Musim Pancaroba Politik
Musim Pancaroba Politik
A
A
A
Dr Gun Gun Heryanto
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta
IKLIM politik nasional di penghujung 2016 ibarat musim pancaroba. Kondisi politik kerap berubah cepat seiring dengan suhu yang memanas diiringi relasi antagonistis yang mengemuka tak hanya di level elite, melainkan juga di kalangan warga biasa.
Musim pancaroba butuh daya tahan karena perubahan menuntut kondisi prima untuk mengatasi masalah bersama-sama. Sejak September hingga sekarang suhu politik kita terus eskalatif dan diprediksi akan mengalami titik kulminasi awal 2017. Penting bagi kita untuk membuat refleksi dari apa yang terjadi sepanjang tahun ini dan membuat proyeksi politik untuk tahun depan.
Ujian Kekitaan
Semester pertama 2016 situasi politik sudah berada di zona nyaman. Pemerintahan Jokowi memanen banyak dukungan politik, terutama di DPR. Beberapa partai yang sebelumnya berbeda kongsi dengan pemerintah pindah haluan. Beberapa pihak menyebut fase ini sebagai titik keseimbangan politik Jokowi. Di saat bersamaan, menjadi fase menentukan dalam ujian keberbedaan kepemimpinan Jokowi.
Koalisi besar partai politik penyokong pemerintahan bermakna semakin besar pula beban kepentingan yang harus diakomodasi dan dinegosiasikan Jokowi. Pertanyaan mendasarnya, seberapa besar asas kemanfaatan dari koalisi besar penyokong pemerintahan tersebut bagi akselerasi kerja pemerintah pada tahun kedua dan ketiga yang sering disebut sebagai tahun produktivitas. Selalu ada dilema antara bonnum commune atau prinsip kepentingan umum dan kepentingan oligarki partai politik.
Memasuki semester kedua, saat Jokowi sedang berupaya menjawab tantangan menuntaskan janji kampanyenya untuk bekerja, ujian dahsyat pun tiba. Titik panasnya ada di DKI, yakni polemik ucapan kandidat petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal Al-Maidah ayat 51. Bak bola panas, pernyataan Basuki yang oleh sebagian kalangan diduga menodai agama Islam menyulut gerakan massa lintas teritorial yang mewujud dalam gerakan 4 November dan 2 Desember 2016.
Perang informasi ibarat air bah yang menerjang ragam kanal komunikasi warga. Banyak yang tiba-tiba ”sakit” dan tak lagi bisa menggunakan kewarasan nalar dan keajekan sikap yang berimbas pada klaimklaim kebenaran sepihak.
Pemerintahan Jokowi tentu harus memastikan hukum dan keadilan tegak tanpa intervensi siapa pun dan kelompok mana pun. Ujian kekitaan lainnya adalah kontestasi elektoral di Pilkada Serentak 2017. Contoh paling nyata juga Pilkada DKI.
Agresivitas verbal antarpendukung membuncah di ragam kanal terutama media sosial. Lini masa disesaki sumpah-serapah, cacian, ujaran kebencian, rumor, gosip, fitnah yang berkelindan dengan berita palsu.
Proses produksi, reproduksi, dan konsumsi informasi banyak tercemar oleh kepentingan politik. Dukung mendukung berubah menjadi perang informasi yang tak seluruhnya berkeadaban.
Sebaliknya, justru menghidupkan semangat kita dan mereka, in group dan out group tanpa berorientasi pada adu gagasan dan program nyata secara lebih memadai. Dalam menyikapi audiens yang terfragmentasi seperti ini, James Stanyer dalam Modern Political Communication (2008) menyarankan agar ada rekonseptualisasi hubungan antarwarga dan beradaptasi dengan perubahan.
Hubungan antarwarga di dunia maya harus diletakkan dalam koridornya yang tepat, mana informasi dan mana propaganda, mana yang ”sampah” dan mana yang ”nutrisi”. Adaptasi dengan perubahan terutama dalam berbincang politik di media digital harus memastikan informasi yang diterima verifikatif, bukan berita palsu.
Tahun Serbapolitik
Tahun 2017 akan menjadi tahun serbapolitik. Pertama, agenda pilkada serentak yang akan menentukan proses konsolidasi demokrasi ke depan. Pilkada digelar serentak parsial mulai tahun 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, 2025 sebelum akhirnya serentak nasional pada 2027. Karena itu, pilkada awal tahun besok ini menjadi ujian daya tahan penyelenggaraannya. Meski pada 15 Februari tahun depan pilkada serentak digelar di 101 daerah, tetapi yang menjadi hot spot adalah DKI, Aceh, dan Papua.
