang justru tengah berjuang keras menahan gempuran produk impor yang daya tariknya tampak lebih baik dibandingkan produk asli dari dalam negeri.
Dari perkembangan terakhir, sekarang ini justru sektor perdagangan yang tengah menarik untuk dikaji lebih dalam.Beberapa komoditas strategis ekspor yang sebelumnya didominasi produk di kategori hasil SDA atau barang mentah, kinerjanya semakin lesu karena negara-negara tujuan ekspor yang sulit move on dari iklim ketidakpastian.
Dari sini kita perlu mulai mengalihkan perhatian pada potensi ekspor produk setengah jadi atau barang akhir yang dihasilkan dari sektor industri. Momentumnya sudah sangat ideal mengingat situasi global yang cenderung serba-ambigu sangat rentan membawa mudharat bagi ketahanan perekonomian kita.
Apalagi resolusi kebijakan ala Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang kabarnya hendak merevolusi pola-pola hubungan multilateral (seperti halnya dalam Trans-Pacific Partnership/TPP), untuk lebih condong ke arah hubungan bilateral dapat mengubah gaya perdagangan internasional mayoritas negara dunia. Sehingga nantinya pemerintah dapat lebih leluasa menyusun kebijakan-kebijakan baru yang lebih komprehensif dan bersifat saling terkoneksi antar-lini ekonomi.
Bagaimanapun kita harus memahami, kinerja sektor perdagangan tak lebih sebagai bagian akhir dari seluruh pentahapan perbaikan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah juga seharusnya memperhatikan sektor-sektor hulu yang nantinya dapat memengaruhi kinerja sektor perdagangan agar lebih menarik. Beberapa tonggak pembangunan yang strategis untuk tujuan yang dimaksudkan penulis, dapat disimak pada ide-ide sebagai berikut.
Pertama, tahun 2017 seharusnya diawali dengan resolusi yang baru di sektor hulu perekonomian. Misalnya untuk semakin menegaskan peran sentral sektor industri, pemerintah harus menyediakan beberapa perangkat kebijakan yang memang arahnya menanggulangi berbagai hambatan di sektor industri.
Sebagai contoh, untuk meningkatkan daya saing industri, pemerintah perlu mempersiapkan beberapa hal pendukung yang berkaitan dengan regulasi dan birokrasi yang efisien, unsur tenaga kerja yang berkualitas,serta infrastruktur yang tidak menghambat laju mobilitas dan produktivitas.
Selain itu pemerintah juga perlu mempersiapkan pengembangan industri-industri substitusi impor untuk mengurangi dampak ketergantungan impor yang cenderung negatif.
Kedua, untuk menjamin dampak pengganda (multiplier effects) yang lebih hebat, jenis-jenis industri yang dikembangkan seharusnya juga memprioritaskan pada penggunaan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Proses pelaksanaannya pun mungkin tidak dapat berjalan singkat, namun pemikiran ini akan lebih menjanjikan jika perspektif utamanya adalah penguatan ketahanan ekonomi nasional.
Selain itu, para pengusaha memiliki akses yang lebih mudah untuk menjangkau ketersediaan input produksi tersebut, karena faktor kedekatan secara geografis.
Ketiga, perlu ada desain kelembagaan baru (institutional framework) yang lebih mengejawantahkan tradisi kerja sama yang baik, antara pemerintah dengan seluruh pengusaha. Semuanya akan mengarah pada kombinasi kebijakan pemerintah yang good and clean dan menjurus pada kondisi pasar yang terlindungi berkat susunan regulasi yang baik.
Tujuannya bukan pada terbentuknya hubungan rente ekonomi, melainkan agar seluruh kebijakan ekonomi dapat lebih membumi dan tidak menjadi penghambat kinerja para pengusaha. Dengan demikian hasil akhir yang diharapkan dapat memberikan dampak besar dalam pengembangan lingkungan bisnis dan ekonomi.
Pengusaha dapat diuntungkan karena mendapat efisiensi yang lebih baik, sedangkan pemerintah mendapat manfaat berupa kondisi sosial ekonomi yang lebih kuat dan penerimaan negara (dari pajak) yang dapat lebih meningkat.
Dengan sederet peluang-peluang yang terus mengemuka di tahun 2017 ini, penulis sangat berharap kita semua dapat menikmati proses pergantian masehi dengan adanya transformasi perekonomian bangsa ini.
Penulis menitipkan pesan bahwa setiap peluang yang ada akan sangat tergantung pada cara kita sendiri dalam memanfaatkannya. Pesan itu berlaku baik bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat umum lainnya, karena semuanya dapat berperan langsung dan kuat untuk menciptakan peluang-peluang hebat di tahun 2017.
(poe)
Explore More