Revisi UU Pemilu Harus Tutup Ruang Praktik Politik Uang
Senin, 12 Desember 2016 - 19:21 WIB
Revisi UU Pemilu Harus Tutup Ruang Praktik Politik Uang
A
A
A
JAKARTA - Praktik politik uang sulit dicegah karena praktik tersebut sampai sekarang belum mampu disentuh undang-undang pemilu. Padahal politik uang dianggap salah satu problem yang selama ini memengaruhi kualitas kepemimpinan yang dihasilkan melalui pemilu dan pilkada.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (UU) Pemilu, Lukman Edy berharap dalam revisi UU Pemilu akan mampu menjamin politik uang bisa hilang. Salah satunya, kata dia dengan menerapkan sanksi tegas terhadap perilaku politik uang.
"Rusaknya kualitas kepemimpinan hasil dari pemilu dan pilkada pada akhirnya akan merusak kualitas konsolidasi demokrasi kita," ujar Lukman melalui telepon, Senin (12/12/2016).
Dia menambahkan, dalam revisi UU Pemilu juga perlu diatur norma dan aturan yang jelas untuk menutup ruang terjadinya praktik politik uang dalam pemilu. Tujuannya menurut dia mencegah mahalnya biaya pelaksanaan pemilu. (Baca: Revisi UU Pemilu, PT Jangan Membunuh Partai)
"Baik mahal bagi penyelenggara pemilu maupun mahal bagi calon legislatif dan calon presiden. Pemilu yang mahal hanya menjadi ajang perang modal dan perang pemilik modal," ucapnya.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (UU) Pemilu, Lukman Edy berharap dalam revisi UU Pemilu akan mampu menjamin politik uang bisa hilang. Salah satunya, kata dia dengan menerapkan sanksi tegas terhadap perilaku politik uang.
"Rusaknya kualitas kepemimpinan hasil dari pemilu dan pilkada pada akhirnya akan merusak kualitas konsolidasi demokrasi kita," ujar Lukman melalui telepon, Senin (12/12/2016).
Dia menambahkan, dalam revisi UU Pemilu juga perlu diatur norma dan aturan yang jelas untuk menutup ruang terjadinya praktik politik uang dalam pemilu. Tujuannya menurut dia mencegah mahalnya biaya pelaksanaan pemilu. (Baca: Revisi UU Pemilu, PT Jangan Membunuh Partai)
"Baik mahal bagi penyelenggara pemilu maupun mahal bagi calon legislatif dan calon presiden. Pemilu yang mahal hanya menjadi ajang perang modal dan perang pemilik modal," ucapnya.
(kur)
