Jokowi Harus Jadikan Hukum sebagai Panglima
Jokowi Harus Jadikan Hukum sebagai Panglima
A
A
A
JAKARTA - Penegakan hukum dinilai belum menjadi panglima selama dua tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Jokowi-JK pun diingatkan untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam kepemimpnannya selama tiga tahun ke depan. "Sisa tiga tahun ke depan, pemerintahan Jokowi-JK harus membuat hukum sebagai panglima," ujar Anggota Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Dia menambahkan, kepastian hukum harus terus diperbaiki dalam rangka meningkatkan investasi. "Hukum jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," paparnya.
Kendati demikian, dia menilai banyak kemajuan yang sudah dicapai pemerintah selama dua tahun belakangan. Khususnya, lanjut dia, di pembangunan infrastruktur daerah Timur dan daerah tertinggal.
"Selama ini pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut baru sebatas wacana," ungkapnya.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur itu penting sebagai urat nadi ekonomi. Dia mengatakan, komitmen Pemerintah Jokowi-JK terhadap pertahanan juga bagus.
"Paling tidak ini dilihat dari tekad presiden untuk meningkatkan anggaran pertahanan dalam rangka peremajaan alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit," tuturnya.
Jokowi-JK pun diingatkan untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam kepemimpnannya selama tiga tahun ke depan. "Sisa tiga tahun ke depan, pemerintahan Jokowi-JK harus membuat hukum sebagai panglima," ujar Anggota Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Dia menambahkan, kepastian hukum harus terus diperbaiki dalam rangka meningkatkan investasi. "Hukum jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," paparnya.
Kendati demikian, dia menilai banyak kemajuan yang sudah dicapai pemerintah selama dua tahun belakangan. Khususnya, lanjut dia, di pembangunan infrastruktur daerah Timur dan daerah tertinggal.
"Selama ini pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut baru sebatas wacana," ungkapnya.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur itu penting sebagai urat nadi ekonomi. Dia mengatakan, komitmen Pemerintah Jokowi-JK terhadap pertahanan juga bagus.
"Paling tidak ini dilihat dari tekad presiden untuk meningkatkan anggaran pertahanan dalam rangka peremajaan alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit," tuturnya.
(dam)
Explore More