PPP Nilai Wajar jika Arcandra Jabat Wamen ESDM Munculkan Polemik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Ignasius Jonan selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Arcandra Tahar selaku Wakil Menteri (Wamen) ESDM.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, keputusan presiden untuk melibatkan Arcandra di Kementerian ESDM, berpotensi tersandung etika.

"Kalau saya melihatnya seperti ini, ketika syarat yuridis ‎telah selesai, kemudian pertanyaan menyangkut soal etika merupakan sesuatu yang standarnya enggak jelas," kata Asrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Diakui Arsul, pengangkatan Wamen ESDM memang kebutuhan presiden. Sepanjang pengangkatan Arcandra tidak melanggar hukum dan didasari kebutuhan, lanjut Arsul, presiden dipersilakan mengangkat siapa pun.

"Kalau kebutuhan pemerintah lebih besar ‎dipenuhi oleh sosok yang akan diangkat, ya monggo presiden (angkat) lah," ucap Arsul.

Arsul mengatakan, jabatan menteri adalah jabatan politik. Karena itu, dia menilai wajar jika ada polemik yang muncul karena Presiden Jokowi mengangkat Arcandra.

"Wong jabatan menteri itu kan jabatan politik, pasti akan sisi pandang yang berbeda. Itu wajar saja," tandas Arsul.