Kedua, jagat politik akan diramaikan permainan politik di wilayah regulasi. Awal tahun akan disambut dengan pembahasan revisi UU MD3 yang rencananya akan disahkan pada persidangan awal Januari.
Tarik-menarik kepentingan tak terelakan. Apakah pembahasan revisi terbatas pada akomodasi PDIP di penambahan kursi pimpinan atau akan ada pertarungan kocok ulang pimpinan DPR. UU Pemilu juga akan ramai, mengingat belum semua fraksi bersepakat tentang beberapa hal prinsip seperti sistem yang akan digunakan, terutama dalam menyikapi pemilu legislatif yang digelar serentak dengan pemilu presiden.
Sementara itu, KPU menuntut awal tahun depan UU Pemilu bisa disahkan mengingat akan ada beberapa tahapan yang harus sudah dijalankan. Misalnya soal verifikasi partai peserta pemilu dan juga pemetaan daerah pemilihan untuk pemilu DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota.
Ketiga, akselerasi kerja pemerintahan Jokowi di tengah padatnya agenda politik nasional. Sebagaimana kita ketahui, jagat politik nasional kita akan diramaikan oleh Pilkada Serentak 2017, 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019.
Sangat biasa agenda politik ini menyebabkan tarik-menarik kepentingan di masyarakat. Sementara publik menuntut kerja nyata Jokowi harus optimal pada tahun ketiga hingga semester kedua tahun keempat karena tahun kelima energi pemerintah akan lebih banyak tersedot pada pertarungan perebutan kuasa jelang Pemilu 2019.
Dalam teori inokulasi (inoculation theory) dari William J McGuire sebagaimana dikutip dalam tulisan Pfau, The Inoculation Model of Resistance to Influence (1997) bisa kita analogikan seperti di dunia medis. Orang harus diberi vaksin untuk merangsang mekanisme daya tahan tubuhnya. Pun demikian juga dalam hal komunikasi, orang yang tak memiliki informasi mengenai suatu hal, akan lebih mudah dipersuasi.
Agar tak mudah terpengaruh secara rapuh, harus ada upaya ”menyuntik” warga dengan ”vaksin” argumentasi balasan (couterarguments). Dalam konteks inilah, literasi politik selalu dibutuhkan sebagai suntikan ”vaksin” agar warga memiliki daya tahan dalam melampaui musim pancaroba. Warga harus lebih berdaya dalam menyikapi setiap perubahan.
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta
IKLIM politik nasional di penghujung 2016 ibarat musim pancaroba. Kondisi politik kerap berubah cepat seiring dengan suhu yang memanas diiringi relasi antagonistis yang mengemuka tak hanya di level elite, melainkan juga di kalangan warga biasa.
Musim pancaroba butuh daya tahan karena perubahan menuntut kondisi prima untuk mengatasi masalah bersama-sama. Sejak September hingga sekarang suhu politik kita terus eskalatif dan diprediksi akan mengalami titik kulminasi awal 2017. Penting bagi kita untuk membuat refleksi dari apa yang terjadi sepanjang tahun ini dan membuat proyeksi politik untuk tahun depan.
Ujian Kekitaan
Semester pertama 2016 situasi politik sudah berada di zona nyaman. Pemerintahan Jokowi memanen banyak dukungan politik, terutama di DPR. Beberapa partai yang sebelumnya berbeda kongsi dengan pemerintah pindah haluan. Beberapa pihak menyebut fase ini sebagai titik keseimbangan politik Jokowi. Di saat bersamaan, menjadi fase menentukan dalam ujian keberbedaan kepemimpinan Jokowi.
Koalisi besar partai politik penyokong pemerintahan bermakna semakin besar pula beban kepentingan yang harus diakomodasi dan dinegosiasikan Jokowi. Pertanyaan mendasarnya, seberapa besar asas kemanfaatan dari koalisi besar penyokong pemerintahan tersebut bagi akselerasi kerja pemerintah pada tahun kedua dan ketiga yang sering disebut sebagai tahun produktivitas. Selalu ada dilema antara bonnum commune atau prinsip kepentingan umum dan kepentingan oligarki partai politik.
Memasuki semester kedua, saat Jokowi sedang berupaya menjawab tantangan menuntaskan janji kampanyenya untuk bekerja, ujian dahsyat pun tiba. Titik panasnya ada di DKI, yakni polemik ucapan kandidat petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal Al-Maidah ayat 51. Bak bola panas, pernyataan Basuki yang oleh sebagian kalangan diduga menodai agama Islam menyulut gerakan massa lintas teritorial yang mewujud dalam gerakan 4 November dan 2 Desember 2016.
