Mendagri Beberkan Beberapa Daerah Rawan Korupsi
Senin, 26 September 2016 - 16:37 WIB
Mendagri Beberkan Beberapa Daerah Rawan Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkap beberapa daerah yang dianggap rawan terjadinya korupsi.
Adapun daerah yang dinilai rawan korupsi, yakni Sumatera Utara, Banten, Riau, dan Papua.
"Sejak lima bulan terakhir, KPK sedang menyoroti Sumatera Utara, Banten, dan Papua, bagi kami ini warning (peringatan). Kita koordinasi, hasil pertemuan dengan pimpinan KPK, prinsip membangun program harus dipersiapkan dengan seluruh jajaran pemerintah," tutur Tjahjo usai membuka Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/9/2016).
Untuk mengantisipasi terjadinya korupsi, pemerintah pusat dinilai harus mendorong pemerintah daerah yang efektif dan efisien. (Baca juga: Anggota DPRD Paling Malas Lapor Harta Kekayaan)
Mantan anggota DPR ini mengungkapkan, selama lima tahun KPK telah memantau potensi korupsi di beberapa daerah tersebut.
"Cukup besar sekali. Dari evaluasi KPK, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua yang banyak indikasi penyalahgunaan, walaupun tidak menutup kemungkinan daerah lain," tuturnya.
Menurut dia, perlu ada sistem pemerintahan menggunakan e-planning agar lebih transparan dan mengantisipasi terjadinya kerugian negara.
Adapun daerah yang dinilai rawan korupsi, yakni Sumatera Utara, Banten, Riau, dan Papua.
"Sejak lima bulan terakhir, KPK sedang menyoroti Sumatera Utara, Banten, dan Papua, bagi kami ini warning (peringatan). Kita koordinasi, hasil pertemuan dengan pimpinan KPK, prinsip membangun program harus dipersiapkan dengan seluruh jajaran pemerintah," tutur Tjahjo usai membuka Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/9/2016).
Untuk mengantisipasi terjadinya korupsi, pemerintah pusat dinilai harus mendorong pemerintah daerah yang efektif dan efisien. (Baca juga: Anggota DPRD Paling Malas Lapor Harta Kekayaan)
Mantan anggota DPR ini mengungkapkan, selama lima tahun KPK telah memantau potensi korupsi di beberapa daerah tersebut.
"Cukup besar sekali. Dari evaluasi KPK, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua yang banyak indikasi penyalahgunaan, walaupun tidak menutup kemungkinan daerah lain," tuturnya.
Menurut dia, perlu ada sistem pemerintahan menggunakan e-planning agar lebih transparan dan mengantisipasi terjadinya kerugian negara.
(dam)
