JK Klaim Pemberantasan Korupsi di Indonesia Nomor Satu di Dunia
Selasa, 25 Oktober 2016 - 19:20 WIB
JK Klaim Pemberantasan Korupsi di Indonesia Nomor Satu di Dunia
A
A
A
YOGYAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Indonesia menjadi negara nomor satu di dunia dalam pemberantasan korupsi. Menurut JK, belum ada negara lain yang melebihi Indonesia dalam penindakan kasus korupsi.
"Dalam penindakan hukum, Indonesia juara dunia. Tidak ada negara lain yang bisa menghukum koruptor seperti di Indonesia," kata JK saat membuka Anticorruption Summit 2016 di Graha Shaba Pratama UGM, Yogyakarta, Selasa (25/10/2016).
Apa yang disampaikan JK bukan hanya omong kosong belaka. Sebab fakta pemberantasan korupsi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sudah cukup banyak pejabat yang masuk bui karena korupsi.
Mulai dari sembilan menteri, 19 gubernur, dua gubernur Bank Indonesia (BI), tiga ketua partai politik (parpol), serta anggota DPRD dan bupati yang jumlahnya tak sedikit.
Mereka harus hidup di balik jeruji besi karena kasus korupsi. Kebanyakan pejabat yang masuk penjara itu di era kepemimpinan sebelum pemerintah saat ini.
Ada anggapan jika pemerintah era sekarang dianggap kurang tegas dalam penindakan pemberantasan korupsi. "Jangan ada yang bilang kita tidak keras terhadap korupsi. Pemberantasan korupsi harus diikuti dengan pembenahan sistem," tegas JK.
Menurut JK, pembenahan sistem agar peristiwa serupa tidak terus berulang. Pembenahan sistem dalam lembaga ini terus disiapkan untuk generasi berikutnya nanti.
"Sistem juga harus diperbaiki bukan hanya menghukum orangnya saja, karena korupsi di Indonesia sudah tidak ada batasan lagi, laki-laki perempuan kena, agama apa pun bisa kena, rektor sampai ustaz kena," ucap JK.
JK memberi contoh penerapan sistem yang baik itu seperti yang telah dilakukan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Saat Lee Kuan Yew berkuasa penuh dalam pemerintahannya, kekuasaan itu tidak lantas membuat pemerintahannya korup.
"Penerapan sistem yang bagus, Singapura bersih dari korupsi. Di negara itu juga memberikan hadiah bagi siapa pun yang menolak disogok. Jadi sistemnya yang harus diperbaiki," jelasnya.
"Dalam penindakan hukum, Indonesia juara dunia. Tidak ada negara lain yang bisa menghukum koruptor seperti di Indonesia," kata JK saat membuka Anticorruption Summit 2016 di Graha Shaba Pratama UGM, Yogyakarta, Selasa (25/10/2016).
Apa yang disampaikan JK bukan hanya omong kosong belaka. Sebab fakta pemberantasan korupsi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sudah cukup banyak pejabat yang masuk bui karena korupsi.
Mulai dari sembilan menteri, 19 gubernur, dua gubernur Bank Indonesia (BI), tiga ketua partai politik (parpol), serta anggota DPRD dan bupati yang jumlahnya tak sedikit.
Mereka harus hidup di balik jeruji besi karena kasus korupsi. Kebanyakan pejabat yang masuk penjara itu di era kepemimpinan sebelum pemerintah saat ini.
Ada anggapan jika pemerintah era sekarang dianggap kurang tegas dalam penindakan pemberantasan korupsi. "Jangan ada yang bilang kita tidak keras terhadap korupsi. Pemberantasan korupsi harus diikuti dengan pembenahan sistem," tegas JK.
Menurut JK, pembenahan sistem agar peristiwa serupa tidak terus berulang. Pembenahan sistem dalam lembaga ini terus disiapkan untuk generasi berikutnya nanti.
"Sistem juga harus diperbaiki bukan hanya menghukum orangnya saja, karena korupsi di Indonesia sudah tidak ada batasan lagi, laki-laki perempuan kena, agama apa pun bisa kena, rektor sampai ustaz kena," ucap JK.
JK memberi contoh penerapan sistem yang baik itu seperti yang telah dilakukan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Saat Lee Kuan Yew berkuasa penuh dalam pemerintahannya, kekuasaan itu tidak lantas membuat pemerintahannya korup.
"Penerapan sistem yang bagus, Singapura bersih dari korupsi. Di negara itu juga memberikan hadiah bagi siapa pun yang menolak disogok. Jadi sistemnya yang harus diperbaiki," jelasnya.
(maf)