Perang informasi ibarat air bah yang menerjang ragam kanal komunikasi warga. Banyak yang tiba-tiba ”sakit” dan tak lagi bisa menggunakan kewarasan nalar dan keajekan sikap yang berimbas pada klaimklaim kebenaran sepihak.
Pemerintahan Jokowi tentu harus memastikan hukum dan keadilan tegak tanpa intervensi siapa pun dan kelompok mana pun. Ujian kekitaan lainnya adalah kontestasi elektoral di Pilkada Serentak 2017. Contoh paling nyata juga Pilkada DKI.
Agresivitas verbal antarpendukung membuncah di ragam kanal terutama media sosial. Lini masa disesaki sumpah-serapah, cacian, ujaran kebencian, rumor, gosip, fitnah yang berkelindan dengan berita palsu.
Proses produksi, reproduksi, dan konsumsi informasi banyak tercemar oleh kepentingan politik. Dukung mendukung berubah menjadi perang informasi yang tak seluruhnya berkeadaban.
Sebaliknya, justru menghidupkan semangat kita dan mereka, in group dan out group tanpa berorientasi pada adu gagasan dan program nyata secara lebih memadai. Dalam menyikapi audiens yang terfragmentasi seperti ini, James Stanyer dalam Modern Political Communication (2008) menyarankan agar ada rekonseptualisasi hubungan antarwarga dan beradaptasi dengan perubahan.
Hubungan antarwarga di dunia maya harus diletakkan dalam koridornya yang tepat, mana informasi dan mana propaganda, mana yang ”sampah” dan mana yang ”nutrisi”. Adaptasi dengan perubahan terutama dalam berbincang politik di media digital harus memastikan informasi yang diterima verifikatif, bukan berita palsu.
Tahun Serbapolitik
Tahun 2017 akan menjadi tahun serbapolitik. Pertama, agenda pilkada serentak yang akan menentukan proses konsolidasi demokrasi ke depan. Pilkada digelar serentak parsial mulai tahun 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, 2025 sebelum akhirnya serentak nasional pada 2027. Karena itu, pilkada awal tahun besok ini menjadi ujian daya tahan penyelenggaraannya. Meski pada 15 Februari tahun depan pilkada serentak digelar di 101 daerah, tetapi yang menjadi hot spot adalah DKI, Aceh, dan Papua.
Kedua, jagat politik akan diramaikan permainan politik di wilayah regulasi. Awal tahun akan disambut dengan pembahasan revisi UU MD3 yang rencananya akan disahkan pada persidangan awal Januari.
Tarik-menarik kepentingan tak terelakan. Apakah pembahasan revisi terbatas pada akomodasi PDIP di penambahan kursi pimpinan atau akan ada pertarungan kocok ulang pimpinan DPR. UU Pemilu juga akan ramai, mengingat belum semua fraksi bersepakat tentang beberapa hal prinsip seperti sistem yang akan digunakan, terutama dalam menyikapi pemilu legislatif yang digelar serentak dengan pemilu presiden.
Sementara itu, KPU menuntut awal tahun depan UU Pemilu bisa disahkan mengingat akan ada beberapa tahapan yang harus sudah dijalankan. Misalnya soal verifikasi partai peserta pemilu dan juga pemetaan daerah pemilihan untuk pemilu DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota.
Ketiga, akselerasi kerja pemerintahan Jokowi di tengah padatnya agenda politik nasional. Sebagaimana kita ketahui, jagat politik nasional kita akan diramaikan oleh Pilkada Serentak 2017, 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019.
Sangat biasa agenda politik ini menyebabkan tarik-menarik kepentingan di masyarakat. Sementara publik menuntut kerja nyata Jokowi harus optimal pada tahun ketiga hingga semester kedua tahun keempat karena tahun kelima energi pemerintah akan lebih banyak tersedot pada pertarungan perebutan kuasa jelang Pemilu 2019.
Dalam teori inokulasi (inoculation theory) dari William J McGuire sebagaimana dikutip dalam tulisan Pfau, The Inoculation Model of Resistance to Influence (1997) bisa kita analogikan seperti di dunia medis. Orang harus diberi vaksin untuk merangsang mekanisme daya tahan tubuhnya. Pun demikian juga dalam hal komunikasi, orang yang tak memiliki informasi mengenai suatu hal, akan lebih mudah dipersuasi.
Agar tak mudah terpengaruh secara rapuh, harus ada upaya ”menyuntik” warga dengan ”vaksin” argumentasi balasan (couterarguments). Dalam konteks inilah, literasi politik selalu dibutuhkan sebagai suntikan ”vaksin” agar warga memiliki daya tahan dalam melampaui musim pancaroba. Warga harus lebih berdaya dalam menyikapi setiap perubahan.
(poe)
Explore More